Jokowi Targetkan Defisit APBN 2023 Sebesar 2,85 Persen
·waktu baca 3 menit
PerbesarPresiden RI Joko Widodo (Jokowi) mematok defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2023 sebesar 2,85 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) atau senilai Rp 598,2 triliun.
Defisit APBN 2023 ini merupakan tahun pertama pemerintah kembali ke angka defisit maksimal 3 persen terhadap PDB. Jokowi mengatakan defisit tersebut akan dibiayai dengan memanfaatkan sumber-sumber pembiayaan yang aman dan dikelola secara hati-hati, dengan menjaga keberlanjutan fiskal.
"Dengan mencermati kebutuhan belanja negara dan optimalisasi pendapatan negara, maka defisit anggaran tahun 2023 direncanakan sebesar 2,85 persen terhadap PDB atau Rp598,2 triliun," kata Jokowi dalam penyampaian RUU APBN Tahun Anggaran 2023 berserta Nota Keuangan dikutip dari Youtube Sekretariat Presiden, Selasa (16/8/2022).
Adapun pendapatan negara ditargetkan sebesar Rp 2.443,6 triliun di 2023 yang terdiri dari penerimaan perpajakan sebesar Rp 2.016,9 triliun dan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) sebesar Rp 426,3 triliun.
Sementara belanja negara dalam RAPBN 2023 dianggarkan sebesar Rp 3.041,7 triliun, terdiri dari belanja kementerian/lembaga (K/L) Rp 993,2 triliun dan belanja non K/L Rp 1.236,9 triliun serta akan ditransfer ke daerah sebesar Rp 811,7 triliun.
Jokowi menyebut APBN 2023 ini memiliki daya redam antisipasi ketidakpastian dan berperan sebagai motor penggerak pertumbuhan dan instrumen kontrasiklus.
Oleh karena itu, konsolidasi fiskal terus dilakukan agar menjaga fiskal tetap sehat dan mampu memelihara momentum pemulihan perekonomian yang menguat.
"Desain APBN 2023 harus senantiasa 'Waspada, Antisipatif, dan Responsif' terhadap berbagai kemungkinan skenario yang bergerak sangat dinamis dan berpotensi menimbulkan gejolak," kata Jokowi.
Arsitektur fiskal tahun 2023 akan dirancang untuk memperkokoh fondasi perekonomian dalam menghadapi tantangan saat ini maupun di masa yang akan datang. Sehingga kebijakan fiskal tahun 2023 akan diarahkan untuk mendukung peningkatan produktivitas guna transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan melalui beberapa strategi.
"Strategi yang akan ditempuh, pertama, APBN 2023 difokuskan pada lima agenda utama, yaitu penguatan kualitas SDM unggul yang produktif, inovatif, dan berdaya saing melalui peningkatan kualitas pendidikan dan sistem kesehatan, serta akselerasi reformasi sistem perlindungan sosial.berdaya saing melalui peningkatan kualitas pendidikan dan sistem kesehatan, serta akselerasi reformasi sistem perlindungan sosial. Kedua, akselerasi pembangunan infrastruktur pendukung transformasi ekonomi, khususnya pembangunan infrastruktur di bidang energi, pangan, konektivitas, serta Teknologi Informasi dan Komunikasi. Strategi ketiga, pemantapan efektivitas implementasi reformasi birokrasi dan penyederhanaan regulasi. Keempat, pelaksanaan revitalisasi industri, dengan mendorong hilirisasi untuk meningkatkan aktivitas ekonomi yang bernilai tambah tinggi dan berbasis ekspor, dan kelima, mendorong pembangunan dan pengembangan ekonomi hijau." jelas Jokowi.
Selain itu, Jokowi juga menuturkan ekonomi digital harus difasilitasi. Sehingga, usaha kecil, mikro, dan menengah (UMKM) bisa naik kelas dan melahirkan decacorn baru kelas dunia di masa depan.
Hal ini tentu akan menjadi upaya, kunci untuk memperkuat fondasi perekonomian nasional menghadapi tantangan masa depan selain dengan tetap menjaga iklim investasi, keberlanjutan dunia usaha, dan melindungi daya beli masyarakat. (Maria Wulan)
Tonton video menarik dari Tugu Jogja: