Kebijakan Pendidikan Indonesia: Banyak Proyek Namun Tanpa Arah
Tulisan dari FX Risang Baskara tidak mewakili pandangan dari redaksi kumparan
Dalam waktu kurang dari dua tahun, pemerintahan Prabowo Subianto sudah meluncurkan begitu banyak inisiatif di sektor pendidikan: revisi buku ajar nasional, tiga jenis sekolah baru sekaligus, satu universitas kepemimpinan baru, dan tanggapan resmi atas skor PISA yang rendah. Semua ini disampaikan dengan nada optimistis, sebagai bukti perhatian negara pada sumber daya manusia. Tapi kalau dilihat satu per satu, lalu disusun berdampingan, pola yang muncul bukan strategi yang terarah. Yang muncul adalah rangkaian proyek yang lahir dari momen berbeda, dengan logika berbeda, dan belum tentu saling menopang.
Persoalannya bukan pada niat baik di balik masing-masing proyek. Persoalannya adalah tidak adanya kerangka besar yang menjelaskan bagaimana proyek-proyek ini terhubung satu sama lain, dan bagaimana semuanya mengarah pada tujuan jangka panjang yang sama.
Ketika Ukuran Huruf Jadi Alasan Revisi Nasional
Awal Agustus ini, Prabowo memerintahkan buku pelajaran SD sampai SMA dievaluasi ulang. Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya menjelaskan asal muasal perintah itu: Presiden mengecek buku pelajaran satu per satu saat berkunjung ke beberapa sekolah, lalu mendapati bahan yang mudah rusak dan huruf yang terlalu kecil untuk anak SD. Pemerintah lalu diminta membandingkan buku ajar Indonesia dengan buku dari negara tetangga, dan buku baru itu ditargetkan rampung akhir tahun ini.
Persoalan ukuran huruf memang nyata. Anak kelas satu yang harus membaca dari jarak sangat dekat karena cetakan terlalu kecil memang punya masalah, dan itu layak diperbaiki. Tapi kalau temuan semacam ini yang memicu evaluasi menyeluruh terhadap buku pelajaran nasional, ada sesuatu yang aneh dengan cara pemerintah membaca masalah pendidikan. Isu paling mendasar dalam pendidikan Indonesia, kesenjangan mutu antar sekolah, jenjang karier guru, proses belajar di dalam kelas, belum tuntas dibenahi. Perhatian negara justru berpindah ke soal huruf dan kertas.
Ini contoh pertama dari pola yang akan terus muncul: kebijakan lahir dari temuan sesaat di lapangan, bukan dari diagnosis sistematis tentang di mana proses belajar sebenarnya macet. Kalau arah kebijakan ditentukan oleh apa yang kebetulan terlihat saat presiden berkunjung ke sekolah, negara sedang mengelola pendidikan seperti mengelola pameran, tergantung apa yang menarik perhatian tamu hari itu.
Alat Ukur Diributkan, yang Diukur Dibiarkan
Pola yang sama, respons cepat terhadap gejala yang terlihat, tanpa menyentuh akar masalah, muncul lagi di isu Tes Kemampuan Akademik. TKA lahir sebagai pengganti Ujian Nasional, dirancang untuk memberi data objektif tentang capaian siswa dan memvalidasi nilai rapor yang selama ini rawan digelembungkan sekolah.
ujuannya masuk akal. Tapi di lapangan, TKA lebih banyak dibicarakan sebagai instrumen seleksi dan validasi angka daripada sebagai alat untuk memperbaiki cara mengajar. Ribut soal jadwal TKA, format soal, dan bobot nilainya jauh lebih ramai dibanding diskusi tentang kenapa proses belajar di kelas masih lemah sejak awal.
Itu logika yang terbalik. Alat ukur diributkan, sementara yang diukur dibiarkan begitu saja. Dan sama seperti revisi buku ajar, TKA berjalan sebagai proyeknya sendiri, tanpa terhubung jelas dengan proyek-proyek pendidikan lain yang berjalan bersamaan.
Empat Institusi, Nol Peta Jalan
Pola ini terlihat lebih jelas lagi di skala yang lebih besar. Dalam kurang dari dua tahun, pemerintah membangun tiga jenis sekolah baru sekaligus. Sekolah Rakyat untuk anak dari keluarga miskin ekstrem, berasrama. SMA Unggul Garuda untuk siswa berprestasi di daerah tertinggal, juga berasrama. Sekolah Nasional Terintegrasi untuk semua kalangan tanpa asrama, diseleksi lewat prestasi akademik dan non-akademik. Targetnya besar: Sekolah Rakyat menuju 500 sekolah sampai 2029, SNT menuju 500 sekolah di tahun yang sama, Sekolah Garuda menambah 20 sekolah baru dan mentransformasi 80 sekolah lain. Bulan Juli lalu menyusul lembaga baru lagi, Universitas Republik Indonesia, mengadopsi model École Nationale d'Administration Prancis, disiapkan untuk mencetak calon pejabat pemerintahan dan BUMN, dengan rencana sepuluh kampus di lahan bekas perkebunan sawit di Bogor.
Empat institusi baru, empat birokrasi baru, empat jalur penerimaan siswa yang berjalan sendiri-sendiri. Pemerintah menyebut semuanya menuju tujuan yang sama: pendidikan bermutu untuk semua. Tapi tujuan yang sama tidak otomatis berarti strategi yang koheren. Ketika negara membangun ekosistem sekolah unggulan yang paralel, sementara sekolah negeri reguler, tempat mayoritas anak Indonesia belajar, tetap kekurangan guru dan fasilitas, yang terjadi bukan pemerataan.
Yang terjadi adalah kastanisasi, sesuatu yang sudah lama dikritik publik dan belum pernah benar-benar dijawab pemerintah. Menambah jenis sekolah baru di atas kastanisasi yang belum selesai bukan jalan keluar. Itu menambah lapisan kasta baru, hanya dengan nama dan seragam kelembagaan yang berbeda.
Di titik ini, jumlah proyek sudah lebih banyak dari jumlah kerangka yang menjelaskan hubungan antar proyek itu.
Skor PISA dan Alasan yang Datang Terlambat
Cara pemerintah menanggapi skor PISA memperlihatkan pola pikir yang sama: reaktif, bukan terencana. Awal Agustus, di depan 150 peneliti BRIN, Prabowo mengakui skor membaca Indonesia hanya sedikit di atas Filipina dan tertinggal dari Thailand, Malaysia, Vietnam, bahkan rata-rata OECD. Untuk matematika, Indonesia ada di peringkat 69 dengan skor 388, salah satu dari dua belas negara terendah dalam kategori itu pada PISA 2022.
Prabowo menyebut ini sebagai koreksi yang perlu diterima, sambil menambahkan bahwa Indonesia punya 388.000 sekolah tersebar sampai pulau terluar dan tengah gunung, jauh berbeda dari Singapura yang cuma seluas satu kota dengan penduduk lima juta orang. Prabowo bahkan mengutip Habibie, bahwa satu persen orang pintar di Indonesia saja sudah hampir tiga juta orang, jadi bahan bakunya sebetulnya banyak.
Argumen soal skala geografis itu benar secara fakta, tapi janggal dipakai di momen ini. Kompleksitas geografis Indonesia memang membuat pemerataan pendidikan lebih sulit dibanding negara kota seperti Singapura. Ini bukan temuan baru, semua orang yang bekerja di dunia pendidikan Indonesia sudah lama tahu itu. Yang janggal adalah argumen ini dipakai persis ketika publik menunggu langkah konkret, bukan penjelasan kenapa langkah itu susah dilakukan.
Skor PISA 2022 sudah dirilis OECD sejak akhir 2023. Kalau baru pertengahan 2026 pemerintah menyebutnya sebagai koreksi yang diterima, berarti dua setengah tahun berlalu tanpa respons kebijakan yang terukur terhadap data yang sama. Mengutip Habibie soal bahan baku manusia yang melimpah pun terasa seperti pengalih perhatian dari pertanyaan yang lebih sederhana: apa yang sudah dikerjakan pemerintah sejak skor itu dirilis, selain berbicara tentangnya?
Banyak Proyek, Satu Pertanyaan yang Belum Terjawab
Revisi buku ajar yang lahir dari kunjungan lapangan. TKA yang lebih ramai dibicarakan sebagai instrumen daripada sebagai alat memperbaiki pembelajaran. Empat institusi sekolah dan universitas baru yang tumbuh paralel tanpa integrasi jelas dengan sistem sekolah reguler. Skor PISA yang direspons dengan penjelasan struktural, bukan rencana perbaikan yang terukur. Empat isu ini terlihat terpisah di permukaan, tapi sebenarnya menunjukkan hal yang sama: pemerintah belum punya satu peta jalan pendidikan yang mengikat semua kebijakannya jadi satu arah.
Proyeknya (sangat) banyak. Yang belum ada adalah kerangka besar yang menjelaskan bagaimana proyek-proyek itu saling menopang tujuan jangka panjang seperti Indonesia Emas 2045. Target semacam itu butuh sistem pendidikan yang konsisten selama puluhan tahun, bukan rangkaian proyek yang berganti setiap kali ada temuan baru di lapangan atau angka baru yang perlu direspons.
Guru butuh kepastian karier dan pelatihan berkelanjutan, bukan sekadar disebut sebagai pemimpin proses belajar tanpa perbaikan nyata pada kesejahteraan dan kapasitas mereka. Sekolah reguler butuh investasi setara dengan sekolah-sekolah unggulan baru, bukan ditinggalkan sementara anggaran dan perhatian publik mengalir ke institusi yang lebih baru dan lebih menarik secara politik. Evaluasi seperti TKA seharusnya jadi alat untuk memperbaiki proses belajar, bukan jadi tujuan itu sendiri sementara proses belajarnya sendiri tidak pernah dibenahi.
Ganti huruf, ganti kertas, ganti nama sekolah, tambah satu universitas baru. Semua itu bisa dikerjakan cepat dan terlihat di media. Yang jauh lebih sulit, dan jauh lebih dibutuhkan, adalah kesabaran menyusun satu arah yang mengikat semuanya, lalu bertahan pada arah itu meski tidak ada kunjungan lapangan atau skor baru yang perlu direspons hari itu.