Buah Simalakama Prabowo

Padepokan Garuda Yaksa di Hambalang yang biasanya sejuk, jadi hangat malam itu. Api unggun besar menghangatkan tubuh kader-kader Gerindra yang duduk berjejal.

Sang ketua umum, Prabowo Subianto, menerima mandat partai untuk maju di Pemilihan Presiden 2019. Tahun depan, mereka akan kembali bertempur bersama, mengulangi perjuangan di 2014.

“Sebagai mandataris partai, sebagai pemegang mandat saudara sekalian, sebagai Ketua Dewan Pembina sekaligus Ketua Umum hasil tiga kali Kongres (Gerindra), saya menyatakan diri tunduk dan patuh,” ucap Prabowo, Rabu (11/4), usai Sekjen Gerindra Ahmad Muzani membacakan keputusan partai untuk mengajukannya sebagai calon presiden pada Pilpres 2019.

Padahal, hingga sehari sebelumnya, banyak orang meragukan Prabowo akan benar-benar maju di Pilpres. Ia dianggap tak lagi sekuat dulu, baik amunisi maupun elektabilitas.

Prabowo disinyalir tengah terjepit: maju kena, mundur kena.

Di satu sisi, ia perlu menjaga soliditas dan elektabilitas partai dengan tetap memasang namanya guna memastikan dukungan konstituen loyal tak pergi ke mana-mana. Di sisi lain, kantongnya bisa jadi akan ‘bolong’ untuk mendanai kampanye pilpres--untuk kali ketiga setelah 2009 dan 2014 yang tak pernah berakhir dengan kemenangannya.

Sang adik yang selama ini menjadi penyokong finansial utamanya dalam berpolitik, Hashim Djojohadikusumo, diisukan sudah terlalu banyak berinvestasi pada pertaruhan politik kakaknya, terus-menerus, tanpa timbal balik nyata.

Prabowo Butuh Modal Nyapres? (Foto: Basith Subastian/kumparan)

Rumor soal ‘kebangkrutan’ Prabowo menggelinding setelah beberapa tokoh melontarkan ucapan yang mengindikasikan Ketua Umum Partai Gerindra itu kini hitung-hitungan betul dengan pengeluarannya.

“Pak Prabowo bilang, enggak punya uang untuk pilpres kali ini, juga pilgub. Dia (Prabowo) itu kan sahabat saya, udah enggak punya duit. Enggak minta uang sama saya kok, hahaha,” kata Deddy Mizwar, Wakil Gubernur Jawa Barat yang maju jadi calon gubernur Jawa Barat berpasangan dengan Dedi Mulyadi, kepada kumparan, Rabu (11/4).

Deddy, yang sempat mengikuti proses penjaringan di Gerindra, pertama kali mengatakan hal itu, Jumat (12/1), beberapa hari usai pendaftaran pasangan calon kepala daerah ke KPUD. Deddy kini diusung di Pilkada Jawa Barat oleh Demokrat dan Golkar.

Sehari sebelumnya, Kamis (11/1), La Nyalla Mattalitti bercerita dimintai uang Rp 40 miliar oleh Prabowo, plus biaya ‘rekomendasi’ Rp 170 miliar oleh pengurus Dewan Pimpinan Daerah Gerinda Jawa Timur, untuk maju di Pilkada Jatim. Syarat tersebut membuat politikus Gerindra dan mantan ketua umum PSSI itu merasa kecewa.

“Saya dipanggil Prabowo, diminta untuk menyiapkan dan menyerahkan dana saksi Rp 40 miliar di kisaran tanggal 20 Desember 2017. Saya tidak setuju. Saya hanya bersedia menyiapkan dan menyerahkan dana saksi dan dana pemenangan setelah resmi terdaftar sebagai calon gubernur di KPU. Karena itu saya membuka cek Rp 70 miliar, yang akan bisa cair setelah saya resmi menjadi calon gubernur,” kata La Nyalla dalam pernyataan tertulisnya, Selasa (16/1), sepekan setelah kali pertama membuka kisah itu.

“Akhirnya saya diberi surat tugas oleh Prabowo untuk mencari sendiri partai koalisi, dan diberi waktu 10 hari,” imbuh La Nyalla, yang kemudian memutuskan batal bertarung di Pilkada Jawa Timur, keluar dari Gerindra, dan bergabung dengan Partai Bulan Bintang pimpinan Yusril Ihza Mahendra.

Di Pilkada Jatim, Gerindra kini mendukung pasangan Gus Ipul-Puti Guntur Soekarno yang juga diusung oleh PDIP, PKB, dan PKS.

Hashim Djojohadikusumo (Foto: Helmi Afandi/kumparan)

Apakah kantong Prabowo bolong? Tidaklah, ujar Gerindra. Petinggi dan kader kompak menjawab: kondisi keuangan keluarga Djojohadikusumo yang selama ini menopang aktivitas politik Prabowo baik-baik saja.

Meski demikian, “baik-baik saja” dan “masih cukup” itu bukan berarti mereka tak perlu bantuan. Akhir Maret, Hashim Djojohadikusumo, sembari mengatakan Gerindra dan Prabowo punya logistik “cukup” untuk Pemilu Presiden 2019, juga berujar, “Mungkin ada cawapres dengan akses ke logistik, alhamdulillah, puji Tuhan.”

Masalahnya, yang datang untuk menawarkan bantuan logistik bukan kandidat cawapres. Ia The Rising Star, jenderal yang baru saja pensiun dengan empat bintang di pundaknya, dan justru menyasar takhta Prabowo di pilpres

Februari 2018, sebulan sebelum Hashim menceletuk soal cawapres dengan akses logistik, mantan Panglima TNI Jenderal (Purn) Gatot Nurmantyo bertandang ke kediaman Prabowo, Jalan Kertanegara, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan.

Dari luar, kunjungan itu mungkin tampak seperti pertemuan biasa, silaturahmi antara seorang senior dan junior di Angkatan Darat. Namun tentu saja dalam politik tak pernah ada pertemuan biasa. Di Kertanegara itu, Gatot dan Prabowo menutup ruangan untuk bicara empat mata.

Gatot, menurut sejumlah sumber terpercaya, rupanya melamar menjadi calon presiden Partai Gerindra, sekaligus menawari untuk mengamankan segala pembiayaan pilpres.

Intinya, semua urusan logistik terjamin, sebab ada pengusaha besar akan mem-backup, asal Gatot dapat kendaraan politik untuk melaju, yakni dengan menjadi capres Gerindra.

Ya, capres, bukan cawapres. Sebab secara logika, adalah janggal bila Gatot menjadi wakil, berhubung Gatot jenderal bintang empat sedangkan Prabowo bintang tiga.

Lipsus Ikhtiar Prabowo, Gatot membayangi. (Foto: Antara Foto/Saiful Bahri)

Dihadapkan pada tawaran serius sang pensiunan jenderal penuh ambisi, Prabowo bergeming, tak memberi jawaban menerima lamaran tersebut atau tidak.

Namun tak perlu lama untuk bisa menerka bahwa hanya boleh ada satu ‘raja’ yang diusung Gerindra maju ke Pilpres 2019, selama ‘raja’ itu masih sanggup.

“Sikap Gerindra jelas, capres kami final: Pak Prabowo,” ujar para petinggi Gerindra, sebelum dan sesudah mandat diberikan kepada Prabowo.

Rayuan tak hanya datang dari Gatot, tapi juga Jokowi yang beberapa kali mengirim Menko Maritim Luhut Binsar Panjaitan untuk menemui Prabowo. Pertemuan terakhir berlangsung di restoran hotel bintang lima di Jakarta, Jumat (7/4), lima hari sebelum Prabowo diberi mandat Gerindra untuk menjadi calon presiden.

Pertemuan tersebut, menurut Gerindra, adalah silaturahmi antara sesama eks militer dan bekas rekan bisnis. Dan itu bukan kali pertama Luhut-Prabowo bertemu, karena sebelumnya pun mereka telah beberapa kali berjumpa.

Kedatangan Luhut awal April itu, ujar Presiden PKS Sohibul Iman, bukannya tanpa tujuan spesifik. Luhut diutus melobi Prabowo agar Prabowo bersedia menjadi cawapres Jokowi. Sebagai imbalannya, kata Sohibul, Luhut menjanjikan semua ‘masalah’ Prabowo akan beres.

Namun, seperti yang sebelumnya terjadi pada tawaran Gatot, bujukan Jokowi pun tak mempan dan ditolak Prabowo.

Prabowo tak bisa diiming-imingi untuk melepas kursi capresnya, dan Gerindra menegaskan ketua umum mereka itu punya kemampuan logistik cukup guna maju Pilpres. Bahkan, seluruh kader Gerindra disebut siap urunan untuk membiayai kampanyenya.

“Harta kekayaan Pak Prabowo hampir Rp 2 triliun,” kata Wakil Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Andre Rosiade, Kamis (12/4).

Keluarga besar Djojohadikusumo memang punya banyak perusahaan. Estimasi total kekayaan Prabowo dan Hashim masih berada di kisaran belasan triliun. Tapi, apakah jumlah itu cukup--dan bisa digunakan--untuk membiayai kampanye Prabowo di 2019? Ini lain soal.

Lipsus Ikhtiar Pamungkas Prabowo (Foto: AFP/BAY ISMOYO)

Dalam dua pilpres terdahulu, 2009 saat Prabowo menjadi calon wakil presiden mendampingi Megawati Soekarnoputri (kalah oleh Susilo Bambang Yudhoyono) dan 2014 ketika ia maju jadi capres bersama Hatta Rajasa (kalah dari Jokowi), dana yang dikeluarkan kubu Prabowo tentu tak sedikit.

Untuk kampanye saja, berdasar sumber laporan pasangan calon ke KPU, Prabowo dan pendampingnya telah menghabiskan hampir Rp 500 miliar dalam dua kali pilpres tersebut. Pada 2009, Mega-Prabowo membelanjakan Rp 257 miliar untuk kampanye. Sementara di 2014, Prabowo-Hatta mengeluarkan Rp 166 miliar.

Jumlah itu hanya sebagian kecil dari total pengeluaran yang dibutuhkan dalam sebuah pemilihan presiden. Meski tak ada angka pasti, berbagai estimasi dari badan litbang, pengamat politik, dan media internasional, memperkirakan pasangan calon presiden-wakil presiden membutuhkan dana triliunan rupiah.

Pengamat politik Universitas Negeri Jakarta, Ubedilah Badrun, mengatakan anggaran yang diperlukan capres berada di kisaran Rp 3-6 triliun. Forbes Asia memperkirakan Rp 7 triliun, sedangkan pengamat politik UIN Pangi Syarwi Chaniago bahkan menduga angkanya dua kali lipat lebih tinggi, yakni Rp 14 triliun.

Prabowo dan Modal Jadi Presiden (Foto: Faisal Nu'man/kumparan)

Gerindra jelas sadar pesta demokrasi Indonesia berbiaya mahal. Aryo Djojohadikusumo, Wasekjen Gerindra yang juga kemenakan Prabowo, membandingkan kemungkinan biaya Pilpres 2019 dengan Pilkada DKI Jakarta 2017.

“Pemilihan gubernur DKI, (daerah) yang jumlah penduduknya 10 juta dan jumlah pemilihnya 7,2 juta, itu dana kampanye Anies-Sandi habis antara Rp 60 sampai 80 miliar,” ujar Aryo kepada kumparan di lounge apartemennya, Senopati Suites, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Selasa (10/4).

“Indonesia dengan jumlah penduduk 26 kali lipat ya (sederhananya) tinggal dihitung aja 80 kali 26, itulah biaya kampanye yang ada di Indonesia. Itulah kenyataan yang ada saat ini, dan itu yang tidak bisa dipungkiri,” paparnya. “Untuk saksi saja Rp 100-200 miliar.”

Meski biaya itu sangat besar, Aryo optimistis Gerindra siap secara logistik untuk mengusung Prabowo sebagai presiden. “Insya Allah cukup, karena Gerindra kan sekarang jauh lebih besar daripada dulu,” kata dia percaya diri.

Ayahnya, Hashim Djojohadikusumo, berkata senada. Meski tak memungkiri akan terbantu dengan cawapres yang siap secara logistik, bukan berarti Gerindra tengah mengalami kesulitan finansial.

Soal omongan bahwa Pilpres 2014 telah mengambil banyak sumber daya darinya, Hashim mengelak. “Belum tentu saya berkorban (di 2014). Dengan senang hati, sukacita, saya keluarkan uang untuk itu.”

Berdasarkan data Forbes tahun 2016, estimasi kekayaan Hashim sempat turun signifikan setelah Pilpres 2014. Apabila di tahun 2014 saat Prabowo kalah itu Hashim memiliki kekayaan mencapai USD 825 juta, pada 2016 estimasi kekayaan dia ‘hanya’ USD 750 juta atau merosot lebih dari Rp 1 triliun.

Namun, di sela-sela Rakornas Gerindra di Hambalang itu, Hashim menampik tudingan “tak punya duit” yang sempat dikumandangkan Desmond beberapa waktu lalu itu. Ia menjamin akan tetap sepenuh hati mendukung kakaknya.

Beberapa orang di internal Gerindra menduga, rumor Prabowo bangkrut sengaja diembuskan oleh kubu tertentu yang ingin menggantikan atau menjegal ia maju.

Apabila estimasi moderat senilai Rp 7 triliun dijadikan patokan biaya menjadi presiden, total gabungan kekayaan Prabowo dan Hashim sebetulnya sudah cukup untuk menutup itu semua.

Berdasarkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) pada 2014, jumlah harta kekayaan Prabowo Subianto mencapai hampir Rp 1,8 triliun. Sementara menurut Forbes Asia, perkiraan kekayaan Hashim pada 2017 mencapai USD 850 juta atau hampir Rp 12 triliun.

Namun, mayoritas dari nilai tersebut berupa aset beku, macam saham-saham di banyak perusahaan yang tak selalu mudah ‘disulap’ jadi tunai untuk modal pencalonan pilpres.

Itu baru satu kendala. Belum lagi soal elektabilitas Prabowo yang kalah jauh dibanding seterunya, Joko Widodo. Berbagai survei, mulai dari PolcoMM, PolTracking, Indo Barometer, sampai Populi Center, menempatkan tingkat keterpilihan Jokowi di kisaran angka 50 persen, sedangkan Prabowo tak sampai separuhnya.

Survei Elektabilitas Prabowo (Foto: Basith Subastian/kumparan)

Prabowo bukannya tak punya alasan kuat untuk maju Pilpres. Seperti dikatakan sejumlah pengamat politik, antara lain Sirojudin Abbas dari SMRC, majunya Prabowo akan menguntungkan Gerindra. Sebab dengan Pemilihan Legislatif dan Pemilihan Presiden yang berjalan serempak, nama Prabowo sebagai calon presiden akan meningkatkan dukungan pemilih secara signifikan.

Nama tokoh adalah kunci penting untuk meraup elektabilitas partai. Inilah yang menjadi buah simalakama Prabowo. Maju kena, mundur pun kena.

Padahal, elektabilitas Prabowo sendiri dari pelbagai survei cenderung stagnan bahkan turun. Belum lagi munculnya tokoh-tokoh muda yang lebih segar bagi pemilih macam Gatot Nurmantyo, Anies Baswedan, atau Agus Harimurti Yudhoyono.

Bukankah risiko itu terlalu besar untuk Prabowo?

Banyak pihak, baik politikus maupun pengamat politik, sampai saat ini meragukan keputusan di Rakornas Gerindra 11 April 2018 yang memberikan mandat kepada Prabowo sebagai capres, adalah final.

“(Pencapresan Prabowo) itu belum 100 persen (final). Masih ada waktu sampai pendaftaran (kandidat capres-cawapres) tanggal 4 Agustus. Semua pertimbangan ada di rentang itu,” ujar Dodi Ambardi, pengamat politik Lembaga Survei Indonesia.

Banyak yang belum selesai di balik mandat kepada Prabowo itu.

------------------------

Ikuti terus laporan mendalam Ikhtiar Pamungkas Prabowo di Liputan Khusus kumparan.