Menko Kumham Imipas, Yusril Ihza Mahendra, merespons upaya Wapres Gibran Rakabuming Raka yang ingin membuktikan keabsahan ijazahnya lewat Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Menurutnya, upaya itu tak akan berguna.
"Enggak ada gunanya. Karena putusan Mahkamah Agung kan sudah final. Karena materinya materi yang sama," kata Yusril di Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (10/11).
Yusril memaparkan, salah satu upaya hukum yang paling mungkin dilakukan Gibran terkait polemik ijazahnya ialah mengajukan Peninjauan Kembali (PK).
"Enggak ada (celah lagi). Putusan MK itu udah final. Putusan Mahkamah Agung itu paling PK. Tapi siapa yang mau PK? Mendikdasmen enggak akan PK. Ya. Bahkan akan mengeksekusi putusan. Sementara Pak Wapres sendiri tidak maju sebagai pihak tergugat intervensi dalam perkara yang diajukan oleh Subhan," jelas dia.
"Ya mau membuktikan, mau menjelaskan bagaimana lagi? Menjelaskan kan harus di forum pengadilan. Ya kalau di luar pengadilan barangkali di medsos saja," tambahnya.
Yusril mengaku telah menyampaikan penjelasan ini kepada Presiden Prabowo Subianto.
"Ya tugas sayalah menjelaskan persoalan-persoalan hukum, apa putusan MK seperti apa, putusan Mahkamah Agung seperti apa, apa implikasi-implikasinya. Tugas saya untuk memberikan penjelasan," ungkapnya.
Sebelumnya, Mensesneg Prasetyo Hadi mengatakan Gibran menemui Presiden Prabowo Subianto selama 2,5 jam pagi ini. Dalam pertemuan itu, Gibran mengajukan permohonan pengunduran diri buntut polemik ijazahnya.
“Dan Pak Wapres juga memohon untuk diberi kesempatan untuk buktikan keabsahan-keabsahan dokumen yang dimiliki melalui proses PTUN,” kata Prasetyo di Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa.
Terkait permohonan pengunduran itu, Prabowo disebut tak menolaknya. Namun juga tidak memberikan persetujuan.
