Data Tanpa Emosi Tak Akan Pernah Menggerakkan Orang

Ilustrasi Generated By AI

Ada kesalahan yang sering dilakukan para pemegang kekuasaan, teknokrat, bahkan komunikator politik: mengira manusia akan bergerak hanya karena disodori data. Seolah-olah masyarakat adalah mesin yang cukup diberi angka untuk menghasilkan keputusan. Kemiskinan ditampilkan dalam persentase, pertumbuhan ekonomi dalam grafik, pembangunan dalam kilometer, anggaran dalam triliunan rupiah, lalu semua itu dianggap sudah cukup untuk menjelaskan keberhasilan sebuah kebijakan. Padahal manusia tidak hidup di dalam tabel statistik. Mereka hidup di dalam pengalaman. Seorang ibu tidak bangun pagi sambil memikirkan berapa angka inflasi bulan ini, tetapi memikirkan apakah uang belanja cukup sampai akhir pekan. Petani tidak pergi ke sawah sambil menghafalkan pertumbuhan ekonomi, tetapi menghitung ongkos pupuk, harga hasil panen, dan biaya mengangkut hasil pertanian. Anak muda tidak memikirkan angka pengangguran sebagai sebuah indikator makroekonomi ketika ia mengirim puluhan lamaran pekerjaan dan tidak kunjung mendapat panggilan. Data menjelaskan keadaan, tetapi pengalaman membuat manusia merasakan keadaan itu. Dan sesuatu yang hanya dipahami belum tentu membuat orang mau bergerak.

Di sinilah gagasan Anies Baswedan mengenai kepakaran, ilmu pengetahuan, dan komunikasi publik menjadi menarik untuk dibicarakan. Dalam pembahasannya mengenai buku The Death of Expertise karya Tom Nichols, Anies menyoroti persoalan ketika kepakaran dan pengetahuan tidak lagi mendapatkan tempat yang semestinya dalam kehidupan publik. Masyarakat hidup dalam banjir informasi, tetapi banyak informasi tidak otomatis menghasilkan pengetahuan. Bahkan, informasi yang keliru bisa menyebar lebih cepat daripada informasi yang benar karena lebih mudah memancing emosi. Persoalannya menjadi semakin rumit karena demokrasi memberikan ruang yang luas kepada setiap orang untuk berbicara. Semua orang boleh mempunyai pendapat, tetapi tidak semua pendapat memiliki dasar pengetahuan yang sama. Di sinilah kepakaran menjadi penting. Namun, kepakaran saja juga tidak cukup. Seorang ahli bisa memiliki data yang benar, analisis yang kuat, dan argumentasi yang dapat dipertanggungjawabkan, tetapi jika ia gagal menjelaskan persoalan dengan bahasa yang dipahami masyarakat, pengetahuannya bisa kalah oleh satu video pendek yang emosional.

Ironinya, di zaman digital, orang yang paling banyak mengetahui belum tentu menjadi orang yang paling banyak didengar. Algoritma media sosial tidak bekerja seperti ruang kelas. Ia tidak bertanya apakah sebuah informasi benar sebelum memperluas jangkauannya. Yang lebih mudah mendapatkan perhatian justru sering kali sesuatu yang membuat orang berhenti menggulir layar: kemarahan, ketakutan, kejutan, kontroversi, atau cerita yang menyentuh emosi. Akibatnya, penjelasan yang membutuhkan waktu untuk dipahami sering kalah cepat dibanding potongan informasi yang hanya membutuhkan beberapa detik untuk dikonsumsi. Di ruang semacam ini, data dapat kalah bukan karena salah, tetapi karena tidak berhasil menyentuh perhatian manusia. Tantangan komunikasi publik akhirnya bukan sekadar bagaimana menyampaikan kebenaran, melainkan bagaimana membuat kebenaran dapat dipahami tanpa mengubahnya menjadi sensasi, bagaimana membuat pengetahuan terasa dekat tanpa mengorbankan ketepatan, serta bagaimana membangun emosi publik tanpa menjadikan emosi sebagai alat manipulasi.

Sebab itu, persoalan politik modern sebenarnya bukan sekadar pertarungan antara orang yang memiliki data dengan orang yang memiliki emosi. Persoalannya adalah siapa yang mampu menghubungkan keduanya. Politik yang hanya mengandalkan data akan terdengar seperti presentasi rapat. Politik yang hanya mengandalkan emosi akan mudah berubah menjadi pertunjukan. Yang satu berisiko membuat masyarakat tidak peduli, sementara yang lain berisiko membuat masyarakat peduli kepada sesuatu yang belum tentu benar. Di antara keduanya terdapat pekerjaan yang jauh lebih sulit: mengubah fakta menjadi pemahaman, pemahaman menjadi kepedulian, dan kepedulian menjadi tindakan yang rasional.

Masalahnya, dalam praktik pemerintahan, data kadang berhenti sebagai angka yang harus terlihat bagus dalam laporan. Persentase keberhasilan naik, jumlah program bertambah, serapan anggaran mencapai target, jumlah kegiatan meningkat, lalu semuanya dipresentasikan sebagai bukti bahwa kebijakan telah berjalan. Padahal masyarakat bisa memiliki pengalaman yang berbeda. Di sinilah kita harus hati-hati membedakan antara keberhasilan administratif dan keberhasilan substantif. Sebuah program bisa selesai secara administrasi, tetapi belum tentu selesai dalam kehidupan warga. Sebuah anggaran bisa terserap seratus persen, tetapi pertanyaan berikutnya tetap harus diajukan: apa yang berubah setelah uang itu dibelanjakan? Sebuah jalan bisa dibangun sesuai spesifikasi, tetapi apakah jalan itu benar-benar menjawab kebutuhan warga? Sebuah bantuan bisa tersalurkan sesuai daftar penerima, tetapi apakah bantuan itu benar-benar membantu penerima keluar dari persoalannya? Jangan sampai negara sibuk menghitung berapa banyak program yang selesai, sementara masyarakat masih sibuk menghitung berapa banyak masalah yang belum selesai.

Lihat saja bagaimana kemiskinan sering dijelaskan. Angka kemiskinan tentu diperlukan. Tanpa angka, pemerintah akan kesulitan menentukan target kebijakan, mengukur perubahan, dan mengevaluasi program. Tetapi angka itu baru menjadi bermakna apabila kita bertanya apa yang terjadi di baliknya. Ketika satu keluarga masuk kategori miskin, di dalamnya ada anak yang mungkin harus mengurangi uang saku, orang tua yang menunda berobat, ibu yang mengurangi kebutuhan rumah tangga, atau seorang ayah yang mengambil pekerjaan tambahan agar dapur tetap mengepul. Statistik tidak salah. Justru statistik sangat penting. Tetapi statistik tidak boleh membuat kita lupa bahwa setiap angka memiliki manusia di belakangnya. Pemerintahan yang hanya sibuk mengejar indikator bisa saja berhasil memperbaiki laporan, tetapi belum tentu berhasil memperbaiki rasa aman masyarakat.

Hal yang sama terjadi dalam pembangunan. Pemerintah bisa menyebut panjang jalan yang dibangun, jumlah jembatan yang diperbaiki, jumlah sekolah yang direnovasi, atau besarnya anggaran infrastruktur. Semua itu penting dan harus bisa diperiksa publik. Tetapi masyarakat mengalami pembangunan bukan melalui tabel APBD. Mereka mengalaminya ketika jalan yang dulu berlubang menjadi lebih aman, ketika anak-anak tidak lagi kesulitan pergi ke sekolah, ketika petani lebih cepat membawa hasil panen ke pasar, atau ketika warga tidak perlu memutar berkilometer hanya untuk mendapatkan pelayanan dasar. Angka pembangunan baru memiliki makna ketika masyarakat dapat merasakan perubahan yang diwakilinya. Di situlah data bertemu dengan pengalaman manusia.

Karena itu, seorang pemimpin tidak cukup hanya menjadi orang yang paling tahu. Ia harus mampu menjadi penerjemah pengetahuan. Ia harus mampu mengambil persoalan yang rumit, menjelaskannya dengan sederhana, tetapi tidak menyederhanakan kebenaran. Ia harus mampu berbicara dengan bahasa rakyat tanpa merendahkan kecerdasan rakyat. Ia harus mampu menyampaikan fakta tanpa membuat masyarakat merasa sedang mengikuti kuliah statistik. Dan yang lebih penting, ia harus mampu menghubungkan sebuah kebijakan dengan kehidupan konkret masyarakat. Di situlah kepemimpinan bukan hanya soal kemampuan mengambil keputusan, tetapi juga kemampuan membuat masyarakat memahami mengapa keputusan tersebut penting.

Anies menarik untuk dibicarakan dalam konteks ini karena gagasannya banyak bersentuhan dengan pendidikan, pengetahuan, kebijakan publik, dan komunikasi kepada masyarakat. Tetapi justru di situlah tantangannya. Gagasan yang berbasis pengetahuan tidak boleh berhenti sebagai milik kalangan terdidik. Ia harus turun menjadi bahasa publik. Konsep yang bagus harus bisa dipahami tukang ojek, pedagang pasar, guru, petani, mahasiswa, ibu rumah tangga, dan pekerja informal. Sebab politik yang hanya bisa dipahami oleh orang yang membaca buku yang sama akan sulit menjadi gerakan sosial yang luas. Pengetahuan harus memiliki pintu masuk ke dalam pengalaman masyarakat.

Sejarah perubahan sosial memberikan pelajaran yang sama. Martin Luther King Jr. tidak hanya berbicara tentang diskriminasi dengan bahasa statistik. Ia mengubah persoalan yang sangat struktural menjadi cerita tentang martabat, kebebasan, dan masa depan manusia. Nelson Mandela juga tidak hanya berbicara tentang pergantian kekuasaan, tetapi tentang rekonsiliasi dan masa depan bersama. Artinya, perubahan besar membutuhkan lebih dari sekadar informasi. Ia membutuhkan narasi yang membuat manusia melihat dirinya sebagai bagian dari persoalan sekaligus bagian dari solusi. Tetapi narasi itu tidak boleh menjadi kebohongan. Justru semakin kuat emosinya, semakin penting fondasi faktanya.

Di sinilah bahaya politik yang hanya mengejar emosi perlu dibicarakan. Emosi memang kuat, tetapi karena kuat pula ia mudah dimanipulasi. Rasa marah bisa digunakan untuk membangun solidaritas, tetapi juga bisa digunakan untuk menciptakan musuh. Rasa takut bisa membuat masyarakat waspada, tetapi juga bisa membuat mereka menerima informasi tanpa memeriksa kebenarannya. Rasa bangga dapat membangun kepercayaan diri kolektif, tetapi juga dapat berubah menjadi penolakan terhadap kritik. Karena itu, emosi dalam politik bukan sesuatu yang harus dihapus. Yang harus dijaga adalah agar emosi tetap berada di bawah kendali fakta dan akal sehat.

Masyarakat juga memiliki pekerjaan yang tidak kalah penting. Di tengah banjir informasi, kita tidak boleh hanya bertanya, “Apakah saya suka dengan informasi ini?” Pertanyaan yang lebih penting adalah, “Apakah informasi ini benar?” Kita tidak boleh hanya bertanya siapa yang berbicara, tetapi juga apa dasar yang digunakan. Kita tidak boleh menganggap sebuah pendapat benar hanya karena disampaikan dengan suara keras atau oleh orang yang populer. Dan kita tidak boleh menganggap seorang ahli selalu benar hanya karena statusnya sebagai ahli. Kepakaran tetap harus dapat diuji, data tetap harus dapat diperiksa, dan kebijakan tetap harus dapat dikritik.

Pada akhirnya, masyarakat membutuhkan pengetahuan yang benar, tetapi pengetahuan membutuhkan bahasa agar dapat diterima. Masyarakat membutuhkan data, tetapi data membutuhkan konteks agar tidak menjadi angka yang kehilangan makna. Masyarakat membutuhkan emosi, tetapi emosi membutuhkan fakta agar tidak berubah menjadi manipulasi. Kita tidak membutuhkan politik yang hanya membuat orang tahu. Kita membutuhkan politik yang membuat orang paham, peduli, lalu mampu mengambil keputusan dengan kesadaran.

Pertanyaan pentingnya bukan lagi apakah data lebih penting daripada emosi atau sebaliknya. Pertanyaannya adalah apakah pemimpin mampu membuat data berbicara kepada pengalaman manusia dan membuat emosi tunduk kepada kebenaran. Sebab masyarakat bukan robot yang bergerak setelah menerima perintah angka. Mereka manusia yang memiliki ingatan, pengalaman, harapan, ketakutan, dan cita-cita. Mereka tidak hanya ingin mengetahui berapa besar anggaran yang dikeluarkan. Mereka ingin tahu apa perubahan yang mereka rasakan. Mereka tidak hanya ingin mendengar berapa persen kemiskinan turun. Mereka ingin tahu apakah kehidupan mereka benar-benar menjadi lebih baik.

Data memberi kita alasan untuk percaya. Emosi memberi kita alasan untuk peduli. Kepakaran memberi kita alasan untuk berhati-hati. Dan kepemimpinan memberi arah agar semuanya tidak berhenti sebagai wacana.

Ujungnya, politik yang hanya memiliki data mungkin mampu memenangkan presentasi, tetapi belum tentu memenangkan hati manusia. Politik yang hanya memiliki emosi mungkin mampu memenangkan perhatian, tetapi belum tentu mampu menyelesaikan persoalan. Yang dibutuhkan adalah keberanian mempertemukan keduanya: kepala yang berpijak pada pengetahuan dan hati yang memahami manusia. Sebab perubahan tidak lahir hanya dari orang yang tahu bahwa keadaan harus berubah. Perubahan lahir ketika manusia memahami mengapa keadaan harus berubah, merasakan bahwa perubahan itu menyangkut hidup mereka, dan percaya bahwa mereka memiliki alasan untuk ikut bergerak.