Digitalisasi BUMN Terlalu Lambat: Saatnya Berbenah Sebelum Tertinggal

https://www.istockphoto.com/id/foto/pengusaha-menggunakan-teknologi-untuk-menganalisis-data-dan-berinvestasi-di-pasar-gm2152369477-573383831

Di era revolusi digital 4.0, badan usaha milik negara (BUMN) Indonesia justru tampak tertinggal dalam hal transformasi digital. Padahal, sebagai pelaku utama perekonomian nasional, BUMN seharusnya menjadi pionir dalam mengadopsi teknologi terkini. Kenyataan yang terjadi justru menunjukkan ketimpangan yang signifikan antara BUMN dengan perusahaan swasta maupun startup dalam hal kecepatan dan efektivitas digitalisasi. Jika kondisi ini terus berlanjut, bukan tidak mungkin BUMN akan kehilangan relevansinya di tengah persaingan bisnis yang semakin ketat.

Ketertinggalan BUMN dalam Transformasi Digital

Berdasarkan data yang dirilis oleh Kementerian BUMN pada tahun 2023, hanya 30% dari total BUMN yang telah menerapkan sistem digital secara menyeluruh. Angka ini jauh lebih rendah dibandingkan dengan perusahaan swasta yang mencapai 65%. Sebagai contoh, proses pengadaan barang dan jasa di banyak BUMN masih mengandalkan sistem manual atau semi-digital, sementara perusahaan seperti GoTo dan Bank Jago telah menggunakan kecerdasan buatan (AI) untuk mengoptimalkan operasional mereka.

Tidak hanya itu, laporan dari McKinsey & Company menyebutkan bahwa organisasi yang lambat dalam beradaptasi dengan teknologi digital berpotensi kehilangan 30% pangsa pasarnya dalam kurun waktu lima tahun. Beberapa BUMN, seperti PT PLN dan Pelabuhan Indonesia II, sudah mulai merasakan dampak dari ketertinggalan ini, di mana layanan mereka dinilai kurang kompetitif dibandingkan dengan layanan sejenis dari swasta.

Penyebab Lambatnya Digitalisasi di BUMN

Ada beberapa faktor yang menyebabkan BUMN tertinggal dalam hal digitalisasi. Pertama, birokrasi yang berbelit-belit menjadi penghambat utama. Proyek-proyek digital sering kali harus melalui proses pengadaan yang panjang dan rumit, berbeda dengan startup yang dapat bergerak cepat dalam mengembangkan dan meluncurkan produk baru.

Kedua, budaya kerja di BUMN cenderung resisten terhadap perubahan. Banyak karyawan dan pimpinan yang masih nyaman dengan sistem konvensional dan enggan mengadopsi teknologi baru. Mindset "takut salah" juga menjadi kendala, sehingga inovasi sering kali terhambat oleh ketakutan akan kegagalan.

Ketiga, kurangnya kolaborasi dengan pihak ketiga, seperti startup atau perusahaan teknologi. BUMN cenderung mengembangkan solusi digital secara mandiri, padahal kerja sama dengan pihak yang lebih berpengalaman dapat mempercepat proses transformasi.

Solusi untuk Mempercepat Digitalisasi BUMN

Untuk mengejar ketertinggalan, BUMN perlu melakukan beberapa langkah strategis. Pertama, pemerintah harus menyederhanakan regulasi yang menghambat inovasi digital di BUMN. Skema "sandbox" seperti yang diterapkan di sektor fintech dapat menjadi contoh untuk mempercepat pengujian dan implementasi teknologi baru.

Kedua, BUMN perlu mengubah budaya kerja dengan mendorong mindset inovatif dan berani mengambil risiko. Pelatihan dan workshop tentang digital transformation dapat membantu karyawan dan pimpinan lebih terbuka terhadap perubahan.

Ketiga, kolaborasi dengan startup dan perusahaan teknologi harus ditingkatkan. Contoh sukses dapat dilihat dari BRI yang bekerja sama dengan beberapa fintech melalui program BRIVolution. Kolaborasi semacam ini tidak hanya mempercepat digitalisasi, tetapi juga membuka peluang baru untuk pengembangan layanan.

Kesimpulan

Digitalisasi bukan lagi pilihan, melainkan keharusan bagi BUMN agar tetap relevan di tengah persaingan global. Ketertinggalan dalam hal ini bukan hanya berdampak pada efisiensi operasional, tetapi juga pada daya saing secara keseluruhan. Dengan menyederhanakan birokrasi, mengubah budaya kerja, dan meningkatkan kolaborasi, BUMN dapat mempercepat transformasi digital dan menjadi pemain utama di era ekonomi digital.

Sudah waktunya BUMN berbenah sebelum benar-benar tertinggal dan kehilangan peran strategisnya dalam perekonomian Indonesia.