Pengamat politik Adi Prayitno menilai, rumor adanya intervensi dan kepentingan politik tertentu dalam PBNU masih menjadi perbincangan publik setelah Muktamar ke-35 NU.
Menurut Adi, rumor tersebut muncul karena ada calon dalam bursa Ketum PBNU yang disebut mendapat restu dari kekuasaan.
Namun, hingga Muktamar selesai, tidak ada muktamirin, pengurus wilayah, maupun pengurus cabang yang secara terbuka menunjukkan siapa aktor kekuasaan yang disebut mengintervensi PBNU.
Hal serupa, kata Adi, terjadi pada rumor politik transaksional dan politik uang dalam proses Muktamar. Ia menyebut belum ada pengurus cabang atau wilayah yang menunjukkan bukti maupun pihak yang terlibat dalam dugaan tersebut.
“Sepanjang tidak ada satupun pengurus cabang dan pengurus wilayah yang menjadi pemilik suara dalam Muktamar tidak mampu menunjukkan aktor-aktor yang disebut dengan transaksional, politik uang ataupun yang disebut dengan kekuasaan, maka sepanjang ini juga maka publik hanya menengarai ini tidak lebih dari sekadar gosip dan desas-desus yang tidak bisa dipertanggungjawabkan,” ujar Adi.
Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama (NU) resmi ditutup di Pondok Pesantren Bahrul Ulum, Tambakberas, Jombang, Jawa Timur, Senin (31/8). Muktamar menghasilkan kepemimpinan baru sekaligus mengubah mekanisme pemilihan Ketua Umum PBNU.
Presiden Prabowo Subianto hadir langsung dalam penutupan muktamar. Bahkan Prabowo juga resmi menerima Kartu Tanda Anggota (KTA) NU dalam acara ini.
Gus Kikin atau KH Abdul Hakim Mahfuz terpilih jadi Ketum PBNU periode 2026-2031 melalui musyawarah mufakat AHWA. Sedangkan KH Miftachul Akhyar kembali terpilih menjadi Rais Aam.
