Belum Ada Info Pasti, Pemda DIY Belum Jalankan Program Makan Bergizi Gratis

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) DIY, Ni Made Dwipanti Indrayanti. Foto: Istimewa

Pemda DIY menyampaikan bahwa belum mengetahui pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) sesuai dengan arahan pemerintah pusat. Kendati begitu, dari sisi anggaran sudah disiapkan dalam penyusunan ABPD 2025.

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) DIY, Ni Made Dwipanti Indrayanti menyampaikan bahwa pihaknya belum melakukan program tersebut secara teknis.

“Dalam artian implementasi di lapangan seperti apa (termasuk sasaran),” ujarnya saat diwawancarai wartawan pada Senin (6/1/12024).

Dirinya juga menyampaikan belum menerima kepastian besaran bagian anggaran yang ditanggung di daerah. Kendati begitu, program Makan Bergizi secara keseluruhan belum bisa dianggarkan secara penuh, dan tergantung dari kesiapan masing-masing daerah.

“Ada angkanya itu ketika ada arahan dari pusat yang kebetulan bukan kami yang diundang, di sana disampaikan bahwa daerah berkontribusi berdasarkan kekuatan kemampuan keuangan daerah,” katanya

“Untuk DIY sendiri secara hitungan itu sedang (kemampuan keuangannya), sehingga kontribusinya 2,5 dari PAD. Kita sudah menyiapkan sebesar Rp42 miliar. Dana itu kami, istilahnya di dinas pendidikan, kan harus ada posnya ya, anggaran itu Rp42 miliar,” imbuhnya.

Progam Makan Bergizi Gratis di DIY

Ni Made menyampaikan bahwa daerah belum mendapatkan petunjuk pelaksanaan (Juklak) maupun Petunjuk Teknis (Juknis) dari pemerintah pusat untuk pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis.

“Untuk kegiatan yang ada di daerah ini sementara masih ditangani langsung oleh pusat dalam hal ini Badan Gizi Nasional,” sebutnya.

“Setahu kami masih pilot project program ini yakni Kulon Progo saja. Tapi kalau untuk kemudian per 6 Januari ini untuk DIY ini kami belum terinfokan secara detail ya (datanya dimana saja),” katanya.

Dalam kesempatan tersebut dirinya menjelaskan tenaga yang sudah dipersiapkan. Made menyebut di DIY sendiri terdapat 3 Satuan Layanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

Untuk 1 SPPG di dalamnya terdapat 40 orang penanggung jawab yang kemudian melayani 3000 orang penerima.

Pihaknya menunggu koordinasi dari kabupaten dan kota untuk memberikan laporan kesiapannya. Ia menyambut pihaknya tetap akan melakukan evaluasi di setiap daerah.

“Karena program ini kan baru awalan, jadi belum semua sasaran ini menerima program ini. Jadi mungkin akan ada evaluasi sejauh mana implementasi dari program ini,” jelasnya. (Hadid Husaini)