Lurah Sriharjo Bantul Gali Potensi hingga Pecahkan Tradisional Tata Kelola Desa

Lurah Sriharjo Bantul, Titik Istiyawatun. Foto: istimewa

Pengabdian menjadi jalan yang dipilih oleh sosok wanita yang satu ini. Titik Istiyawatun yang saat ini menjabat sebagai Lurah Sriharjo, Imogiri, Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Waktu yang ia miliki ia habiskan untuk membersamai masyarakat untuk memajukan Sriharjo, desa yang dulu sedemikian terisolir dari hingar bingar perkotaan.

Sebagai wanita, tampaknya tidak mudah baginya untuk menapaki langkah dalam memajukan desa. Bermodalkan keyakinan kuat serta ikhtiarnya kepada sang pencipta telah memupuskan rasa takut.

Komitmen yang ia bangun bersama dengan warga desa lama kelamaan membuahkan hasil yang jelas. Tabir gelap yang menutupi segala potensi desa tersebut perlahan terbuka setelah ia menjabat sebagai kepala desa.

Warisan ilmu pengetahuan soal pemerintahan yang ia dapatkan salah satunya dari dunia kampus. Dirinya merupakan lulusan S1 Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Politik (Fisipol) Universitas Gadjah Mada (UGM) angkatan 1997 dan lulus pada tahun 2004.

Advokasi Kebijakan Pemerintah Hingga Isu Kekerasan Perempuan dan Anak

Sejak masa kuliah, ia mengikuti berbagai aktivitas salah satunya Lembaga Sosial Masyarakat (LSM) Lapera Indonesia yang membawa isu terkait otonomi desa. Di tembaga tersebut dirinya berfokus pada isu pembaruan desa untuk menjalankan tata kelola pemerintahan yang baik, termasuk dalam hal sosial budaya desa.

Bersama dengan berbagai elemen LSM lainya, saat itu gerakan untuk kemajuan desa tengah digaungkan. Melalui Lappera Indonesia, Titik mengkaji dan mendampingi desa-desa menyelenggarakan tata kelola pemerintahan desa yang baik serta membangun tata ekonomi dan tata sosial budaya desa.

“Pergerakan Lappera Indonesia saat itu merupakan bagian dari gerakan NGO lainnya dalam melakukan advokasi lahirnya kebijakan yang memberi ruang bagi Desa untuk dapat mengurus rumah tangganya sendiri, merancang dan melakukan pembangunan desa, serta mendapatkan alokasi anggaran secara khusus langsung dari APBN (yang sekarang mewujud pada ADD dan DD),” kata Titik saat dihubungi Tugu Jogja, Selasa (21/8/2024).

Kepeduliannya membuatnya ingin memberikan harapan kepada masyarakat desa untuk bisa melihat persoalan di sekitar termasuk memahamkan terkait kebijakan anggaran pemerintah desa maupun kabupaten. Titik sempat tergabung selama 10 bulan membersamai ibu-ibu di Karangasem, Pundong, Bantul dalam melakukan advokasi anggaran desa dan membaca Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) bersama dengan Institute for Democracy and Electoral Assistance (IDEA).

Langkahnya kemudian berlanjut di isu pemberdayaan perempuan dan anak bersama organisasi Mitra Wacana hingga tahun 2010. Dirinya masih berkecimpung di dunia advokasi masyarakat desa. Titik juga sibuk melakukan aktivitas bersama dengan LSM lainya IREI dan berkesempatan emas untuk bisa melakukan riset pemerintahan di Desa Gampong, Wilayah Aceh Bagian Timur.

Titik juga terlibat dalam advokasi dalam menanggulangi kekerasan terhadap perempuan dan anak dan juga isu perdagangan perempuan dan anak. “Kami juga terlibat dalam upaya penghapusan kekerasan dalam rumah tangga (PKDRT) dengan melakukan sosialisasi melalui perspektif lintas iman hingga menghasilkan kebijakan melalui peraturan bupati,” imbuhnya.

“Kami juga menggeluti isu trafficking pada 2012 dan proposal donor agency pada 2013. Setelah saya purna masih propose 2013 pertengahan baru disetujui untuk penghapusan trafiking pada perempuan dan anak di Kulonprogo dan Purworejo,” jelasnya.

Setelah berkecimpung di dalam dunia lembaga non pemerintahan, langkah titik tidak terhenti. Dirinya mengaku peduli terhadap kondisi demokrasi yang sehat melalui penyelenggaraan pemilu yang berkeadilan. Hal itu yang membuatnya memilih jalan untuk menjadi Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bantul. Karirnya di KPU Bantul berlanjut hingga menjadi Ketua Divisi Partisipasi Masyarakat hingga Oktober 2018.

Tingginya pengalaman di berbagai lembaga baik LSM maupun KPU tidak membuatnya jumawa. Dirinya masih sempat melihat ke belakang untuk kembali mengabdi di desa asalnya, Sriharjo. Ia mengaku ingin membangun mimpi bersama dengan masyarakat desa.

Membuka Potensi Sriharjo

Selepas menjadi bagian dari penyelenggara Pemilu pada tahun 2019, di tahun yang sama ia mendapat kesempatan terpilih sebagai Lurah. Kapabilitasnya yang membuat masyarakat Sriharjo mempercayakan nahkoda pemerintahan desa kepada Titik melalui proses demokrasi pemilihan kepala desa (Pilkades) tahun 2018

Perjalanannya untuk sebelum terpilih menjadi Lurah Sriharjo tidak ia lalui tanpa hambatan. Perlawanan dari pihak incumbent yang ia sebut sebagai ‘pialang politik’ ia rasakan. Di usia yang waktu itu masih 49 tahun memang menjadi usia yang masih cukup belia dalam menggeluti kontestasi pemilu desa. Dirinya mengaku sempat diragukan oleh pesaingnya.

“Saya sempat disinggung jika saya sebagai oleh satu tokoh masyarakat pialang tokoh politik desa, kamu cah cilik (anak kecil), nggak bakalan bisa menang. Tapi niat saya memang ingin membangun Sriharjo,” ujarnya.

Karena waktu itu Sriharjo memang sedemikian tertinggal, kenapa ini tidak ada yang tahu Sriharjo, yang tahunnya (kecamatan) Pundong, Imogiri, padahal potensi sumber daya alamnya sangat besar, apalagi Sriharjo Timur. Hal itu yang mendorong saya siap bersama teman teman relawan saya ikut kontestasi”tutur Titik.

Dirinya memiliki tekad kuat untuk memperbaiki apa yang selama ini menurutnya tidak tersentuh di pemerintahan desa periode sebelumnya. Kecenderungan pengelolaan desa saat itu disebutnya cukup memprihatinkan dengan maraknya korupsi oleh beberapa oknum perangkat desa serta, minimnya partisipasi masyarakat dalam berbagai agenda desa.

Dirinya banyak berdiskusi untuk menginventarisir berbagai masalah yang ada di desa. Titik merasa bekalnya untuk memahami permasalahan yang ada di Sriharjo masih kurang. “Untuk itu, saya minta disangoni (dibekali) masalah, apa sih yang bisa dibawa untuk visi-misi sebagai lurah. Oleh karena itu masyarakat kemudian menitipkan harapan kepada saya,” jelasnya.

“Saya menawarkan ide konsep perubahan dengan kelompok masyarakat, saya dibantu relawan Mbak Titik untuk bisa dibukakan jalan berdialog dengan berbagai elemen masyarakat, mulai dari kelompok perempuan hingga perkumpulan bapak-bapak RT,” jelasnya.

Terpilih sebagai lurah membuatnya harus memikirkan langkah pertama yang benar-benar berdampak kepada masyarakat. Pengalaman pertamanya sebagai pemimpin pemerintahan desa ia prioritaskan ke dalam beberapa hal seperti kebudayaan dan memaksimalkan potensi desa.Desa Sriharjo yang pada awalnya tampak tak terurus tersebut di bawah kepemimpinannya mulai merangkang berbenah menjadi desa yang mulai dilirik.

“Ini subjektif saya, Sriharjo berangkat dari nol 2018 mulai tata kelola sampai partisipasi budaya. Berawal dari predikat desa kantong budaya, kemudian mulai stabil dengan menunjukkan potensi budaya sampai para predikat Desa Budaya pada tahun 2020 dan Desa Preneur pada tahun 2021,” katanya.

Berbagai potensi desa terangkat setelah ia berhasil mengkonsolidasikan penggerak ekonomi masyarakat melalui pemberdayaan UMKM termasuk titik awal berdirinya Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Sri Rejeki.

Seakan berjalan baik, gelombang Covid-19 pada awal tahun 2020 menghantam berbagai lonjakan yang ia konsep dengan sedemikian rupa. Dampaknya bukan main karena perjuangan untuk membangkitkan kondisi masyarakat tidaklah mudah.

Kala banyak desa mengalami nestapa, Sriharjo justru kian memikat dengan raihan Dea Prima dan mulai mendapatkan alokasi Bantuan Keuangan Khusus. Tidak tanggung-tanggung, Paniradnya (lembaga keistimewaan) mengalokasikan Dana Keistimewaan ke Kalurahan Sriharjo sebesar Rp 2,2 Miliar, dan menjadi yang tertinggi sejak pembiayaan dari pusat tersebut mulai dianggarkan.

“Akhir 2022 kita mulai dapat alokasi BKK Dana Keistimewaan melalui Desa Preneur untuk UMKM yang dahulu belum memiliki sertifikasi halal dan NIB, kinia rata-rata sudah punya dan mulai pakai online marketing,” jelasnya

“Di bagian wisata, Sri Keminut juga mulai viral di media sosial serta tempat pembuangan akhir (TPA) disulap menjadi camping ground,” katanya.

Saat ini Sriharjo tengah berfokus pada proyek besar dalam mengintegrasikan konsep pangan dan wisata. Selain itu ia menyebut masih ada beberapa hal yang disebutnya tengah menjadi persoalan yang belum terselesaikan antara lain perbaikan layanan masyarakat dan perhatian terhadap lansia.

Lansia menurutnya hingga kini masih menjadi penyakit menahun yang belum terselesaikan. Menurutnya selama ini masalah tersebut masih mengandalkan program Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang secara umum intervensinya belum memadai. Titik berupaya mengejar kedua masalah tersebut untuk bisa diselesaikan dengan tuntas.

Saat ini, pihaknya juga tengah fokus menggarap program unggulan melalui Kedaulatan pangan. Terbaru, pihaknya melalui BUMDes Sri Rejeki mengeluarkan produk Sri Mie, produk mie instan yang berbahan dasar mocaf, tepung yang berasal dari sari singkong. Dalam beberapa kesempatan, Titik menyebut produk tersebut sempat dipuji oleh Bupati Bantul, Abdul Halim Muslih. Titik menyebut Srimi 60 persen bahannya tanpa terigu sehingga aman untuk dikonsumsi.

“Ya harapan saya semua bisa tuntas, kita pastikan ini akan terus berjalan, siapapun lurahnya bisa dikawal sampai akhir, termasuk Lumbung Mataraman yang bisa menghasilkan PAD melalui Srimi, juga peningkatan wisatawan kembali bangkit,” jelasnya. Ia berharap di pemerintahanya ini bisa mendapatkan berbagai bantuan dana untuk pengembangan Sriharjo. Dirinya menargetkan pada tahun 2026, Sriharjo mampu meraih predikat sebagai Desa Mandiri Budaya.

Tambahan Jabatan Kepala Desa

Perpanjangan masa jabatan lurah selama 2 tahun melalui Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 yang merubah aturan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa membuat kepala desa di seluruh negeri mendapatkan tambahan tanggung jawab.

Titik menyampaikan jika hal tersebut merupakan rezeki untuk memperbaiki hal hal yang masih kurang. Kendati begitu, dirinya menyebut dalam tata kelola desa dan berbagai pengembangan melalui reformasi desa belumlah cukup. Oleh karena itu ia merasa hal tersebut bisa diperbaiki dengan perpanjangan jabatan desa selama 2 tahun.

“Tata kelola pemerintahan yang bersih dan akuntabel itu harapannya bisa berdiri kokoh tata penyelenggaraan pemerintahan yang bersih partisipatif dan anti korupsi. Semoga itu berlanjut juga di lurah berikutnya,” katanya.

Dirinya turut menularkan motivasi yang selama ini ia terapkan. Titik menyampaikan jika dalam menjalani hidup ini sebisa mungkin secara optimal. Halangan yang ada dalam hidup menurutnya tetap harus dijalani tanpa kenal lelah

“Rawe-rawe rantas, malang-malang putung. Intinya apapun yang ada didepan kita harus dihadapi, pantang menyerah apapun masalahnya,”. Ia berharap kaum perempuan tidak perlu minder karena apa yang telah diberikan oleh tuhan harus dioptimalkan. (Hadid Husaini).