Dari Pramoedya, Pendidikan, hingga Band Sukatani: Potret Paradoks Kebebasan

Kalau saja Pramoedya masih hidup. Kalau saja dia bisa menyaksikan Indonesia di bulan Februari 2025 ini. Pram pasti akan menggeleng-gelengkan kepalanya, mungkin tersenyum getir, lantas menarik napas panjang sebelum berkata, "Sejarah selalu berulang, Mas. Hanya pemainnya yang berganti."

Pramoedya dan Bayangan Masa Kini. Sumber: Ilustrasi generatif DALL·E, OpenAI.

Seabad setelah kelahirannya, sementara kita sibuk mengenangnya dengan seminar dan diskusi yang steril dari makna sesungguhnya, paradoks besar terjadi di hadapan kita. Seorang guru SD di Purbalingga yang juga vokalis band bernama Sukatani dipecat karena lagunya berani menyuarakan apa yang kita semua tahu: masih ada praktik "bayar, bayar, bayar" dalam layanan publik. Sementara itu, Pertamina, BUMN kebanggaan kita, ternyata oknumnya diam-diam mengoplos BBM, menipu jutaan konsumen yang membayar harga premium untuk kualitas yang diragukan.

Dan di tengah semua itu, dengan wajah serius dan tanpa rasa bersalah, pemerintah memangkas Rp 8 triliun dari Kemendikdasmen dan Rp 14,3 triliun dari Kemendiktisaintek—total Rp 22,3 triliun dari sektor pendidikan—untuk dialokasikan ke proyek megah bernama Danantara. Semua ini terjadi ketika kita baru saja mendapat kabar bahwa coding dan AI akan diajarkan di sekolah dasar. Absurd tenan!

Belakangan saya sering bertanya-tanya, bagaimana caranya menjelaskan kepada para mahasiswa saya yang telah mengambil Mata Kuliah Pendidikan Kewarganegaraan bahwa negara yang mengharuskan mereka belajar Pancasila di kelas adalah negara yang sama yang membungkam guru yang berani bersuara lewat seni? Bagaimana menjelaskan bahwa kita diharapkan mengajarkan kejujuran, sementara BUMN kita sendiri terbukti menipu konsumen? Bagaimana menjelaskan pentingnya berbagi dan keadilan sosial, ketika anggaran pendidikan dipangkas untuk sebuah proyek investasi yang hasilnya belum jelas akan merata atau tidak?

Kasus band Sukatani ini bukan kasus pertama, dan pasti bukan yang terakhir. Polanya tetap sama: kritik, intimidasi, minta maaf, "klarifikasi", lalu tawaran manis yang sebenarnya hanya pemanis perbudakan pikiran. Kapolri menawarkan band ini menjadi "duta Polri". Bupati Purbalingga menawarkan si vokalis kembali mengajar. Semuanya dengan syarat tersirat yang tak terucap: "Asal jangan bersuara lagi."

Band Sukatani dan Pembungkaman Seni. Sumber: Ilustrasi generatif DALL·E, OpenAI.

Anis Hidayah dari Komnas HAM sudah menegaskan: "Kebebasan berekspresi itu merupakan fundamental rights." Tapi kata-kata itu akan tetap jadi kata-kata kosong jika pembungkaman terus terjadi, dan kita hanya menjadi penonton semata.

Yang paling menyedihkan, sebagian dari kita mulai menganggap ini normal. Kita mulai terbiasa dengan pembungkaman. "Yah, memang begitulah keadaannya." Saat ketertindasannya menjadi kebiasaan, manusia akan menciptakan narasi untuk menjustifikasi bahwa itulah nasibnya. Inilah yang dinamakan resilisensi atau ketahanan, ketika seharusnya ketahanan itu diarahkan untuk melawan, bukan menerima.

Sebagai seorang pendidik, saya semakin melihat mengapa pemangkasan anggaran pendidikan begitu destruktif. Bukan hanya soal infrastruktur yang tertunda atau pelatihan untuk guru yang terbatas. Ini soal pesan yang kita kirimkan kepada generasi muda: bahwa pendidikan mereka bukan prioritas utama. Bahwa lebih penting membangun infrastruktur fisik daripada infrastruktur otak dan karakter.

Jika kita benar-benar peduli pada masa depan bangsa, mestinya kita justru menambah anggaran pendidikan, bukan memangkasnya. Prof. Agus Sartono dari UGM sudah memperingatkan: pemangkasan ini berpotensi mendorong kenaikan UKT dan pengurangan beasiswa. Artinya, akses terhadap pendidikan tinggi akan semakin terbatas. Yang kaya semakin mudah mendapat pendidikan berkualitas, yang miskin semakin tersingkir. Apakah ini yang kita sebut keadilan sosial?

Kasus Pertamina adalah sebuah tamparan keras lainnya bagi kita semua di tengah-tengah kasus Sukatani, pemangkasan anggaran, dan begitu banyaknya kebijakan yang tidak memihak rakyat. Tapi lihat bagaimana institusi-institusi negara merespons dengan pola yang hampir persis sama. Pertamina menyatakan "tidak ada yang dirugikan" dan "kualitas BBM sesuai spesifikasi." Kepolisian mengklaim ada "miskomunikasi" dalam kasus Sukatani. Kementerian keuangan meyakinkan bahwa pemangkasan anggaran pendidikan "tidak akan mengganggu layanan publik."

Semuanya mengikuti naskah yang sama: minimalisir, sangkal, alihkan, lalu bungkus dengan janji manis untuk berbenah. Sementara itu, apa yang terjadi di lapangan? Konsumen Pertamax tetap merasa ditipu. Band Sukatani tetap kehilangan lagunya di platform digital. Dan anggaran pendidikan tetap dipangkas. Betul, tetap dipangkas.

Di tengah kegelapan ini, masih adakah secercah harapan? Ada. Selalu ada.

Pertama, kesadaran masyarakat yang mulai tumbuh. Lihat bagaimana warganet bersatu membela band Sukatani. Lihat bagaimana konsumen Pertamax berani mengungkapkan kekecewaan mereka. Lihat bagaimana mahasiswa turun ke jalan memprotes pemangkasan anggaran.

Kedua, sejumlah tokoh yang berani bersuara. Anis Hidayah, Haris Azhar, Prof. Agus Sartono, dan banyak lagi. Mereka menunjukkan bahwa kita bisa dan harus terus mengkritisi kebijakan yang tidak berpihak pada kemanusiaan.

Dan ketiga, masih ada guru-guru, dosen, dan pendidik lainnya yang terus berjuang di kelas-kelas. Mereka yang setiap hari masuk kelas dengan semangat menyalakan obor pengetahuan meski dalam keterbatasan. Mereka yang menolak menjadi corong propaganda dan memilih menjadi pembimbing pikiran kritis. Mereka yang percaya bahwa pendidikan adalah tentang memerdekakan, bukan membelenggu.

Percayalah, perjuangan ini tidak akan mudah. Tapi sejak kapan perjuangan untuk kemanusiaan dan kebebasan pernah mudah? Pramoedya sendiri menghabiskan belasan tahun di penjara untuk mempertahankan prinsipnya.

Pendidikan di Persimpangan: Investasi atau Pemangkasan? Sumber: Ilustrasi generatif DALL·E, OpenAI.

Pramoedya pernah berucap, "Masa terbaik dalam hidup seseorang adalah masa ia dapat menggunakan kebebasan yang telah direbutnya sendiri. " Ya, sangat tepat, Pak Pram. Kebebasan itu harus direbut, tidak pernah diberikan secara cuma-cuma. Dan perjuangan merebut kebebasan itu tidak pernah selesai.

Di akhir tulisan ini, saya ingin memberikan PR untuk kita semua: Bagaimana kita bisa meruntuhkan tembok pembungkaman yang kian tebal ini? Bagaimana kita bisa menjaga agar api pendidikan tetap menyala di tengah badai pemangkasan anggaran? Dan yang terpenting, bagaimana kita bisa memastikan bahwa generasi mendatang hidup di Indonesia yang lebih bebas, lebih adil, dan lebih manusiawi dibanding kita sekarang?

Jawaban PR ini tidak ada dalam kurikulum. Tidak akan juga diuji dalam ujian nasional. Tapi jawaban atas pertanyaan-pertanyaan inilah yang akan menentukan kemana masa depan kemanusiaan kita akan melangkah.

Salam Cerdas dan Humanis.