Antara Value for Money dan Compliance sebagai Pendekatan Evaluasi Anggaran

Ilustrasi Evaluasi Anggaran oleh Auditor. Sumber: Pexels.com by Mikhail Nilov

Evaluasi anggaran merupakan salah satu bagian penting dalam implementasi Penganggaran Berbasis Kinerja (PBK) yang berperan dalam mengukur sejauh mana anggaran yang dialokasikan dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Dalam evaluasi anggaran, terdapat dua pendekatan utama yang dapat menjadi acuan yaitu prinsip value for money (VfM) yang berfokus pada efisiensi dan efektivitas anggaran, serta prinsip compliance yang menekankan pada kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku.

Pengantar Penganggaran Berbasis Kinerja dan Evaluasi Anggaran

Reformasi pengelolaan keuangan negara di Indonesia dimulai dengan dikeluarkannya UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang membawa beberapa perubahan mendasar dalam pendekatan pengelolaan keuangan negara. Pendekatan tersebut sekarang dikenal dengan istilah performance-based budgeting atau penganggaran berbasis kinerja (PBK). PBK merupakan sistem penganggaran yang berorientasi pada unsur efisiensi dan efektivitas serta pengawasan terhadap kinerja output anggaran. PBK juga berhubungan erat dengan visi, misi, dan rencana strategis organisasi.

PBK merupakan sebuah solusi atas permasalahan yang timbul dari pendekatan tradisional terutama yang disebabkan oleh ketiadaan alat ukur kinerja yang jelas. Dalam sistem tradisional, penganggaran seringkali hanya berfokus pada jumlah dana yang dialokasikan tanpa mempertimbangkan sejauh mana anggaran tersebut dapat mendukung ketercapaian tujuan dan sasaran organisasi publik.

Value for money vs Compliance

Dalam implementasi PBK, satu hal yang menjadi perhatian utama adalah terkait prinsip value for money yang dapat diartikan sebagai penganggaran yang mengutamakan efisiensi, efektivitas, dan ekonomis. Konsep value for money memiliki arti bahwa setiap anggaran yang dialokasikan harus mengutamakan tujuan, substansi, dan fungsionalitasnya. Prinsip value for money menekankan pentingnya dampak yang dihasilkan, bukan sekadar anggaran tersebut sesuai dengan prosedur atau tidak. Dengan pendekatan ini, organisasi publik diharapkan dapat mengelola anggarannya dengan lebih bijaksana, memastikan setiap rupiah yang dibelanjakan benar-benar membawa manfaat untuk masyarakat.

Salah satu kelebihan utama dari prinsip value for money adalah kemampuannya untuk mendorong efisiensi dalam penggunaan anggaran. Dengan memfokuskan pada hasil dan dampak, VfM mendorong pengelola anggaran untuk selalu mempertimbangkan alternatif yang lebih hemat dan berfokus pada pencapaian tujuan yang optimal. Pendekatan ini dapat memperbaiki kinerja sektor publik dengan mendorong inovasi dan perbaikan terus-menerus dalam pengelolaan anggaran. Selain itu, VfM memberikan fleksibilitas kepada manajemen untuk membuat keputusan yang lebih strategis, berfokus pada hasil yang diinginkan daripada sekadar mematuhi aturan atau prosedur yang mungkin tidak relevan dengan konteks atau tujuan spesifik.

Namun, VfM juga memiliki kekurangan. Pendekatan ini terkadang dapat mengabaikan pentingnya kepatuhan terhadap peraturan yang sudah ada, yang bisa menimbulkan masalah di kemudian hari. Tanpa adanya pengawasan yang ketat, terdapat risiko penyalahgunaan anggaran, karena lebih fokus pada pencapaian hasil ketimbang mematuhi prosedur administratif yang ketat. Selain itu, pengukuran efektivitas dan efisiensi dalam VfM sering kali sulit dilakukan dengan akurat, karena hasil dari pengeluaran anggaran mungkin tidak langsung terlihat dalam jangka pendek atau sulit untuk diukur secara kuantitatif.

Di samping pendekatan value for money, terdapat satu pendekatan lain yaitu pendekatan compliance. Pendekatan compliance berfokus pada kepatuhan terhadap peraturan, kebijakan, dan prosedur yang sudah ditetapkan. Evaluasi anggaran dengan prinsip ini memastikan bahwa penggunaan anggaran berjalan sesuai dengan hukum dan regulasi yang berlaku. Compliance bertujuan untuk mencegah penyalahgunaan dan penyimpangan dari prosedur yang dapat merugikan keuangan negara. Pendekatan ini sering digunakan untuk memastikan akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan anggaran sektor publik, mengingat pentingnya menjaga integritas dan menurunkan risiko penyelewengan anggaran.

Keunggulan utama dari compliance adalah pendekatan ini menjamin anggaran digunakan sesuai dengan hukum yang berlaku, yang dapat membantu mencegah penyalahgunaan atau korupsi. Dengan mengedepankan kepatuhan terhadap peraturan, sektor publik dapat memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam penggunaan anggaran, yang sangat penting dalam menjaga kepercayaan publik. Compliance juga berfungsi sebagai jaminan bahwa semua pihak yang terlibat dalam pengelolaan anggaran menjalankan tugasnya sesuai dengan prosedur yang sah, mengurangi risiko kesalahan administratif atau pelanggaran hukum.

Namun, penerapan compliance sering kali membatasi fleksibilitas dalam pengelolaan anggaran. Fokus utama pada prosedur dan kepatuhan terhadap regulasi dapat mengarah pada pemborosan atau ketidakefisienan dalam penggunaan anggaran, karena pengelola anggaran mungkin terlalu terikat pada peraturan tanpa mempertimbangkan alternatif yang lebih efisien atau inovatif. Selain itu, pendekatan ini cenderung lebih memperhatikan aspek administratif daripada hasil dan dampak yang dihasilkan oleh anggaran, sehingga dapat mengabaikan efektivitas dari pengeluaran anggaran yang dilakukan.

Peran Evaluasi Anggaran dalam Mencegah Praktik Korupsi

Ilustrasi Tindak Pidana Korupsi. Sumber: Pexels.com by Defrino Maasy

Sejalan dengan implementasi PBK, evaluasi anggaran juga sangat diperlukan dalam rangka menilai kinerja anggaran. Evaluasi anggaran ini penting untuk menjaga penggunaan anggaran ditujukan sesuai dengan perencanaan yang telah dibuat. Evaluasi anggaran juga diperlukan untuk menilai tingkat pemanfaatan anggaran yang akan digunakan sebagai pertimbangan untuk menentukan nominal anggaran yang akan diberikan di periode selanjutnya.

Evaluasi anggaran sejatinya merupakan proses untuk mengukur, menilai, dan menganalisis kinerja anggaran, baik yang sedang berjalan maupun di masa lalu, untuk meningkatkan kinerja anggaran di masa depan. Proses ini bertujuan untuk memastikan efektivitas dan efisiensi anggaran dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Evaluasi anggaran juga dapat digunakan sebagai alat deteksi dini adanya tindak pidana yang merugikan keuangan negara.

Salah satu contoh bentuk tindak pidana yang dapat merugikan keuangan negara adalah tindak pidana korupsi. Indonesia memiliki cukup banyak kasus korupsi yang membuatnya berada di peringkat 5 di ASEAN dan peringkat 110 di dunia dalam hal negara paling banyak kasus korupsinya. Jika diukur dari tahun 1995 hingga 2024, peringkat Indonesia hanya bergerak di rentang peringkat 99-110 saja dari 195 negara di dunia. Hal itu menandakan bahwa hampir tiga dekade proses pencegahan dan penindakan korupsi di Indonesia tidak berbuah sama sekali. Dengan adanya upaya evaluasi anggaran, tindak pidana korupsi diharapkan dapat dideteksi sedini mungkin.

Pilihan Pendekatan dalam Evaluasi Anggaran

Ketika melaksanakan evaluasi anggaran, auditor (baik eksternal maupun internal) seringkali dihadapkan pada permasalahan dalam menentukan prinsip evaluasi. Prinsip evaluasi yang sering dipilih yaitu antara mengedepankan value for money atau compliance. Dua prinsip tersebut memiliki pendekatan yang sangat berlawanan arah. Pertanyaan juga timbul terkait prinsip mana yang lebih tepat diterapkan dalam proses evaluasi anggaran.

Jika melihat latar belakang masih tingginya tingkat korupsi di Indonesia. Evaluasi anggaran perlu dilakukan dengan mengedepankan prinsip kepatuhan. Untuk mendukung hal tersebut, auditor dalam melakukan evaluasi harus lebih berprinsip pada compliance atau kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan atau peraturan di bawahnya yang berlaku.

Prinsip compliance menekankan pada objek pemeriksaan (dalam hal ini organisasi publik) bahwa Indonesia merupakan negara hukum dan segala halnya sudah seharusnya berjalan menaati peraturan yang sudah ditetapkan termasuk dalam hal pelaksanaan anggaran. Para pihak yang terlibat dalam pelaksanaan anggaran perlu dibiasakan untuk taat pada peraturan. Upaya yang dapat dilakukan salah satunya dengan menerapkan prinsip compliance ketika auditor akan melakukan evaluasi anggaran. Dengan pihak-pihak tersebut yang mulai terbiasa taat pada hukum dan peraturan, maka diharapkan akan mengurangi celah-celah yang berpotensi menimbulkan tindak pidana korupsi.

Selain itu, compliance sangat penting untuk memastikan bahwa setiap pengeluaran anggaran sektor publik dilaksanakan dengan prosedur yang benar dan transparan. Dalam beberapa kasus, keberlanjutan program pembangunan dan penyaluran dana bantuan sosial seringkali terhambat oleh ketidakpatuhan terhadap peraturan yang ada, yang mengarah pada pemborosan sumber daya dan kegagalan mencapai tujuan yang ditetapkan. Dengan menegakkan prinsip compliance, pemerintah dapat memastikan bahwa setiap program yang dilaksanakan mematuhi prosedur yang sah dan memperoleh audit yang tepat, sehingga dapat mengurangi potensi penyalahgunaan yang tidak sah atau tidak transparan.

Di sisi lain, prinsip compliance tidak dapat digunakan sepenuhnya terlebih ketika menemukan kasus yang belum ada peraturan yang mengaturnya. Ketika auditor menemukan sebuah permasalahan dalam proses evaluasi anggaran, mereka akan cenderung melihat kembali pada aturan dasar yang mengatur hal tersebut. Namun, bagaimana jika belum ada aturan yang mengatur. Jika permasalahan yang terjadi seperti itu maka auditor dapat menggunakan professional judgement untuk menggunakan prinsip value for money. Prinsip tersebut dapat diterapkan dengan menilai pelaksanaan anggaran berdasarkan substansi, tujuan, dan fungsionalitas dari anggaran yang digunakan.

Prinsip value for money memang menawarkan beberapa kelebihan salah satunya memberikan kesempatan pada top management di organisasi publik untuk mengatur keuangan organisasinya. Namun, melihat latar belakang masih banyak terjadi kasus korupsi di Indonesia, memberikan kesempatan terlalu luas kepada manager juga bukan sebuah hal yang bijak. Jika merujuk pada teori fraud triangle, kecurangan (fraud) terjadi ketika tiga faktor penyebabnya bertemu yaitu tekanan, kesempatan, dan rasionalisasi. Salah satu faktor tersebut berbicara terkait dengan kesempatan. Kesempatan untuk bebas mengatur (let the manager, manage) juga merupakan potensi yang dapat disalahgunakan untuk berbuat kecurangan. Oleh karena itu, dalam pelaksanaan anggaran dan penerapan evaluasi anggaran sudah sebaiknya tidak memprioritaskan value for money saja.

Kesimpulan

Pendekatan value for money berfokus pada efisiensi dan efektivitas anggaran, namun bisa berisiko mengabaikan kepatuhan terhadap peraturan yang ada. Sebaliknya, compliance menekankan kepatuhan terhadap aturan yang berlaku dan sangat penting untuk menghindari penyalahgunaan anggaran, yang menjadi tantangan besar di Indonesia.

Melihat kondisi Indonesia yang masih menghadapi masalah korupsi dan ketidakpatuhan terhadap peraturan, compliance seharusnya menjadi prioritas dalam evaluasi anggaran. Dengan mengutamakan compliance, penggunaan anggaran akan lebih terjaga transparansinya dan dapat mengurangi potensi penyalahgunaan dana publik.

Secara keseluruhan, untuk memastikan pengelolaan anggaran yang efektif, compliance harus lebih diprioritaskan, meskipun value for money juga penting untuk meningkatkan efisiensi. Namun, dengan tantangan yang ada di Indonesia, compliance memberikan dasar yang lebih kuat untuk mencegah penyalahgunaan anggaran.