Fraksi PDI Perjuangan DPR RI sepakat menggunakan hak menyatakan pendapat (HMP) terkait polemik keabsahan ijazah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Ketua Fraksi PDIP DPR RI, Utut Adianto Wahyuwidayat, mengatakan keputusan tersebut diambil dalam rapat pleno fraksi yang dihadiri 102 dari total 110 anggota. Delapan anggota lainnya tidak hadir karena izin atau sakit.
Utut menegaskan seluruh anggota fraksi yang hadir telah menyepakati langkah konstitusional melalui HMP.
"Jadi satu setuju, semua setuju," kata Utut di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (11/11).
Dia menyebut keputusan tersebut merupakan hasil pertukaran pikiran dalam rapat pleno fraksi. Menurutnya, PDIP telah menentukan langkah politik untuk menggunakan mekanisme konstitusional tersebut.
"Kami bertukar pikiran dan kami sudah mengambil jalan politik, bahwa kita mengambil jalan konstitusi. Kita tidak menghitung berapa, tetapi Fraksi PDI Perjuangan menyatakan akan mengambil jalan konstitusi dengan hak menyatakan pendapat," ujarnya.
Saat ditanya apakah seluruh 110 anggota Fraksi PDIP akan mendukung usulan tersebut, Utut menyebut keputusan fraksi telah disepakati bersama. Dia menegaskan keputusan itu berlaku bagi seluruh anggota fraksi.
"Sepakat! Karena kita ini kan memang geleide democratie. Demokrasi kita terpimpin. Jadi satu iya, semuanya," ujarnya.
PDIP Siapkan Dasar Pengajuan HMP
Terkait dasar pertimbangan pengajuan HMP, Utut mengatakan poin-poinnya telah disiapkan. Dia menyebut PDIP merujuk pada Pasal 77B, tetapi meminta penjelasan lebih lanjut mengenai substansi tersebut disampaikan oleh anggota Komisi III DPR.
Mengenai tahapan selanjutnya, Utut mengatakan Fraksi PDIP perlu menyampaikan keputusan tersebut kepada pimpinan DPR agar dapat dibahas dalam rapat Badan Musyawarah (Bamus).
"Kalau ini kita harus ke pimpinan DPR kan, ya, supaya ada Bamus," katanya.
Dia menyebut penyerahan usulan dan penjadwalan pembahasan merupakan bagian dari mekanisme administratif DPR. Menurutnya, keputusan politik fraksi untuk menempuh jalur konstitusi sudah diambil.
"Yang paling sulit di politik itu kan keputusan politiknya. Kami telah sepakat mengambil langkah konstitusi," ujarnya.
