Delapan Bahasa, Nol Rencana, dan Pendidikan Kita yang Sekadar Wacana
Tulisan dari FX Risang Baskara tidak mewakili pandangan dari redaksi kumparan
Logo resmi HUT ke-81 Kemerdekaan RI karya Fajar Novario, desainer muda asal Padang, dibangun dari angka 81 yang polanya sengaja dibuat saling menyilang dan terhubung. Kementerian Sekretariat Negara menjelaskan tiga pesan utama di baliknya: kolektif dan gotong royong, sinergi dan koneksi, serta keberlanjutan. Sebuah proses yang terus berjalan menuju tujuan bersama, begitu (kira-kira) bunyi filosofinya.
Ironinya, tiga hari sebelum logo bermakna keberlanjutan ini genap dipakai merayakan usia ke-81 republik, Presiden Prabowo Subianto justru menunjukkan pola yang persis kebalikannya dalam urusan bahasa asing di sekolah. Bukan keberlanjutan, melainkan daftar yang berubah tiap kali ada tamu negara datang berkunjung. Dan bukan itu saja. Kalau ditarik ke gambaran yang lebih luas, urusan bahasa ini hanyalah satu contoh kecil dari kebiasaan yang lebih mengkhawatirkan: pemerintah pandai mengumumkan arah besar pendidikan, tapi jarang menuntaskannya sampai benar-benar berjalan.
Bahasa yang Berubah Sesuai Siapa yang Bertamu
Mari kita runut. Pada 23 Oktober 2025, di hadapan Presiden Brasil Luiz Inácio Lula da Silva di Istana Merdeka, Presiden Prabowo mengumumkan bahasa Portugis akan menjadi salah satu prioritas bahasa pendidikan Indonesia. Saat itu beliau bahkan menyebut daftar lengkapnya: Inggris, Arab, Mandarin, Jepang, Korea, Prancis, Jerman, Rusia, dan tentu saja Portugis, sebagai bukti Indonesia menghargai Brasil.
Tujuh bulan kemudian, 28 Mei 2026, giliran Presiden Prancis Emmanuel Macron yang dijamu di Istana Elysee, Paris. Presiden Prabowo kembali mengumumkan instruksi baru: semua tingkatan sekolah di Indonesia harus belajar bahasa Prancis, katanya, melihat perkembangan dunia ke depan.
Lalu pada pidato kenegaraan 14 Agustus 2026 di depan MPR dan DPR, daftar itu muncul lagi, kali ini dengan susunan yang sedikit berbeda: Inggris, Mandarin, Arab, Jepang, Korea, Spanyol, Prancis, dan Rusia. Perhatikan baik-baik. Bahasa Portugis, yang delapan bulan lalu disebut sebagai bukti penghormatan kepada Brasil, sudah tidak ada dalam daftar. Bahasa Jerman juga hilang. Sebagai gantinya muncul bahasa Spanyol, yang sebelumnya tidak pernah disebut dalam pengumuman-pengumuman itu.
Kalau kebijakan bahasa pendidikan nasional bisa berubah komposisinya tergantung siapa kepala negara yang sedang dijamu di Istana, kita punya masalah yang lebih serius daripada sekadar debat kurikulum. Kita punya kebijakan yang dirancang sebagai jamuan diplomatik, bukan sebagai rencana pendidikan.
Bahkan Menteri Sendiri Ragu
Yang menarik, keraguan atas ide ini justru datang dari dalam pemerintahan sendiri. Ketika bahasa Portugis pertama kali diumumkan, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu'ti menyatakan penerapannya tergantung kesiapan guru. Sebuah pengakuan jujur, meski agak terlambat, bahwa instruksi presiden di depan tamu negara itu belum melalui perhitungan soal siapa yang akan benar-benar mengajarkannya di kelas.
DPR pun bereaksi. Ketua Komisi X Hetifah Sjaifudian meminta pemerintah mengkaji dulu dasar dan manfaat strategisnya sebelum diterapkan. Anggota Komisi X lain, Bonnie, menyampaikan pendapat yang lebih tajam: bahasa Portugis bukan bahasa pergaulan internasional, bukan pula bahasa yang lazim dipakai di kalangan akademik, dan menyarankan pemerintah lebih baik memaksimalkan dulu mutu pengajaran bahasa Inggris yang sudah jadi standar global, atau kalau mau menambah, bahasa Mandarin dinilai jauh lebih strategis.
Sembilan bulan setelah instruksi itu diumumkan dengan penuh semangat di depan Presiden Lula, bahasa Portugis lenyap begitu saja dari pidato kenegaraan. Tidak ada pengumuman pencabutan, tidak ada evaluasi terbuka soal apa yang terjadi dengan rencana kurikulumnya. Ia hanya menghilang, seperti janji yang lupa ditagih siapa pun.
Menariknya, dalam pidato kenegaraan yang sama, ada momen kecil yang justru menjelaskan pola ini lebih baik daripada analisis siapa pun. Presiden bercerita bahwa dalam 21 bulan pemerintahannya, para menteri bekerja begitu keras sampai ada yang masuk rumah sakit, bahkan pingsan. Beliau berjanji akan memberi mereka lebih banyak waktu istirahat di sisa masa jabatannya. Tanggapan para menteri, seperti diceritakan presiden sendiri di depan MPR dan DPR, hanya dua kata: "janji tinggal janji".
Itu memang dimaksudkan sebagai lelucon ringan untuk mencairkan suasana sidang. Tapi lelucon itu, tanpa sadar, menjadi pengakuan paling jujur dalam pidato dua jam itu. Bahkan orang-orang paling dekat dengan presiden, yang bekerja di lingkaran kekuasaannya, sudah tahu bahwa janji dan pelaksanaannya adalah dua hal yang berbeda. Kalau menterinya sendiri bersikap begitu terhadap janji istirahat yang sederhana, wajar publik lebih skeptis lagi terhadap janji delapan bahasa asing untuk jutaan anak SD.
Delapan Bahasa untuk Anak Kelas Satu SD
Dalam pidato kenegaraan yang sama, presiden menegaskan anak-anak sejak SD kelas satu harus mulai belajar bahasa asing, dengan alasan otak anak di bawah usia 11 atau 12 tahun lebih cepat menyerap bahasa baru. Solusi teknisnya disebut jelas: studio pembelajaran terpusat dengan guru-guru terbaik yang akan menyiarkan pelajaran jarak jauh ke ribuan sekolah, memakai layar pintar interaktif yang tengah dibagikan ke seluruh Indonesia.
Sebagai pengajar di program studi Sastra Inggris, saya tahu persis berapa lama waktu dibutuhkan untuk membentuk kompetensi berbahasa asing yang layak, bahkan untuk satu bahasa saja, dengan kurikulum empat tahun dan dosen yang punya latar belakang linguistik terapan. Penguasaan bahasa bukan soal paparan tontonan. Ia butuh guru yang menguasai bahasa dan metode pengajarannya, jam belajar konsisten, dan koreksi langsung atas kesalahan yang dibuat anak saat berbicara. Layar secanggih apa pun tidak bisa menggantikan seorang guru yang membaca kebingungan di wajah muridnya dan menyesuaikan penjelasan saat itu juga.
Penelitian tentang akuisisi bahasa kedua memang menunjukkan usia dini punya keunggulan tertentu, terutama untuk pelafalan. Tapi keunggulan itu hanya berlaku dengan input yang berkualitas dan konsisten selama bertahun-tahun, bukan paparan yang datang dan pergi mengikuti kalender diplomasi. Indonesia sebenarnya sudah pernah mencoba jalan pintas serupa lewat siaran radio dan televisi pendidikan sejak dekade 1980-an. Hasilnya tidak pernah sebanding dengan investasinya, karena pembelajaran bahasa membutuhkan interaksi dua arah yang tidak bisa digantikan siaran satu arah, secanggih apa pun perangkatnya.
Sekarang tambahkan fakta bahwa daftar delapan bahasa itu sendiri terbukti berubah dalam hitungan bulan, tergantung agenda diplomasi presiden. Bagaimana Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah bisa menyiapkan kurikulum, melatih guru, dan mencetak materi ajar untuk bahasa yang komposisinya bisa berganti begitu ada tamu negara baru datang berkunjung? Guru bahasa Inggris saja, yang sudah puluhan tahun berstatus mata pelajaran wajib, masih menghadapi distribusi yang timpang antara kota besar dan daerah terpencil. Guru untuk tujuh bahasa lain yang disebut dalam pidato, apalagi yang komposisinya bisa berubah lagi tahun depan, kemungkinan besar belum ada dalam jumlah yang berarti di sistem pendidikan kita.
Antara Filosofi Logo dan Praktik Kebijakan
Kembali ke logo HUT ke-81 tadi. Filosofinya bagus, bahkan pantas dijadikan pengingat, bukan cuma dekorasi di spanduk kelurahan. Keberlanjutan berarti kebijakan yang dirancang untuk bertahan lintas tahun anggaran, bukan yang berubah setiap ada kunjungan kenegaraan baru. Sinergi berarti Istana, Kemendikdasmen, dan guru di ruang kelas bergerak dengan rencana yang sama, bukan Istana mengumumkan dan Kementerian baru menyusul mengkaji setelahnya. Gotong royong berarti beban kebijakan ambisius ini ditanggung bersama dengan persiapan yang matang, bukan dilimpahkan begitu saja ke guru bahasa asing yang hari ini pun masih berjuang dengan status honorer dan beban mengajar berlebih.
Saya tidak menolak keinginan Indonesia untuk punya generasi yang cakap berbahasa asing. Itu cita-cita yang sah, bahkan mulia untuk bangsa yang ingin bersaing di dunia. Tapi cita-cita itu perlu jalan yang konsisten, bukan daftar bahasa yang bisa berganti dalam satu kunjungan kenegaraan ke kunjungan berikutnya. Anak-anak kita bukan alat diplomasi yang bisa dipakai untuk menyenangkan tamu negara pekan ini, lalu dilupakan begitu tamu berikutnya datang dengan bahasa yang berbeda.
Kita (yang) Sudah Tahu Ujungnya
Kalau logo HUT ke-81 mengajarkan kita satu hal, semestinya itu adalah keberlanjutan. Sayangnya, urusan bahasa asing di sekolah kita justru menjadi bukti paling telanjang bahwa antara logo dan kebijakan sehari-hari, jaraknya masih sangat jauh.
Sebagai orang yang setiap hari berada di ruang kelas, saya berani memasang taruhan kecil. Delapan bahasa yang disebut dalam pidato kenegaraan itu, seperti halnya bahasa Portugis yang lebih dulu diumumkan lalu menghilang tanpa kabar, kemungkinan besar tidak akan pernah benar-benar terlaksana sebagai kurikulum nasional yang utuh, setidaknya sampai masa jabatan Presiden Prabowo berakhir. Bukan karena gagasannya buruk, tapi karena pola yang sudah berulang ini menunjukkan jarak yang lebar antara apa yang diucapkan di podium dan apa yang benar-benar disiapkan di kementerian.
Guru bahasa di republik ini sudah cukup sering diberi janji besar tanpa peta jalan yang jelas. Yang mereka butuhkan bukan pidato baru setiap kali ada tamu negara datang, melainkan satu rencana yang bertahan cukup lama untuk benar-benar sampai ke ruang kelas tempat mereka mengajar setiap hari.