Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) terpilih, KH Abdul Hakim Mahfudz atau Gus Kikin, menanggapi isu yang menyebut Nahdlatul Ulama (NU) berpotensi menjadi tunggangan politik.
Gus Kikin menegaskan NU memiliki pedoman dalam menjalankan organisasi. Menurutnya, NU memiliki track, kompas, dan manhaj yang menjadi acuan dalam menentukan arah organisasi.
"Ya kita tegaskan bahwa kita itu punya track, kita itu punya kompas. Kita itu punya manhaj. Nah, itu ada di buku itu, jadi manhaj itulah yang harus kita jalankan," kata Gus Kikin saat ditemui usai rangkaian Muktamar ke-35 NU di Jombang, Senin (31/8).
Menurut Gus Kikin, pedoman tersebut merujuk pada prinsip-prinsip yang telah menjadi dasar berdirinya NU. Karena itu, organisasi tidak semestinya diarahkan untuk kepentingan politik tertentu.
Dia menegaskan NU merupakan organisasi keagamaan dan kemasyarakatan, bukan organisasi politik.
"Itu dua hal yang berbeda, ya. NU itu bukan untuk berpolitik. NU itu adalah jam'iyyah. Jam'iyyah diniyyah islamiyyah. Jadi, ini satu organisasi keagamaan, organisasi kemasyarakatan, dan ya bukan untuk berpolitik," ujarnya.
Meski demikian, Gus Kikin mengatakan bukan berarti NU harus mengambil jarak dari pemerintah maupun berbagai elemen politik. Menurut dia, hubungan tersebut dapat berjalan sesuai dengan posisi dan fungsi masing-masing.
Selain menegaskan posisi NU dalam hubungan dengan politik, Gus Kikin juga menekankan pentingnya menjaga NU sebagai organisasi yang inklusif. Menurutnya, semangat keterbukaan tersebut telah menjadi bagian dari dasar pendirian NU sebagaimana tertuang dalam buku Qanun Asasi.
"Jadi buku di situ itu nampak bahwa NU itu didirikan tuh sangat-sangat inklusif, terbuka. Nah, itu tempat nanti ada persyaratannya bagaimana masuk ke dalam NU. Nah, di situ itu ya kita harus bersatu, kemudian ya ada kebersamaan. Itu inti daripada NU," ujarnya.
