Revisi Permenhub Nomor 32 Akan Akhiri Masalah Transportasi

Menhub Budi Karya memeriksa laporan dari jajarannya. (Foto: Fanny Kusumawardhani/kumparan)

Kapolri Jenderal Tito Karnavian, Menteri Perhubungan Budi Karya, dan Menteri Kominfo Rudiantara melakukan sosialisasi revisi Peraturan Menteri Perhubungan (Permenhub) nomor 32 tahun 2016. Permenhub ini bertujuan untuk mengakhiri gesekan antara pengendara angkutan konvensional dan yang berbasis online.

"Ada dua manfaat. Satu, kepastian hukum bagi (angkutan) online untuk eksis. Kedua, ada regulasi pasti agar angkutan konvensional terlindungi dari dominasi berlebihan," kata Menhub Budi di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Selasa (21/3).

Taksi Kosti Beraplikasi di Solo. (Foto: Dok. Djoko Setijowarno )

Menurut Menkominfo Rudiantara, saat ini sedang terjadi transisi dari transportasi konvensional menuju basis online. Permenhub ini diharapkan dapat melancarkan transisi tersebut.

Baca juga: Menhub: Revisi Aturan Taksi Online Tetap Berlaku 1 April 2017

"Caranya adalah di tata. Prinsip kenyamanan, keamanan, dan keselamatan agar tidak ada gesekan," kata dia.

Di antaranya, dengan meregulasikan kuota kendaraan dan tarif. Dinas Perhubungan, Dinas Kominfo, dan Kepolisian Daerah akan melakukan dialog terkait masalah transportasi ini.

"Nanti mereka akan memberikan usulan. Sambil jalan, dari pusat akan membentuk tim untuk melakukan asistensi. Tujuannya untuk mencapai titik temu," kata Kapolri Tito Karnavian.

Baca juga: Kapolri dan Menhub Sosialisasikan Aturan Baru Taksi Online

Beriringan dengan regulasi pemerintah, Tito juga akan melakukan deteksi dini guna menghindari konflik seperti yang pernah terjadi di Tangerang dan Bogor. Deteksi dini dilakukan dengan menjaring informasi di lapangan.

Polri akan berperan proaktif dan mengutamakan dialog. Namun juga akan menindak tegas konflik yang mengarah kepada kekerasan.

"Kalau terjadi aksi anarkis, ya kami akan tegakkan hukum," kata dia.

Kampanye damai sopir gojek dan angkot. (Foto: Dok Polresta Tangerang)