BGN Copot 137 Kepala SPPG Terkait SOP, Termasuk Kepala Dapur di Semarang

kumparanNEWSverified-green

·waktu baca 3 menit

google
Ikuti kumparan di Google
info
Jadikan kumparan sebagai preferensi terpercayamu di Google
comment
1
sosmed-whatsapp-white
copy-circle
more-vertical
Kepala BGN Sudaryono memberikan keterangan pers saat meresmikan Pusat Pelayanan Terpadu Badan Gizi Nasional (BGN) dan Media Center di kantor BGN Jakarta, Rabu (29/7/2026). Foto: Muhammad Adimaja/ANTARA FOTO
zoom-in-whitePerbesar
Kepala BGN Sudaryono memberikan keterangan pers saat meresmikan Pusat Pelayanan Terpadu Badan Gizi Nasional (BGN) dan Media Center di kantor BGN Jakarta, Rabu (29/7/2026). Foto: Muhammad Adimaja/ANTARA FOTO

Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Sudaryono mencopot 137 Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau kepala dapur Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di berbagai daerah sebagai bentuk sanksi terhadap pelanggaran disiplin hingga kasus yang dinilai bertentangan dengan standar operasional pelaksanaan program.

Sudaryono mengatakan pencopotan dilakukan di sejumlah wilayah, di antaranya Jawa Barat, Lampung, Jawa Timur, Sumatera Utara, Banten, dan Jawa Tengah, termasuk kepala SPPG yang menangani dapur MBG terkait dugaan keracunan di SMK Negeri 6 Semarang.

kumparan post embed

“Dan per hari ini, saya sebagai Kepala Badan Gizi Nasional telah mencopot 137 Kepala Dapur di seluruh Indonesia yaitu di Jawa Barat, Lampung, Jawa Timur, Sumatera Utara, Banten dan Jawa Tengah termasuk yang kemarin dapurnya yang di Semarang yang menimbulkan keracunan di SMK Negeri 6 Semarang,” kata Sudaryono dalam keterangan yang diterima kumparan, Selasa (4/8).

Sudaryono menjelaskan, pencopotan dilakukan terhadap kepala SPPG yang terbukti melakukan pelanggaran disiplin maupun memiliki rekam jejak kasus yang bertentangan dengan standar operasional serta integritas pelaksanaan Program MBG.

Menurutnya, keputusan tersebut merupakan bentuk penegakan disiplin organisasi atas berbagai pelanggaran yang ditemukan di lapangan, mulai dari kasus keracunan hingga penyimpangan dalam pengelolaan keuangan.

“Yang jelas kami zero toleran terhadap keracunan, zero toleran terhadap tindakan korupsi, hengki pengki, ngentik uang, dan lain-lain itu kita zero toleran, dan kami telah menyiapkan suatu sistem mekanisme di mana trust is good, but control is better,” tegasnya.

Untuk memperkuat tata kelola Program MBG, BGN juga tengah mengembangkan sistem pengawasan berbasis digital. Sistem tersebut dirancang agar seluruh proses operasional di dapur SPPG dapat dipantau secara lebih sistematis.

Selain itu, BGN berkomitmen meningkatkan transparansi kepada publik dengan menyediakan informasi yang mudah diakses oleh orang tua, sekolah, hingga pemerintah daerah.

“Sebagaimana janji saya setelah saya dilantik adalah bagaimana menyediakan informasi yang terbuka kepada pihak-pihak terkait khususnya orang tua, kemudian dinas kesehatan, dinas pendidikan, termasuk guru, kepala sekolah itu mendapatkan informasi bahwa anaknya diberi menu makan apa oleh negara di hari ini, hari kemarin, hari esok, dan rencananya apa, kandungan gizinya apa, kemudian menu tadi itu dimasak di SPPG mana, kepala SPPG-nya siapa, dan ada keluhan apa, sehingga kita bisa lihat,” ujar Sudaryono.

707 Orang Diduga Keracunan MBG di Semarang

Sebelumnya, Dinas Kesehatan Kota Semarang melaporkan sebanyak 707 orang diduga mengalami keracunan setelah mengonsumsi makanan Program Makan Bergizi Gratis yang dibagikan di sekolah pada Jumat (31/7). Mereka terdiri dari 693 siswa dan 14 guru.

Para korban rata-rata mengalami gejala pusing, mual, dan muntah. Sebagian menjalani perawatan di rumah sakit, sementara lainnya mendapat penanganan medis sesuai kondisi masing-masing.

Insiden tersebut terjadi di SMK Negeri 6 Semarang. Sehari setelah kejadian, Sudaryono meninjau langsung para korban yang dirawat di sejumlah rumah sakit di Semarang, antara lain RS Permata Medika, RS Bhakti Tamtama, dan RS Pantiwilasa Citarum, untuk memastikan penanganan berjalan dengan baik.