Tentang KamiPedoman Media SiberKetentuan & Kebijakan PrivasiPanduan KomunitasPeringkat PenulisCara Menulis di kumparanInformasi Kerja SamaBantuanIklanKarir
2024 © PT Dynamo Media Network
Version 1.89.0
Konten Media Partner
DIY, Provinsi Termiskin di Jawa dengan Ketimpangan Ekonomi Tertinggi
1 Mei 2018 15:37 WIB
Diperbarui 14 Maret 2019 21:09 WIB
ADVERTISEMENT
Kemiskinan dan ketimpangan ekonomi merupakan masalah serius yang mendera Daerah Istimewa Yogyakarta. Provinsi yang berpredikat Istimewa senyatanya adalah provinsi paling miskin di pulau Jawa. Kemiskinan dan ketimpangan ekonomi merupakan masalah serius yang mendera Daerah Istimewa Yogyakarta.
ADVERTISEMENT
Hal tersebut disampaikan oleh Jubir Dewan Pengurus Daerah (DPD) Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Yogyakarta, Irsad Ade Irawan, saat menggelar aksi Hari Buruh di kawasan kilometer nol, Yogakarta, Selasa (1/5/2018).
"DIY adalah Provinsi paling miskin di Jawa, peringkat ketiga termiskin di Indonesia, dan provinsi dengan ketimpangan ekonomi tertinggi di Indonesia," kata Irsad.
Irsad menuturkan, dengan label tersebut, bisa saja orang-orang akan berseloroh apakah DIY itu kota yang Istimewa atau kota yang istimawut. Karena, sampai saat ini provinsi DIY belum mampu mensejahterakan rakyatnya.
"Sementara dana istimewa mengalir ke DIY setiap tahunnya," paparnya.
Parahnya, kata Irsad, ketimpangan dan kemiskinan sudah diakui oleh Gubernur DIIY, Sri Sultan Hamengkubuwono X, dalam pidatonya pada acara bertajuk Menyongsong Abad Samudera Hindian untuk Kemuliaan Martabat Manusia Jogja, beberapa waktu yang lalu.
ADVERTISEMENT
"Sri Sultan mengatakan jumlah penduduk miskin di DIY pada Maret 2017 adalah sekitar 48 ribu jiwa atau 13.02 persen, masih cukup tinggi apabila dibanding persentase penduduk miskin nasional sebesar 10,96 persen," jelasnya.
Irsad menambahkan, Sri Sultan juga menyebutkan bahwa terjadi kesenjangan yang cukup tinggi antara warga kaya dan miskin di DIY. Hal itu ditunjukkan dengan angka rasio gini sebesar 0,432, tertinggi di Indonesia.
Upaya pengentasan kemiskinan di DIY belum berjalan di jalur yang benar. Selain itu, program-program pengentasan kemiskinan belum sepenuhnya tepat sasaran. Hal itu tidak terlepas dari kebijakan upah murah yang dipiih oleh Pemda DIY.
"Pada faktanya, UMK DIY 2018 yang semuanya di bawah 2 juta, berbanding lurus dengan banyaknya jumlah penduduk miskin dan lebarnya jurang ketimpangan," ungkapnya. (Nadhir Attamimi)
ADVERTISEMENT