Bupati Klaten Diduga Juga Terima Suap Terkait Proyek SKPD

Tersangka suap, Sri Hartini diperiksa KPK (Foto: Sigid Kurniawan/Antara Foto)

Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi masih terus melengkapi berkas penyidikan Bupati non aktif Klaten Sri Hartini. Sri yang tertangkap tangan oleh KPK itu diduga menerima suap terkait jual beli jabatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Klaten.

Baca juga: Jual Beli Jabatan itu Lumrah di Pemkab Klaten

Namun dari penyidikan yang sedang dilakukan, penyidik menemukan adanya dugaan suap lainnya yang diduga diterima oleh Sri. "Selama proses pemeriksaan, penyidik dalami indikasi penerimaan lain, dana aspirasi atau proyek di SKPD," kata juru bicara KPK Febri Diansyah di Jakarta, Senin (17/4) malam.

Baca juga: Anggota DPRD, Satpam, Hingga Kepala Desa di Klaten Diperiksa KPK

Febri menyebut penyidik saat ini terus mendalami mengenai dugaan suap lainnya tersebut. Sejumlah saksi sudah diperiksa penyidik untuk mengkonfirmasi soal dugaan suap itu.

"Penyidik berharap akhir April 2017, penyidikan SHT bisa tuntas masuk tahap selanjutnya," ujar Febri.

Sri ditangkap KPK dalam operasi tangkap tangan pada 30 Desember tahun lalu. Sebagai tersangka penerima suap, dia dijerat Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP juncto Pasal 65 ayat (1) KUHP.

Selain Sri, KPK juga menetapkan tersangka lainnya dalam kasus ini, yaitu Suramlan, Kepala Seksi SMP di Dinas Pendidikan Klaten Suramlan yang dicokok karena diduga menyuap Sri.