Bantul Dorong Pengelolaan Sampah Melalui BUMKal
·waktu baca 2 menit
PerbesarVolume sampah yang dihasilkan warga Bantul selalu mengalami kenaikan dari tahun ke tahun. Dinas Lingkungan Hidup (DLH) setempat mencatat adanya kenaikan mulai 5 ton hingga 10 ton pertahunnya. Hal tersebut seiring dengan pertambahan jumlah penduduk wilayah ini.
Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Bantul, Ali Budi Nugroho menuturkan karena jumlah penduduk yang terus bertambah juga mengalami perubahan pola konsumsi. Saat ini volume sampah yang dihasilkan penduduk mengalami tren kenaikan.
"Salah satunya adalah tren belanja barang. Belanja online," ujar dia, Senin (12/9/2022).
Menurut dia, tren belanja online saat ini memperparah tambahan sampah di Bantul. Karena setiap pengiriman paket pasti sampah yang dihasilkan cukup banyak mulai dari plastik pembungkus hingga sterofoam untuk pelindung barang tersebut.
Bantul sendiri dalam sehari telah menghasilkan sampah sebanyak 100 ton. Dan dalam setahun naik 5-10 ton karena Pertambahan sampah itu adalah eksponsential dengan jumlah penduduk, alias tidak ada pembanding pasti.
"Dengan tren belanja sekarang maka akan semakin memperbanyak volume sampah," kata dia.
Untuk mengatasi persoalan sampah memang harus dimulai dengan pengurangan dari sumber. Jika hulu sampah diperhatikan maka nanti volume sampah yang dibuang ke TPST akan mengalami penurunan.
Menurutnya pengelolaan sampah melalui BUMKal (Badan Usaha Milik Kalurahan) memang cukup efektif mengurangi sampah yang masuk ke TPST Piyungan. Ia mencontohkan TPA Kalurahan Panggungharjo Kapanewon Sewon mampu mengelola 5-10 ton sampah dalam sehari dari kapasitas 30 ton perhari.
Pemerintah Kabupaten Bantul telah menargetkan zero sampah yang masuk ke Tempat Pembuangan Sampah Terpadu (TPST) Piyungan di tahun 2025 mendatang. Mereka kemudian meluncurkan Model Pengelolaan Sampah Berbasis BUMKal.
"Saat ini sudah ada 8 Kalurahan yang mengelola sampahnya secara mendiri. Pengelolaannya dilakukan melalui BUMKal yang mereka bentuk sebelumnya,"tutur dia.
Pemerintah Kabupaten mendorong ke semua pemerintah Kalurahan untuk mendirikan tempat pengelolaan sampah mereka sendiri. Dengan mengalokasikan Dana Desa, maka tempat pengelolaan sampah di Kalurahan bisa terwujud.
Pihaknya sendiri sudah memiliki 36 armada pengangkut sampah. Namun baru 16 dari 17 Kapanewon yang mereka layani. Kapanewon Dlingo belum mendapatkan layanan armada sampah dari DLH karena karakteristiknya masih perdesaan dengan pekarangan yang luas masih bisa melakukan pengolahan.