SLB di Gunungkidul Tak Pungut Biaya dari Siswanya, Kondisinya Memprihatinkan
·waktu baca 5 menit
PerbesarSekilas tak ada yang berbeda dengan salah satu sekolah luar biasa (SLB) yang terletak di Kecamatan Semin, Kabupaten Gunungkidul, Yogyakarta. Fasad bangunan yang didirikan mulai tahun 1995 ini masih begitu terawat dan bersih. Namun dibalik bangunan tersebut, menyimpan cerita bagaimana perjuangan pihak-pihak pengajar yang rela mengabdi meski dalam keterbatasan biaya serta kondisi yang memprihatinkan.
Sutarti, Kepala Sekolah SLB Dharma Putra ini menuturkan sejak sekolah ini berdiri di tahun 1995 hingga saat ini hidup dalam keterbatasan. Meski menyandang titel sekolah swasta, sekolah sejak dahulu tidak menarik biaya sepeser pun dari siswa. Maklum, kondisi keterbatasan membuatnya tak tega.
“Terus terang kami sampai sekarang tidak pernah menarik biaya kepada anak-anak semuanya sekolah gratis. Kami tidak punya dana rutin, terlebih anggaran yang mencukupi,” kata Sutarti.
“Hampir 90 persen di sini anak yatim dan dhuafa. Jadi kami tidak menarik biaya bukan berarti saya punya duit tapi karena nggak tega. Kehidupan sehari-hari untuk makan saja nggak ada, masa saya mau menarik biaya. Apalagi kalau ditarik biaya, mereka nggak mau sekolah,” imbuhnya.
Pengelolaan swadaya, sedikit dana dari pemerintah serta hibah dari para dermawanlah yang membuat SLB itu masih tetap beroperasi hingga kini. Bahkan untuk mendirikan bangunan saja hanya dimulai dari niat baik dan juga sumbangan dari warga sekitar.
Berawal dari tahun 1992, Sutarti bersama sejumlah pengajar memulai sekolah di dekat rumah warga di wilayah Krangwo dekat dengan rumah siswa. Di dusun tersebut ada 26 anak berkebutuhan khusus (ABK). Berbekal dari niat, ia menjalankan sekolah itu awalnya. Namun berjalan 5 tahun, sekolah kecil itu tak berkembang.
Adalah Lembaga BK3S DIY saat itu yang mendatangi mereka dan memberikan saran untuk mengajukan bantuan berupa tanah untuk mendirikan bangunan. Harapannya tentu saja agar SLB itu semakin berkembang dan menerima lebih banyak siswa.
“Waktu itu tamunya bilang ‘Nek ibu di kampung pedalaman dan aksesnya susah, nggak mungkin berkembang. Ibu cari tanah yang dekat jalan sehingga aksesnya gampang biar bisa berkembang’ sarannya kan gitu. Nah karena saya niat baik, padahal nggak punya apa-apa,” katanya.
Pengajuan pinjaman tanah berjalan lancar dan mereka mendapatkan sebidang tanah berupa wilayah di tengah ladang. Tiada jalan, akses pun sulit. Lagi-lagi dengan swadaya serta hibah warga, sekitar 29 kepala keluarga memberikan sedikit dari tanah mereka untuk dibuat jalan dengan pengerjaan gotong royong.
“Kami harus membuat jalan karena kami minta bantuan tanah dari kas desa dan diberi (lokasinya) di ladang. Sehingga kami harus membikin jalan sepanjang 600 meter lebar 7 meter milik 29 kepala keluarga. Berhasil membuat jalan dan membuat gedungnya dan bisa selesai. Kami pindah ke gedung baru di tahun 1997,” katanya.
Barulah di tahun 2000, sekolah itu mulai menambahkan panti. Hal ini bermula dari sebagian anak yang enggan pulang sementara banyak dari ABK di SLB tersebut yang yatim piatu serta tak ada yang merawat. Lagi-lagi sokongan para dermawanlah yang membuat niat baik merawat anak-anak itu terlaksana. Namun tentu saja, itu terbatas, padahal biaya operasional setiap bulannya harus terus bergulir.
“Anak-anak yang di rumah tidak ada yang ngopeni boleh tinggal di sini. Meski tidak di asrama, kalau anak seperti ini, satu makan yang semua mau makan. Kalau pagi datang kadang ada yang minta makan, pulang ya ada yang gitu. Anak asrama pada makan yang nunggu makan juga. Itu kan kasihan. Kami sangat kekurangan biaya operasional,” tutur wanita yang sudah 29 tahun menjadi kepala sekolah di situ.
Keterbatasan biaya panti yang dikelola membuat mereka tak jarang menggunakan sedikit dari alokasi sekolah. Tak cuma biaya, bahkan SDM yang membantu juga merupakan guru yang dengan suka rela mendampingi anak itu meski jam belajar sudah usai. Meski tak maksimal, Sutarti mengungkapkan setidaknya itu untuk membuat kehidupan anak-anak itu tetap berjalan.
“Yang kami dapat biaya untuk sekolah saja, untuk makan ya sebenarnya sendiri. Tapi masih di-cover dari biaya sekolah karena tidak ada dana. SDM guru juga mengcover di panti juga,” katanya.
Tadinya, mereka sedikit lega karena pemerintah memberikan dana bantuan belajar dimana uang tersebut digunakan sekolah untuk mencukupi kebutuhan anak dari peralatan sekolah seperti tas, sepatu dan seragam hingga tambahan makanan. Namun semenjak dana itu dipangkas, mereka hidup ngepres alias pas-pasan.
“Ini sejak tahun 2020 udah nggak ada. Sudah di-cut, nggak dikasih lagi. Sehingga untuk dana hanya bos reguler satu anak hanya Rp 2 juta pertahun dan SPJ yang tidak masuk RKAS tidak boleh. Itu hanya bisa dipakai untuk standar pendidikan, jadi untuk biaya makan nggak boleh,” katanya.
Situasi memprihatinkan itu juga dialami oleh tenaga pendidik. Dengan jumlah murid 70 anak hanya ada 15 guru yang menangani ABK dengan berbagai latar belakang ketunaan dari netra, rungu, grahita hingga autisme. Bahkan gaji mereka di awal-awal terbilang tak seberapa bahkan jauh dari kata layak mengingat sekolah itu sejak awal memang tidak menarik biaya dari anak-anak berkebutuhan khusus.
“Tenaga pendidik ada 15 yang PNS 3 orang, 12 honorer. Gaji mereka awalnya Rp 300.000 ribu perbulan lha terus kita bisa mengambil dari BOS sehingga bisa Rp 500 ribu. Kami nggak punya dana lain. Di bawah layak apalagi paling nggak UMR. Kami hanya memberikan sepertiganya nggak ada. Padahal kerjanya bisa dibayangkan jadi guru SLB nggak kayak biasanya harus diikuti. Guru honorer membantu di panti setelah mengajar,” ujarnya.
Tak berharap muluk- muluk, Sutarti mengatakan ia berharap ada orang yang terketuk untuk ikut berbagi kepada sekolah mereka yang dilanda keterbatasan itu.
“Saya berharap masyarakat khususnya orang-orang yang berlebih bisa berbagi kepada kami karena kami sangat membutuhkan untuk membantu anak-anak kami baik materil maupun moril,” pungkasnya.