Dinsos Semarang Data Ulang PSK Sunan Kuning Terkait Uang Kompensasi

Dinas Sosial Kota Semarang mendata PSK lokalisasi Sunan Kuning, Kamis (15/8). Foto: Afiati Tsalitsati/kumparan

Dinas Sosial Kota Semarang kembali mendata jumlah PSK di lokalisasi Sunan Kuning. Evaluasi dan pendataan itu dilakukan karena ada perbedaan jumlah PSK dari data Dinsos Kota Semarang dan data yang dimiliki pengurus lokalisasi Sunan Kuning.

Kabid Rehabsos Dinsos Kota Semarang Tri Waluyo menjelaskan pendataan ini juga terkait dengan penyaluran uang kompensasi. Para PSK lokalisasi Sunan Kuning yang terdata nantinya diminta membuka rekening Bank Jateng, sebagai rekening penyaluran uang.

"Sementara ini adalah 441 orang yang bakal menerima uang pesangon, Pak Suwandi (pihak pengurus) mengatakan ada 475 orang, nyatanya tidak bisa menghadirkan semuanya. Hanya 441 orang saja tadi," kata Tri di balai pertemuan di lokalisasi Sunan Kuning, Semarang, Kamis (15/8).

Kegiatan pendataan ini sempat diwarnai aksi protes dari PSK. Mereka mendengar isu bahwa uang kompensasi yang akan diberikan pemerintah jumlahnya berubah, bahkan menyusut.

Dinas Sosial Kota Semarang mendata PSK lokalisasi Sunan Kuning, Kamis (15/8). Foto: Afiati Tsalitsati/kumparan

"Ya waktu awal kan dibilang, PSK terimanya Rp 10.500.000, lha kok tadi bilangnya cuma dari Dinsos Rp 5,5 juta tok, lalu yang lain dikemanakan, segitu ya kurang," ujar PSK dari gang 6 bernama Ayu.

Ratusan PSK pun saling berteriak satu sama lain dan meminta kejelasan nilai uang pengganti yang nantinya akan mereka terima. Namun belum ada jawaban pasti dari Dinsos Kota Semarang.

Secara terpisah, Kepala Dinsos Kota Semarang Muthohar belum dapat menyampaikan nilai pasti uang kompensasi untuk PSK di Sunan Kuning. Uang kompensasi nantinya diambil dari APBD-P Kota Semarang 2019 dan Kemensos.

"Untuk saat ini kami belum bisa menyampaikan, nanti kalau sudah waktunya, pasti kita sampaikan. Supaya pasti," ujar Muthohar di Semarang.

Ia menjelaskan sejak muncul keputusan penutupan, Kemensos memang akan menggelontorkan dana untuk 'membantu' Pemkot Semarang. "Ternyata, prosesnya cukup lambat," ucapnya.

Oleh karena itu, setelah melalui proses panjang, Pemkot Semarang akan mengambil uang kompensasi melalui anggaran perubahan.

"Nah nanti yang dari Kemensos, untuk penutupan di tempat selanjutnya (lokalisasi Gambilangu, Rowosari)," terang Muthohar.

Terkait pendataan ulang, Muthohar mengaku dilakukan untuk mengantisipasi adanya data PSK fiktif penerima uang pesangon. Sehingga ia meminta PSK datang dalam setiap pendataan yang dilakukan Dinsos Semarang.

"Kami tidak mau ambil risiko salah, kan ada pertanggungjawabannya," ujar Muthohar.