Menko Kumham Imipas Yusril Ihza Mahendra menyatakan kasus penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto mengarah pada tindak pidana makar. Kesimpulan tersebut muncul dari hasil diskusi bersama ahli hukum pidana dan hukum tata negara
Berdasarkan diskusi itu, dinilai bahwa penyadapan terhadap presiden tidak dapat disamakan dengan penyadapan terhadap warga biasa. Sebab, menurutnya, kehormatan dan martabat jabatan presiden melekat pada diri Prabowo.
"Yang disadap ini presiden. Presiden itu bukan orang biasa," kata Yusril.
Oleh karena itu, perkara tersebut sedang dicari keterkaitannya dengan Pasal 191 hingga 193 KUHP yang mengatur soal tindak pidana makar.
"Jadi sekarang memang sudah dapat dipastikan bahwa ini bukan sekadar penyadapan, intersepsi elektronik tapi mengarah kepada suatu tindak pidana makar," ujarnya.
Dalam kasus dugaan penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto, Polri telah menetapkan empat perwira tinggi sebagai tersangka. Mereka adalah eks Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Kadivkum Polri Irjen Ahrie Sonta, Widyaiswara Kepolisian Utama Tk. 1 Sespim Lemdiklat Polri Irjen Eko Hadi Santoso, dan Irjen Slamet Uliandi. Dugaan penyadapan tersebut berlangsung selama sekitar satu tahun, yakni pada periode 2025-2026.
