Debat Capres pun Tak Selesai di Podium
PerbesarSaling serang dua kandidat capres memanas. Perdebatan tak selesai di podium.
Empat anggota Badan Pemenangan Nasional Prabowo-Sandi membawa amarah yang sama saat mendatangi komisioner KPU kala Debat Capres putaran kedua berlangsung di Hotel Sultan, Jakarta, Minggu (17/2). Dua politisi Partai Demokrat itu, Jansen Sitindaon dan Ferdinand Hutahaean, mengerumuni komisioner KPU dan Bawaslu.
Aksi mereka diikuti belasan barisan pendukung Prabowo Subianto-Sandiaga Salahuddin Uno. Sekjen Partai Berkarya Priyo Budi Santoso dan sahabat kecil Prabowo, Maher Algadri, turut dalam kerumunan. Moderator debat pun, Tommy Tjokro dan Anisha Dasuki, juga kena damprat.
“Saat itu, saya juga meminta kepada KPU kalau (jalannya debat) ini tidak ditegur, maka kami akan menghentikan debat, dalam arti kami boikot segmen berikutnya, tidak usah dilakukan lagi,” kata Ferdinan kepada kumparan, Jumat (22/2).
Pangkal ancaman ini adalah pernyataan capres petahana, Joko Widodo, di atas podium debat. Ia mengumbar data penguasaan tanah Prabowo seluas 220 ribu hektare di Kalimantan Timur dan 120 hektare di Aceh Tengah saat menjawab kritik pembagian lahan konsesi.
Mereka menganggap pernyataan Jokowi itu menyerang pribadi. Dan urusan kepemilikan konsesi lahan kandidat tak seharusnya diungkit dalam debat, karena itu urusan pribadi.
Barisan pendukung Jokowi tak mau kalah. Direktur Program Tim Kampanye Nasional Jokowi-Ma’ruf yang juga politisi PDIP Aria Bima, Sekjen PSI Raja Juli Antoni, Koordinator Relawan Golkar Jokowi Rizal Mallarangeng, sampai Menko Maritim Luhut Binsar Panjaitan, maju ke tengah.
Kerumunan dua kubu di bawah panggung debat hanya menyisakan kericuhan kecil. Segmen lanjutan sempat tersendat, tapi permintaan skorsing debat dan teguran terhadap Jokowi tak dilakukan KPU. Debat berlanjut hingga usai.
Prabowo tak memberikan kejutan hingga debat berakhir. Jokowi melenggang memapar data-data keberhasilannya tanpa perlawanan sepadan. Misal soal startup unicorn, usaha digital ASEAN di Indonesia, data impor jagung, data kebakaran hutan, dan konflik agraria.
Beberapa data yang ia suguhkan keliru, seperti terkait keberhasilan pemerintah mengatasi kebakaran hutan. Jokowi mengklaim jajarannya berhasil mengatasi masalah itu, padahal mereka tepatnya menurunkan jumlah kasus itu hingga 85 persen.
Lalu soal impor jagung, Jokowi menyebutkan berhasil menekan dari 3,5 juta ton pada 2014 menjadi 180 ribu ton di tahun 2018. Namun hasil cek fakta menunjukkan, berdasarkan data Badan Pusat Statistik pada Januari lalu, total impor jagung sepanjang 2018 mencapai 737.228 ton.
Selain itu, beberapa klaim data infrastruktur dan kepemilikan tanah masih berbeda dengan hasil pemantauan dan pendampingan beberapa lembaga swadaya masyarakat.
Secara keseluruhan, Jokowi tampak lebih siap dibanding Prabowo dalam menghadapi perdebatan. Timnya mematangkan materi sebagai data rinci perdebatan.
Tetapi, entah tahu atau sengaja, Prabowo sama sekali tidak mempertanyakan data Jokowi selama perdebatan.
Hingga momen pamungkas, benar-benar tak ada perlawanan berarti dari Prabowo. Ia bahkan tak melayangkan protes atas data penguasaan lahan itu, ataupun menyikapi tema debat dengan sengit. Prabowo hanya menerangkan lahan yang ia kuasai adalah milik negara dan dapat diambil kembali.
“Kalau untuk negara, saya rela mengembalikan itu semua. Tapi, daripada jatuh ke orang asing, lebih baik saya yang kelola karena saya nasionalis dan patriot. Terima kasih," kata Prabowo menutup debat capres dengan hambar.
Alhasil, debat bertema energi, pangan, infrastruktur, sumber daya alam, dan lingkungan hidup itu tak berhenti di podium. Debat beralih ke media sosial, dan perang pernyataan lalu bergulir liar.
Jokowi sempat dituding menggunakan alat bantu dengan earpiece dan pulpen pengontrol. Tudingan ini bergulir lantaran tangannya selalu memencet pulpen yang dipegang, dan tangan satunya menyentuh telinga.
TKN dan BPN tak ambil pusing dengan isu itu. Namun, BPN berniat melaporkan Jokowi yang mengumbar data kepemilikan konsesi lahan selama di Debat Capres kedua. Data ini, menurut mereka, harusnya bukan konsumsi publik.
BPN merasa Jokowi telah melampaui batas dengan mengungkap data tak semestinya dalam momen politik.
“Yang beliau (Jokowi) sampaikan itu lebih kepada menyerang pribadi, kepada fitnah,” ujar Djamaludin Koedoebon, kuasa hukum BPN Prabowo-Sandi, di kantor Bawaslu, Senin (18/2).
Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Edhy Prabowo, menganggap Jokowi tak tahu terima kasih. Menurutnya, keuntungan pengelolaan konsesi Prabowo itu juga dicecap Jokowi pada Pilkada DKI Jakarta 2012.
Keuntungan pengelolaan lahan itu, ujar Edhy, dipakai sebagai modal Partai Gerindra ketika turut mengusung pasangan Jokowi-Ahok sebagai cagub-cawagub DKI Jakarta.
Sikap Prabowo yang tak agresif dalam debat disebut timnya sebagai strategi kampanye. Koordinator Jubir BPN, Dahnil Anzar Simanjuntak, mengatakan koleganya di BPN Prabowo-Sandi telah memberi masukan dalam jeda debat karena Jokowi salah mengumbar beberapa data seperti kebakaran lahan dan konflik agraria. Tapi saran mereka ditolak Prabowo yang tak mau balik menyerang Jokowi.
Sikap Jokowi disebut BPN menunjukkan watak ia yang sesungguhnya, yakni gegabah dan tak tahu terima kasih.
“Kami sejak awal sudah mendorong Pak Prabowo mengungkap data, ‘Pak, ini harus dibalas. Bapak harus bilang bahwa semua data itu bohong dan keliru.’ Pak Prabowo justru santai saja,” kata Dahnil.
Dahnil melakukan tugasnya untuk mengkritisi data dalam debat capres. Ia menyangsikan data pembangunan jalan desa selama empat tahun belakangan yang disebut Jokowi mencapai 191 ribu kilometer. Menurutnya, panjang itu sama dengan 4,8 kali keliling bumi sehingga tak masuk akal.
Selain itu, BPN menganggap selama ini banyak hal yang ditutupi pemerintah untuk menutupi beberapa kegagalan dan manipulasi. Direktur Materi Debat BPN, Sudirman Said, menuding banyak program unggulan Jokowi hanya pencitraan yang merugikan negara.
Ia menyebutkan ada pertemuan diam-diam antara Jokowi dengan Direktur Freeport McMoran Inc, James R Moffat, saat penandatanganan 51 persen saham Freeport. Pertemuan itu digelar sehari sebelum penandatanganan.
Sudirman yang kala itu menjabat sebagai menteri ESDM, diundang mendadak pada 6 Oktober 2015. Ia kaget karena dibisiki ajudan presiden bahwa pertemuan itu seolah-olah tidak ada, lalu ketika memasuki ruangan ia sudah menjumpai Moffzt di dalam.
“Surat 7 Oktober 2015. Jadi surat itu seolah-olah saya yang memberikan perpanjangan izin, itu persepsi publik,” kata Sudirman melalui pers rilis. Ia kemudian meluruskan, tak menyebut pertemuan tersebut tersembunyi atau rahasia.
Sementara tuduhan bahwa Jokowi membawa bekal khusus berupa data tanah Prabowo, ditolak oleh TKN Jokowi-Ma’ruf. Direktur Program TKN, Aria Bima, yang saat debat kedua berperan sebagai floor manager, mengaku terkejut dan baru tahu jika Prabowo mengelola lahan seluas itu.
Ungkapan soal tanah itu, kata dia, respons spontan karena Prabowo menyinggung program sertifikat tanah yang digalakkan Jokowi.
Bima mengaku tak tahu dari mana data soal penguasaan konsesi lahan Prabowo yang diucap Jokowi. Dalam debat kedua lalu, menurut dia, banyak tim dari TKN maupun Istana, yang menyiapkan bahan untuk Jokowi.
Ia hanya menyebutkan, ada beberapa pihak yang menyuplai informasi dan data kepada Jokowi, seperti Nurul Almy Hafild selaku mantan Direktur Walhi dan Greenpeace, Ketua Serikat Petani Indonesia Henry Saragih, serta aktivis lingkungan Agus Sari dan Inas Nasrull.
Sementara Istana menyumbang data capaian pemerintahan Jokowi dari berbagai kementerian dan lembaga. Semua data itu lalu dirangkai oleh politisi PDIP dan anggota Komite Ekonomi dan Industri Nasional Arif Budimanta.
Direktur Hukum dan Advokasi TKN, Irfan Pulungan, meminta agar kubu Prabowo jangan sedikit-sedikit melapor pelanggaran. Menurutnya, selama ini materi debat tak bermasalah.
“Kalau semua dijadikan objek masalah, terlalu baperlah. Tidak ada hal substansi yang dibutuhkan masyarakat,” kata Irfan, Minggu (24/2).
Namun tudingan terlanjur dilempar. Kubu Jokowi pun tak diam. Soal pulpen dan earpiece telah dijawab. Jokowi menjawab sendiri soal keraguan Dahnil yang menyangsikan panjang jalan desa. “Ukur sendiri,” katanya.
Demikian pula dengan tudingan Sudirman Said soal pertemuan rahasia antara Presiden Jokowi dengan Freeport. Pertemuan itu ditegaskan tak ada.
Pertarungan masih berlangsung.