553 Pendidik PAUD di Gunungkidul Hanya Terima Honor Rp 100 Ribu per Bulan
·waktu baca 2 menit
PerbesarPendidik PAUD yang tergabung dalam HIMPAUDI Gunungkidul meminta Bupati memperhatikan kesejahteraan para pendidik. Karena honor ataupun upah yang mereka terima jauh dari kata layak jika dibandingkan dengan tanggung jawab dan beban kerja mereka
Ketua HIMPAUDI Gunungkidul Sumarsini mengatakan, kesejahteraan pendidik PAUD dan pendidikan setara di Gunungkidul masih butuh perhatian serius. Ribuan tenaga pendidik masih menerima honor dengan jumlah yang minim
"Jumlah pendidik kita saat ini mencapai 1.640 orang yang tersebar di 18 kecamatan," ujar dia, Kamis (22/9/2022).
Sumarsini menuturkan dari 1.640 orang baru 553 pendidik yang mendapatkan insentif dari pemerintah kabupaten, besaran Rp.100.000, perbulan. Jumlah tersebut dianggap sangat minim dan perlu peningkatan.
Pihaknya juga mengatakan, dari jumlah pendidik bahkan ada 25 orang yang belum mendapatkan upah baik intensif dari kabupaten maupun lembaga yang dia kelola yang biasanya bersumber dari dana desa.
“Di Gunungkidul jumlah lembaga paud dan setara seperti Kelompok Bermain, Sps, mencapai 620 lembaga,” paparnya.
Sumarsini mengatakan, pendidikan anak usia dini mempunyai peran penting dalam membentuk karakter anak sebagai upaya pembinaan kepada anak sejak lahir sampai dengan 6 tahun. PAUD menjadi stimulan rancangan pendidikan jasmani, rohani agar anak siap menerima pendidikan lanjutan.
Selama ini, lanjutnya, HIMPAUDI memfasilitasi tumbuh kembang anak. Salah satunya memberikan layanan PAUD holistik intergratif meliputi pendidikan, kesehatan, gizi, layanan pengasuhan, layanan perlindungan dan kesejahteraan.
Mewakili para pendidik PAUD, Sumarsini berharap pemerintah memberikan perhatian agar kesejahteraan pendidik meningkat. HIMPAUDI juga mendorong pemerintah menggoalkan Sisdiknas dengan harapan dapat menjadi satu kebijakan yang mampu menghasilkan perlindungan kepada pendidik paud.
“Kami pendidik paud juga aktif salah satunya dengan mengikuti kurikulum baru, Implementasi Kurikulum Merdeka (IKM). Saat ini sudah ada 314 lembaga yang login dalam aplikasi IKM, capaian ini tertinggi se Indonesia,” terangnya.
Sementara Bupati Gunungkidul, Sunaryanta mengatakan pihaknya terus berkoordinasi dengan DPRD Gunungkidul untuk mencari solusi tepat untuk meningkatkan kesejahteraan pendidik. Menurutnya saat ini pemerintah daerah masih kesulitan untuk meningkatkan intensif maupun menambah kuota penerima.
“Kita berdoa bersama, kita bahu membahu semoga Pendapatan Asli Daerah (PAD) semakin membaik dan meningkat. Sehingga intervensi sektor pendidikan dapat kita laksanakan,” paparnya.