Jokowi Minta Layanan Investasi Dikebut Usai S&P Naikkan Peringkat RI

Standard & Poor's (Foto: Reuters/Brendan McDermid)

Lembaga pemeringkat utang internasional Standard and Poor's (S&P) telah menaikkan peringkat utang Indonesia menjadi layak investasi (investment grade). Kenaikan peringkat ini diprediksi Presiden Joko Widodo akan meningkatkan rasio angka investasi ke Indonesia.

Hal ini diungkapkan Jokowi saat membuka rapat terbatas soal One Belt, One Road (OBOR). Rapat diselenggarakan di ruang rapat Istana Bogor, Jawa Barat, Senin (22/5).

Hadir dalam ratas hari ini yaitu Mensesneg Pratikno, Seskab Pramono Anung, Menlu Retno LP Marsudi, Menteri ESDM Ignasius Jonan, Kepala BKPM Thomas Lembong, Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti dan juga Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati.

Baca juga: Rating Utang RI Naik Akan Dongkrak Investasi di RI Sampai 8 Persen

"Setelah mengikuti forum itu kita melihat, peluang yang ada untuk kerja sama dengan negara lain sangat terbuka lebar. Apalagi setelah Jumat lalu, S&P telah memberikan investment grade. Ini menambah kepercayaan kepada kita, terutama untuk investasi-investasi yang berasal dari luar karena itulah sebuah kepercayaan yang harus kita jaga," kata Jokowi di lokasi, Senin (22/5).

Sri Wahyuni, Penjual Susu Diterima Jokowi (Foto: Yudhistira Amran/kumparan)

Namun Jokowi mewanti-wanti derasnya investasi yang akan masuk ke Indonesia harus dilayani dengan cepat dan tidak bertele-tele.

"Kedua, peluang-peluang seperti ini tidak datang dua kali apalagi tiga kali. Kesiapan kita dalam melayani kecepatan-kecepatan dalam melayani investasi yang masuk harus terintegrasi. Diikuti satu persatu secara detail," katanya.

Baca juga: Pertama Kalinya Sejak 1998, RI Raih Layak Investasi dari S&P

Jokowi menegaskan, jangan sampai para calon investor kecewa dan memilih menyebrang ke negara lain karena rumitnya birokrasi investasi. Menurut Jokowi, perlu adanya perbaikan agar proses pengurusan investasi di Indonesia bisa dilakukan dengan cepat.

"Ini mau tidak mau harus kita ikuti, perbaiki, benahi, terus-menerus dan saya kira kita sudah berada di posisi, track yang benar, tetapi pekerjaan ini memang memerlukan kecepatan penanganan dari kita semuanya. Mereka kecewa, kemudian masalah keputusan di bidang-bidang perizinan, yang sebetulnya juga hal-hal yang tidak fundamental, tetapi karena tidak kita monitor, tidak kita ikuti secara detail sehingga itu lolos dari pengawasan," sebut Jokowi.