Kurikulum Merdeka Belajar Mendorong Kemandirian Sekolah

Merdeka Belajar, Foto Sumber Universitas Lampung Mangkurat

Kurikulum Merdeka Belajar diadopsi secara bertahap. Satuan pendidikan diberikan keleluasaan untuk mengimplementasikannya

Sebagai alternatif tambahan dalam rangka melakukan upaya perbaikan dan pemulihan pembelajaran selama 2022 sampai dengan 2024, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) menghasilkan kebijakan terkait pengembangan Kurikulum Merdeka yang diserahkan kepada satuan pendidikan.

Kemendikbudristek mengeluarkan kebijakan penggunaan Kurikulum 2013, Kurikulum Darurat (K-13 yang disederhanakan), dan Kurikulum Merdeka di Sekolah Penggerak (SP) dan SMK Pusat Keunggulan (SMK-PK) ketika masa pandemi 2021 sampai dengan 2022.

Sebelum pandemi, rujukan kurikulum di satuan pendidikan yaitu Kurikulum 2013 saja, kemudian diberlakukan Kurikulum 2013 dan Kurikulum Darurat pada masa pandemi tahun 2020 sampai dengan 2021.

Karakteristik Kurikulum Merdeka

Terdapat tiga Karakteristik utama Kurikulum Merdeka. Pertama, pengembangan soft skills dan karakter sesuai profil pelajar Pancasila melalui pembelajaran berbasis projek. Kedua, pembelajaran yang mendalam bagi kompetensi dasar seperti literasi dan numerasi karena fokus pada materi esensial. Ketiga, pembelajaran yang menyesuaikan konteks dan muatan lokal sesuai dengan kemampuan peserta didik dilaksanakan oleh pendidik secara fleksibel.

Kemendikbudristek memberikan keleluasaan kepada tiap-tiap satuan pendidikan terkait kapan mengimplementasikan Kurikulum Merdeka, oleh karenanya kurikulum tersebut tidak dijalankan secara masif dan serentak. Program SP dan SMK-PK menjadi manifestasi dukungan Kemendikbudristek dalam upaya Implementasi Kurikulum Merdeka (IKM).

Dari dukungan pembelajaran dan pendataan IKM jalur mandiri, diperoleh calon satuan pendidikan yang berminat dan akan mendapatkan pendampingan dalam mengaplikasikan Kurikulum Merdeka jalur mandiri, sehingga para aktor di Sekolah Penggerak dan SMK-PK dapat saling berbagi best practices Kurikulum Merdeka dalam bentuk kegiatan lokakarya maupun seminar secara mandiri.

IKM dilangsungkan secara mandiri dengan tiga opsi pilihan. Pertama, Mandiri Belajar di mana satuan pendidikan bebas menerapkan beberapa bagian dan prinsip Kurikulum Merdeka tanpa mengganti kurikulum yang sedang diterapkan pada satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), kelas 1, 4, 7, dan 10.

Kedua, Mandiri Berubah di mana satuan pendidikan mengimplementasikan Kurikulum Merdeka dengan menggunakan prangkat ajar yang sudah disediakan pada satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), kelas 1, 4, 7, dan 10.

Ketiga, Mandiri Berbagi di mana satuan pendidikan mmengembangkan sendiri berbagai perangkat ajar pada satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), kelas 1, 4, 7, dan 10 dalam menerapkan Kurikulum Merdeka.

Strategi Jalur Mandiri

Strategi IKM jalur mandiri yang menjadi tindak lanjut dari kebijakan Kemendikbudristek terdiri dari beberapa hal. Pertama, rute adopsi kurikulum merdeka secara bertahap. Kemendikbudristek memfasilitasi kesiapan satuan pendidikan dalam rangka menentukan pilihan IKM dan memberi umpan balik secara berkala untuk memetakan kebutuhan penyusaian dukungan IKM.

Kedua, menyediakan asesmen dan perangkat ajar. Kemendikbudristek memaksimalkan teknologi informasi dan komunikasi guna menyediakan berbagai pilihan asesmen dan perangkat ajar dalam bentuk digital yang kelak dipakai satuan pendidikan dalam melaksanakan pembelajaran berdasarkan Kurikulum Merdeka.

Ketiga, menyediakan pelatihan mandiri dan sumber belajar guru. Kemendikbudristek menyediakan pelatihan mandiri Kurikulum Merdeka disertai sumber belajar dalam bentuk e-book, video, atau podcast yang dapat diakses secara daring.

Keempat, menyediakan narasumber kurikulum merdeka. Narasumber yang dimaksud berasal dari SP dan SMK-PK yang telah menerapkan Kurikulum Merdeka. Kegiatan diadakan oleh pemerintah daerah atau satuan pendidikan, berupa pertemuan luring sejenis lokakarya dan seminar tatap muka atau berupa pertemuan daring seperti webinar.

Kelima, memfasilitasi pengembangan komunitas belajar. Komunitas belajar diinisiasi oleh pengawas sekolah atau lulusan Guru Penggerak sebagai wadah saling berbagi best practices adopsi Kurikulum Merdeka di internal maupun lintas satuan pendidikan.

Tantangan

Berbagai tantangan menyertai pelaksanaan Kurikulum Merdeka. Diantaranya kesiapan mindset para pendidik. Pendekatan pembelajaran yang awalnya diseragamkan untuk semua, kini peserta didik menjadi pembelajar sepanjang hayat dalam Kurikulum Merdeka sehingga pendidik harus mampu menjadi fasilitator atau mentor dalam kegiatan pembelajaran berbasis projek. Sebagai solusinya perlu diselenggarakan pelatihan berbasis proyek dan kompetensi pedagogik untuk guru.

Kemudian tantangan dalam sisi guru yang belum siap dan mampu merancang RPP yang baik. Namun hal ini bisa dicarikan solusinya dengan pedoman pelaksanaan kurikulum yang berisi kerangka kurikulum sebagai referensi untuk satuan pendidikan.

Sementara itu, bagi sekolah yang berada di daerah tertinggal dan masih membutuhkan banyak bantuan, perubahan kurikulum yang kurang matang dan berganti terlalu cepat akan sangat memberatkan satuan pendidikan sebagai pelaksana.

Maka, sebagai jalan keluarnya, pelaksanaan IKM harus didasarkan payung hukum yang jelas. Selanjutnya, perlu menyamakan persepsi antara guru, kepala sekolah, komite sekolah, pengawas sekolah, Dinas Pendidikan, juga pihak terkait mengenai Kurikulum Merdeka secara detail dan jelas. Serta tentunya Pemerintah menyediakan bantuan berupa anggaran, sarana, dan prasarana yang mendukung Merdeka Belajar.

Rizki Putra Dewantoro, Pegiat Komunitas Literasi Pendidikan Iqro Movement