Wakil Ketua DPR Saan Mustopa mengatakan pimpinan DPR akan menindaklanjuti usulan penggunaan hak menyatakan pendapat (HMP) terkait polemik ijazah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Usulan yang telah ditandatangani 120 anggota DPR dari delapan fraksi itu rencananya dibawa ke rapat paripurna pada Kamis (12/11).
Saan mengatakan, berdasarkan penyampaian para pengusul, terdapat 120 anggota DPR dari delapan fraksi yang menandatangani usulan penggunaan HMP tersebut.
“Total 120 anggota dari 8 fraksi mengusulkan untuk menyatakan Hak Menyatakan Pendapat,” kata Saan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (11/11).
“Apa yang disampaikan pengusul yaitu Hak Menyatakan Pendapat atas Wakil Presiden yang tidak lagi memenuhi syarat sebagai Wakil Presiden RI,” lanjutnya.
Saan mengatakan usulan tersebut akan diproses sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan mekanisme yang berlaku di DPR.
“Terhadap usulan ini selanjutnya akan ditindaklanjuti sesuai peraturan perundang-undangan sesuai mekanisme berlaku,” katanya.
Ia menjelaskan, pimpinan DPR akan terlebih dahulu membahas usulan tersebut dalam rapat pimpinan (Rapim). Selanjutnya, usulan itu akan dibahas dalam rapat Badan Musyawarah (Bamus) atau rapat konsultasi sebagai pengganti Bamus.
“Apa yang menjadi usulan dari para pengusul, hak menyatakan pendapat ini akan kami proses, akan kami bawa ke pimpinan DPR RI. Jadi, akan kami rapat pimpinan dan nanti akan kami bamuskan, apakah nanti akan kami teruskan di rapat paripurna,” kata Saan.
Saan memastikan usulan tersebut akan diteruskan dalam rapat paripurna terdekat. Berdasarkan jadwal DPR, rapat paripurna berikutnya akan digelar pada Kamis (12/11).
“Rapat paripurna tentu rapat paripurna yang terdekat. Jadi di rapat paripurna ini akan kami teruskan. Dan berdasarkan jadwal, ya, rapat paripurna itu kita besok akan lakukan,” ujarnya.
“Rapat paripurna biasa jam 10.00-an. Nanti rapim bamuslah, ya. Jadi, ini akan kami proses di pimpinan, akan bawa ke rapat pimpinan DPR RI dan nanti akan kita bawa ke rapat Badan Musyawarah atau rapat konsultasi pengganti Bamus. Besok akan dibawa semua,” lanjut Saan.
