Kapolda: Cukup TNI dan Polri yang Amankan TPS

17 April 2017 17:58 WIB
clock
Diperbarui 14 Maret 2019 21:18 WIB
comment
0
sosmed-whatsapp-white
copy-link-circle
more-vertical
ADVERTISEMENT
Deklarasi damai Pilkada DKI Jakarta di Monas. (Foto: Fanny Kusumawardhani/kumparan)
zoom-in-whitePerbesar
Deklarasi damai Pilkada DKI Jakarta di Monas. (Foto: Fanny Kusumawardhani/kumparan)
Jelang pelaksanaan pemungutan suara Pilgub DKI putaran dua besok lusa, Kapolda Metro Jaya Irjen Pol M Iriawan mengimbau warga DKI tidak mengerahkan massa ke TPS dengan tujuan melakukan pengawasan agar tak ada intimidasi dalam penyelenggaraan pilgub.
ADVERTISEMENT
Hal itu disampaikan Iriawan dalam sambutannya di acara 'Silaturahmi dan Deklarasi Damai Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta 2017', di lapangan Monumen Nasional, Jakarta Pusat, Senin (17/4).
"Hampir 50 ribu lebih personel yang akan menjaga TPS. Untuk menjaga terjadi intimidasi di TPS, cukup TNI dan Polri, penyelanggara pilkada, dan Linmas yang menjaga TPS. Yang lain tidak usah ikut menjaga," ujarnya di Monas, Jakarta Pusat, Senin (17/4).
"Kami berharap Pangdam dan seluruh jajaran melaksanakan pilkada jurdil. Jumlah pasukan 64.523 personil gabungan TNI, Polri, yang penting Jakarta aman dan damai," imbuhnya.
Iriawan mengatakan pihaknya telah berkomitmen penuh untuk mengawal pelaksanaan pilgub putaran dua agar terhindar dari berbagai gangguan dan ancaman keamanan.
ADVERTISEMENT
"Kita berkomitmen bisa mengamankan putaran kedua ini, di mana kita ingin acara ini damai dan sukses. Tentunya kita akan meminimalisir ancaman gangguan politik dalam pilkada ini. Pola pengamanan TPS akan dijaga 1 polisi 1 TNI, dan 2 Binmas," ujarnya.
Ahok memberikan sambutan di deklarasi damai. (Foto: Fanny Kusumawardhani/kumparan)
zoom-in-whitePerbesar
Ahok memberikan sambutan di deklarasi damai. (Foto: Fanny Kusumawardhani/kumparan)
Siapa pun pasangan calon yang memenangkan Pilgub DKI, Iriawan berharap mereka bisa meminimilasir euforia kemenangan. Dan bagi pihak yang menemukan pelanggaran dalam pelaksnaan pilgub, kata Iriawan, diimbau untuk melaporkannya kepada Mahkamah Konstitusi.
"Siapa pun yang terpilih nanti tidak terjebak euforia. Kemudian yang tidak terpilih jangan melakukan pelanggaran hukum. Jika merasa tidak pas, bisa mengadu ke MK. Kami mengimbau ormas dan tokoh agama tidak melakukan tindakan macam-macam terkait pilgub ini," ujar Iriawan.
ADVERTISEMENT
"Kami berkomitmen melakukan tindakan tegas bagi siapa pun yang melakukan pelanggaran hukum. Kami harap pilgub ini tetap kondusif aman dan damai," lanjutnya.