Melampaui Pertumbuhan Membangun Ekonomi yang Inklusif dan Berkeadilan
Nama saya Nina Mulya Sari, Tinggal di Tangerang dan Saya Mahasiswa Unpam Viktor
·waktu baca 3 menit
Tulisan dari Nina Mulya Sari tidak mewakili pandangan dari redaksi kumparan
Pertumbuhan ekonomi tidak dapat diukur hanya dengan angka Produk Domestik Bruto (PDB). Tantangan yang lebih penting adalah memastikan bahwa manfaat dari pertumbuhan ini dirasakan secara merata oleh semua lapisan masyarakat.
Pertumbuhan ekonomi sering dipahami sebagai indikator utama keberhasilan pembangunan. Ketika ekonomi tumbuh, investasi meningkat, produksi meningkat, dan konsumsi publik menguat, kondisi ini dianggap menunjukkan bahwa ekonomi berada di jalur yang positif.
Namun, pertumbuhan ekonomi yang tinggi tidak secara otomatis menciptakan kemakmuran yang merata. Di balik angka pertumbuhan ini, masih ada orang-orang yang menghadapi kemiskinan, pengangguran, upah rendah, akses pendidikan yang terbatas, dan kesenjangan antara daerah perkotaan dan pedesaan.
Pertumbuhan dan Realitas Masyarakat
Data dari Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa pada September 2025, tingkat kemiskinan Indonesia tercatat sebesar 8,25 persen, atau sekitar 23,36 juta orang. Pada periode yang sama, tingkat ketidakmerataan pengeluaran, yang diukur dengan Rasio Gini, adalah 0,363.
Angka ini memang menunjukkan peningkatan dibandingkan periode sebelumnya. Namun, data tersebut juga mengingatkan kita bahwa jutaan orang masih belum mampu memenuhi kebutuhan dasar mereka.
Kesenjangan antara daerah perkotaan dan pedesaan juga terlihat jelas. Tingkat kemiskinan di daerah pedesaan mencapai 10,72 persen pada September 2025, lebih tinggi daripada tingkat perkotaan sebesar 6,60 persen.
Ketidaksetaraan ini menunjukkan bahwa pembangunan belum sepenuhnya menciptakan kesempatan yang sama bagi semua orang. Infrastruktur, lapangan kerja, akses pendidikan, layanan kesehatan, dan fasilitas ekonomi masih terkonsentrasi di wilayah-wilayah tertentu.
Oleh karena itu, pertumbuhan ekonomi perlu dilihat secara lebih luas. Pertanyaan yang harus diajukan bukan hanya "seberapa besar pertumbuhan ekonomi?" tetapi juga "siapa yang mendapat manfaat dari pertumbuhan ini?" dan "apakah pertumbuhan ini mampu meningkatkan kualitas hidup masyarakat?"
Memahami Ekonomi Inklusif
Ekonomi inklusif adalah sistem pembangunan yang memberikan kesempatan bagi setiap orang untuk berpartisipasi dan memperoleh manfaat dari kegiatan ekonomi. Dalam ekonomi inklusif, pembangunan tidak hanya berfokus pada peningkatan produksi dan investasi, tetapi juga pada penciptaan lapangan kerja, kesetaraan pendapatan, perlindungan sosial, dan peningkatan akses terhadap layanan dasar.
Ekonomi inklusif tidak selalu menghambat pertumbuhan. Sebaliknya, inklusivitas dapat memperkuat pertumbuhan karena masyarakat, melalui pendidikan, kesehatan, pendapatan, dan akses ekonomi yang lebih baik, mampu menjadi agen pembangunan.
Tantangan Kesetaraan
Salah satu tantangan utama adalah kualitas pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan yang terlalu bergantung pada sektor-sektor tertentu, terutama sektor padat modal, mungkin tidak selalu menciptakan banyak lapangan kerja.
Selain itu, perkembangan ekonomi digital dan teknologi juga menghadirkan tantangan baru. Di satu sisi, digitalisasi dapat membuka peluang bisnis dan pekerjaan. Namun, di sisi lain, orang-orang tanpa akses internet, keterampilan digital, atau modal usaha semakin tertinggal.
UMKM juga menghadapi berbagai hambatan, seperti modal terbatas, keterampilan manajemen yang buruk, akses pasar yang terbatas, dan persaingan dari perusahaan besar. Faktanya, UMKM memainkan peran penting dalam menciptakan lapangan kerja dan mendukung perekonomian lokal.
Tantangan selanjutnya adalah kesenjangan pembangunan antar wilayah. Masyarakat di daerah terpencil masih menghadapi keterbatasan dalam transportasi, akses internet, fasilitas pendidikan, layanan kesehatan, dan akses ke lembaga keuangan. Situasi ini mengakibatkan distribusi peluang ekonomi yang tidak merata.
Kebijakan yang mendukung masyarakat
Untuk membangun ekonomi yang inklusif dan adil, pemerintah perlu menerapkan kebijakan yang tidak hanya mengejar pertumbuhan tetapi juga memperkuat kesetaraan.