Ketika Mitra Tak Lagi Setara: Menata Ulang Hubungan Aplikator dan Pengemudi

Diskusi dan kajian terkait Kemitraan di sebuah pangkalan ojol Delanggu Klaten (dok foto @Pitut Saputra)

Di balik kemudahan memesan kendaraan yang hanya melalui layar ponsel, terdapat realitas yang jarang terlihat oleh konsumen, pengemudi yang setiap hari menanggung biaya, risiko, dan ketidakpastian demi memastikan roda ekonomi platform terus berputar.

Mereka bukan sekadar angka dalam sebuah sistem digital. Mereka adalah manusia yang mempertaruhkan waktu, kendaraan, tenaga, bahkan keselamatan untuk memperoleh penghasilan. Namun, di tengah pesatnya perkembangan ekonomi berbasis platform, muncul sebuah pertanyaan mendasar, apakah hubungan yang disebut sebagai “kemitraan” benar-benar mencerminkan hubungan yang setara?

Pertanyaan ini penting karena label “mitra” tidak dengan sendirinya menjamin keadilan. Kemitraan seharusnya berarti adanya hubungan yang saling menguntungkan, transparan, dan proporsional dalam pembagian hak, kewajiban, keuntungan, serta resiko. Persoalannya, ketika satu pihak memiliki teknologi, modal, data, algoritma, dan kewenangan menentukan aturan permainan, sementara pihak lainnya bergantung pada akses terhadap aplikasi untuk memperoleh pendapatan, hubungan tersebut berpotensi kehilangan keseimbangannya.

Fleksibilitas yang Menjadi Kekuatan Sekaligus Kerentanan

Ekosistem transportasi berbasis aplikasi memang berbeda dari hubungan kerja konvensional. Pengemudi umumnya menggunakan kendaraan sendiri, menanggung biaya bahan bakar, perawatan, pajak, penyusutan kendaraan, dan berbagai biaya operasional lainnya. Mereka juga memiliki keleluasaan menentukan kapan ingin bekerja dan kapan berhenti menerima pesanan.

Fleksibilitas inilah yang menjadi salah satu daya tarik utama ekonomi platform. Karena itu, tidak tepat jika seluruh model kemitraan digital begitu saja dipaksa masuk ke dalam kerangka hubungan kerja tradisional. Banyak pengemudi justru memilih platform karena kebebasan mengatur waktu dan kesempatan memperoleh penghasilan secara relatif fleksibel.

Namun, fleksibilitas tidak boleh dimaknai sebagai alasan untuk menghapus perlindungan. Masalah muncul ketika di balik kebebasan menentukan waktu kerja, terdapat sistem yang pada prakteknya mengendalikan berbagai aspek penting: tarif, distribusi pesanan, insentif, evaluasi performa, prioritas mendapatkan order, hingga akses terhadap akun.

Di sinilah terjadi paradoks.

Pengemudi secara formal disebut bebas, tetapi secara ekonomi sangat bergantung pada sistem yang tidak mereka kendalikan. Ketika keputusan-keputusan strategis tersebut ditentukan oleh algoritma yang tidak sepenuhnya dapat dipahami pengemudi, maka posisi tawar menjadi semakin timpang.

Ketika Algoritma Menjadi Penentu Nasib

Teknologi algoritmik memang diperlukan untuk mengelola jutaan permintaan dan transaksi secara cepat. Tanpa algoritma, sulit membayangkan bagaimana platform dapat mempertemukan konsumen dengan pengemudi dalam hitungan detik. Tetapi efisiensi teknologi juga tidak boleh menghilangkan prinsip keadilan.

Salah satu persoalan yang paling sensitif adalah penghentian atau pembatasan akses terhadap akun pengemudi. Dari perspektif perusahaan, suspend mungkin merupakan instrumen untuk menjaga kualitas dan keamanan layanan. Namun bagi pengemudi, suspend bukan sekadar persoalan teknis.

Kehilangan akses terhadap aplikasi dapat berarti kehilangan sumber pendapatan. Karena itu, keputusan yang berdampak langsung terhadap mata pencaharian seseorang tidak semestinya berhenti pada keputusan otomatis tanpa penjelasan.

Pengemudi seharusnya memiliki hak untuk mengetahui alasan pembatasan akses, memperoleh pemberitahuan yang memadai, mengetahui bukti atau indikator yang digunakan, mengajukan keberatan, serta memperoleh kesempatan untuk memulihkan akun apabila keputusan tersebut terbukti keliru.

Algoritma boleh menjadi alat bantu pengambilan keputusan. Tetapi algoritma tidak boleh menjadi hakim tunggal atas nasib manusia.

Di sinilah diperlukan prinsip human oversight: keputusan otomatis yang memiliki dampak serius terhadap seseorang harus tetap dapat diperiksa dan dikoreksi oleh manusia.

Bukan Menghapus Fleksibilitas, tetapi Menghadirkan Keadilan

Mendorong perlindungan yang lebih kuat bagi pengemudi tidak berarti harus menghapus fleksibilitas ekonomi platform. Justru tantangan terbesar kebijakan publik adalah menemukan titik keseimbangan antara dua kepentingan yang sama-sama penting: kebebasan pengemudi dan perlindungan pengemudi.

Mengubah seluruh hubungan menjadi hubungan kerja konvensional mungkin memberikan perlindungan lebih besar, tetapi juga berpotensi menghilangkan fleksibilitas yang menjadi alasan sebagian orang memilih bekerja melalui platform.

Karena itu, pendekatan yang lebih realistis adalah membangun suatu bentuk kemitraan yang lebih berimbang, atau dapat disebut sebagai kemitraan khusus, yang mempertahankan fleksibilitas tetapi menetapkan standar perlindungan minimum.

Perlindungan tersebut dapat mencakup akses terhadap jaminan sosial, perlindungan kecelakaan dan keselamatan kerja, mekanisme kompensasi dalam kondisi tertentu, transparansi perubahan tarif dan insentif, serta prosedur yang jelas ketika akun dibatasi atau dihentikan.

Dengan pendekatan tersebut, fleksibilitas tidak perlu menjadi korban demi perlindungan. Keduanya dapat berjalan secara bersamaan.

Negara Harus Menetapkan Batas Minimum Keadilan

Di sinilah negara memiliki peran strategis. Negara tidak harus mengambil alih seluruh hubungan antara aplikator dan pengemudi. Namun negara wajib memastikan bahwa inovasi teknologi tidak menciptakan ruang abu-abu yang memungkinkan seluruh risiko dialihkan kepada pihak yang memiliki posisi tawar paling lemah.

Regulasi yang baik setidaknya harus memastikan beberapa prinsip dasar.

Pertama, transparansi kontrak dan kebijakan platform. Pengemudi harus mengetahui hak, kewajiban, mekanisme pendapatan, potongan, insentif, serta konsekuensi dari pelanggaran.

Kedua, transparansi keputusan algoritmik. Tidak berarti perusahaan harus membuka seluruh rahasia dagangnya, tetapi pengemudi berhak memperoleh penjelasan yang cukup ketika sebuah keputusan sistem berdampak serius terhadap pendapatan atau akses mereka terhadap platform.

Ketiga, mekanisme keberatan dan pemulihan yang efektif. Suspend atau penghentian akses tidak boleh menjadi keputusan tanpa jalan keluar.

Keempat, perlindungan keselamatan dan jaminan sosial yang melibatkan kontribusi platform secara proporsional.

Kelima, mekanisme konsultasi ketika terjadi perubahan kebijakan yang secara signifikan mempengaruhi penghasilan pengemudi.

Dengan demikian, negara tidak sedang memusuhi inovasi. Negara justru sedang memastikan agar inovasi memiliki fondasi sosial yang sehat.

Pengemudi Membutuhkan Representasi

Persoalan lain yang tidak kalah penting adalah ketimpangan daya tawar. Seorang pengemudi secara individual berhadapan dengan perusahaan yang memiliki teknologi, modal, data, algoritma, dan sumber daya hukum. Dalam situasi seperti ini, sulit mengharapkan hubungan yang benar-benar setara apabila setiap pengemudi harus bernegosiasi seorang diri.

Karena itu, representasi kolektif pengemudi menjadi penting.

Organisasi atau wadah perwakilan yang kuat dapat menjadi jembatan antara pengemudi, aplikator, dan pemerintah. Fungsinya bukan sekadar menyampaikan keluhan, tetapi juga membangun dialog mengenai tarif, insentif, perubahan algoritma, keseimbangan jumlah pengemudi dengan permintaan, keselamatan, hingga mekanisme penyelesaian sengketa.

Representasi bukan ancaman bagi perusahaan. Sebaliknya, representasi yang sehat dapat menjadi instrumen untuk mencegah konflik dan membangun hubungan jangka panjang yang lebih stabil.

Risiko Tidak Boleh Hanya Berhenti di Pengemudi

Selama ini, salah satu persoalan mendasar dalam ekonomi platform adalah pembagian risiko. Pengemudi menanggung biaya kendaraan. Pengemudi menanggung bahan bakar. Pengemudi menanggung penyusutan kendaraan. Pengemudi menghadapi risiko kecelakaan dan keselamatan di jalan. Pada saat yang sama, pendapatan mereka dapat berubah akibat tarif, insentif, algoritma, atau perubahan permintaan.

Jika keuntungan dari ekosistem platform dinikmati bersama, maka risiko tidak semestinya dibebankan hampir seluruhnya kepada satu pihak. Prinsip yang perlu dibangun adalah risk sharing, yaitu pembagian risiko secara proporsional. Risiko kecelakaan, cedera, gangguan sistem, perubahan kebijakan, bahkan kondisi tertentu yang menyebabkan pengemudi kehilangan kesempatan memperoleh pendapatan, perlu memiliki mekanisme perlindungan yang jelas.

Begitu pula ketika perusahaan mengubah struktur tarif atau algoritma distribusi pesanan. Perubahan kebijakan tidak seharusnya dilakukan secara tiba-tiba tanpa mempertimbangkan dampaknya terhadap mereka yang menggantungkan pendapatan pada platform tersebut.

Jangan Terjebak pada Perdebatan Label

Pada akhirnya, perdebatan mengenai apakah pengemudi adalah “pekerja” atau “mitra” seringkali justru menjauhkan kita dari persoalan yang lebih penting.

Yang seharusnya menjadi pertanyaan bukan hanya “apa status mereka?”, tetapi juga “Seperti apa hubungan yang adil bagi mereka?”

Jika disebut mitra, maka kemitraan tersebut harus memiliki substansi. Bukan sekadar istilah hukum untuk menghindari kewajiban perlindungan.

Kemitraan yang sehat harus dibangun di atas transparansi, keseimbangan hak dan kewajiban, pembagian risiko yang proporsional, mekanisme keberatan, perlindungan sosial, serta ruang dialog antara perusahaan dan pengemudi.

Dengan kerangka seperti itu, aplikator tetap dapat berinovasi, pengemudi tetap mendapatkan fleksibilitas, konsumen tetap memperoleh pelayanan yang efisien, dan negara menjalankan fungsi pentingnya sebagai penjaga keadilan.

Teknologi Harus Tetap Berpihak kepada Manusia

Ekonomi platform adalah bagian dari masa depan dunia kerja. Kita tidak dapat menghentikan perkembangan teknologi hanya karena muncul persoalan baru. Sebaliknya, kita harus memastikan bahwa aturan dan institusi berkembang seiring dengan teknologi tersebut.

Sebab, di balik setiap ikon kendaraan yang bergerak di layar ponsel, ada manusia yang sedang bekerja. Ada kendaraan yang dibeli dengan cicilan. Ada bahan bakar yang harus dibayar. Ada keluarga yang menunggu penghasilan. Ada resiko kecelakaan yang harus dihadapi setiap hari. Dan ada ketidakpastian yang sering kali tidak terlihat oleh konsumen ketika sebuah perjalanan selesai hanya dengan beberapa sentuhan di layar.

Karena itu, menata ulang hubungan antara aplikator dan pengemudi bukan semata-mata persoalan hukum atau bisnis. Ini adalah persoalan tentang bagaimana kita menempatkan manusia di tengah perkembangan teknologi.

Teknologi boleh semakin canggih. Algoritma boleh semakin pintar. Platform boleh semakin besar.

Tetapi kemajuan sejati tidak semata-mata diukur dari seberapa cepat teknologi dapat mempertemukan penumpang dengan kendaraan. Kemajuan juga harus diukur dari seberapa adil teknologi memperlakukan manusia yang berada di baliknya.

Sebab, ketika sebuah hubungan disebut kemitraan tetapi satu pihak dapat menentukan aturan, mengendalikan akses, mengubah mekanisme pendapatan, sementara pihak lainnya menanggung sebagian besar biaya dan risiko, maka yang perlu diperbaiki bukan sekadar istilahnya.

Yang perlu ditata ulang adalah keseimbangannya. Dan pada titik itulah, kemitraan tidak lagi sekadar menjadi label. Ia menjadi komitmen untuk membangun ekosistem transportasi digital yang bukan hanya efisien dan inovatif, tetapi juga manusiawi, adil, dan berkelanjutan.

( Pitut Saputra )