Pentingnya Pemerataan Akses di Wilayah Selatan Jabar
Konsultan bisnis / manajemen, dosen program studi magister manajemen dan pengamat kebijakan ekonomi & UMKM
·waktu baca 4 menit
Tulisan dari Dr Ridwan Mahmudi, MM, MAB tidak mewakili pandangan dari redaksi kumparan
PerbesarDi saat Jakarta–Bandung telah memiliki banyak pilihan transportasi: dari tol, kereta reguler, hingga kereta cepat, wilayah Jawa Barat Selatan seperti Garut, Tasikmalaya, dan Ciamis masih kesulitan akses dasar dan konektivitas antarwilayah. Alih-alih memaksakan proyek baru bernuansa populis, publik menunggu keberpihakan nyata terhadap pemerataan pembangunan.
Rencana proyek Kereta Kilat Pajajaran kembali mencuat dan mengundang tanda tanya publik: Apa urgensinya saat ini? Proyek yang digadang-gadang dapat memangkas waktu tempuh Jakarta–Bandung menjadi sekitar 90 menit ini disebut sebagai solusi tambahan transportasi massal.
Namun dari sudut pandang kebutuhan masyarakat, pertanyaan paling mendasarnya: Apakah wilayah ini masih membutuhkan moda baru, sementara jalurnya sudah penuh dengan beragam pilihan transportasi?
Jakarta–Bandung Sudah Penuh Moda
Saat ini, konektivitas Jakarta–Bandung adalah yang paling lengkap di Indonesia. Kita sudah memiliki Tol Cipularang yang selalu ramai, Kereta Argo Parahyangan, KA reguler, jaringan travel shuttle yang beroperasi sepanjang hari, layanan bus antarkota, dan kini Kereta Cepat Whoosh yang mampu menempuh perjalanan 30–45 menit.
Untuk infrastruktur jalan raya, selain jalan nasional (melalui pantura, jonggol maupun puncak cianjur), sudah ada tol Jakarta–Cikampek (bawah maupun elevated), juga akan ditambah dengan tol Jakarta–Cikampek (Sadang) yang sebentar lagi beroperasi. Dengan pilihan sebanyak itu, tambahan transportasi cepat baru terasa tidak masuk akal dari sisi kebutuhan.
Dengan kecepatan dan fasilitas yang ditawarkan Whoosh, Kereta Kilat Pajajaran berpotensi hanya menjadi alternatif yang kurang relevan, waktu tempuhnya lebih lama, teknologinya tidak lebih unggul, dan manfaat marginnya kecil.
Pada titik ini, publik mulai mempertanyakan: Apakah langkah ini benar-benar berlandaskan kebutuhan masyarakat, atau sekadar proyek simbolik yang ingin menunjukkan pencapaian?
Kontras Kesenjangan Wilayah Selatan
Jika kita menggeser pandangan sedikit ke selatan Jawa Barat, realitas yang terlihat sangat berbeda. Garut, Tasikmalaya, Ciamis, Banjar, hingga Pangandaran adalah wilayah yang sejak lama merasakan dampak minimal dari pembangunan infrastruktur transportasi besar. Mobilitas antarwilayah terganggu, jalur nasional kerap terputus karena longsor dan kemacetan, serta tidak ada pilihan transportasi massal yang efisien untuk perjalanan jarak menengah.
Jalur Gentong menjadi simbol betapa beratnya perjalanan menuju wilayah selatan, terutama saat libur panjang. Sementara itu, jalur kereta yang sempat dibangkitkan kembali menuju Garut hanya berhenti sampai sana dan belum tersambung ke Tasik hingga Banjar. Padahal, sambungan jalur ini bisa membuka pasar ekonomi baru, memperkuat konektivitas logistik, dan memicu pertumbuhan sektor pariwisata.
Sulit menerima bahwa sementara wilayah selatan berjuang untuk mendapatkan akses dasar, pemerintah justru mengarahkan fokus pada proyek populis yang manfaatnya terbatas dan tidak menyentuh kesenjangan nyata antarwilayah.
Mengapa Pemerataan Akses Lebih Penting?
Pembangunan yang layak disebut progresif adalah pembangunan yang adil dan merata. Pemerintah seharusnya memprioritaskan infrastruktur yang dapat menggerakkan roda ekonomi rakyat, bukan proyek besar yang lebih menonjolkan citra daripada substansi.
Jika akses selatan diperkuat, dampaknya akan terasa jauh lebih nyata.
Distribusi logistik UMKM dan industri lokal akan jauh lebih efisien;
Peluang investasi pariwisata akan meningkat, terutama daerah pantai dan kawasan pegunungan;
Mobilitas mahasiswa dan pasien menuju kota besar menjadi lebih mudah;
Pemerataan ekonomi mengurangi ketimpangan antarwilayah.
Sementara itu, apa dampak nyata menambah lagi kereta cepat Jakarta–Bandung?
Penghematan waktu perjalanan beberapa puluh menit? Peningkatan opsi transportasi bagi kelas menengah ke atas? Manfaat yang terukur terlihat sangat kecil dibanding potensi pemerataan dan peningkatan kesejahteraan bila anggaran dan perhatian dipindahkan ke selatan.
Risiko Terseret Proyek Simbolik
Dalam politik pembangunan, proyek megah sering menjadi panggung yang menarik perhatian media. Namun, kita harus berhati-hati ketika pembangunan berubah fungsi menjadi simbol gengsi. Ketika proyek besar menyedot anggaran yang sangat besar (konon Kereta Kilat dianggarkan Rp8 triliun), energi politik, dan ruang diskusi publik, sering kali kebutuhan rakyat di daerah tertinggal menjadi tidak terdengar.
Terdapat beberapa pertanyaan yang layak diajukan.
Untuk siapa proyek ini sebenarnya?
Apakah manfaatnya sebanding dengan pengorbanan prioritas publik?
Apakah pembangunan ini bagian dari strategi pemerataan atau hanya sekadar pertunjukan kemajuan?
Jika jawaban-jawaban itu tidak memihak rakyat banyak, arah prioritas pembangunan harus dikoreksi.
Seruan untuk Keberpihakan Serius ke Selatan
Sudah saatnya pemerintah provinsi mengarahkan fokusnya pada pemerataan akses di wilayah selatan Jawa Barat. Ada beberapa langkah nyata yang seharusnya menjadi prioritas.
Penyelesaian jalur kereta selatan sampai Tasik–Ciamis–Banjar;
Percepatan pembangunan Tol Garut–Tasik–Ciamis;
Penguatan transportasi massal dan logistik regional;
Perbaikan jalur nasional yang rawan bencana dan kemacetan kronis.
Jika langkah-langkah tersebut diwujudkan, dampaknya akan menghidupkan ekonomi lokal, membuka ruang investasi baru, dan meningkatkan mobilitas sosial jutaan warga.
Penutup
Konektivitas Jakarta–Bandung bukan lagi persoalan prioritas. Koridornya sudah jenuh moda dan tidak lagi membutuhkan tambahan proyek transportasi populis. Justru yang paling penting hari ini adalah keberanian untuk memperbaiki ketimpangan wilayah dan memastikan pemerataan akses bagi masyarakat selatan.
Pembangunan harus berpihak pada kebutuhan banyak orang, bukan pada pencitraan pembangunan yang gemerlap, tetapi minim manfaat. Saatnya pemerintah hadir bagi mereka yang paling membutuhkan, bukan bagi mereka yang sudah dilayani berlebih.