15 Tahun lalu, Perang Berhenti di Aceh
PerbesarMasjid Raya Baiturrahman, Banda Aceh, 15 Agustus 2005. Seribuan warga memadati halaman, jelang salat zuhur. Tujuan mereka untuk doa bersama dan nonton bareng menjelang detik-detik penandatangan kesepakatan damai di Helsinki.
Beberapa televisi terpasang di area, ditambah satu layar besar. Siaran televisi swasta secara langsung merekam suasana penandatanganan Damai Aceh dari Helsinki, Finlandia, tepat pukul 15.00 WIB atau pukul 11.00 waktu Helsinki.
Warga besorak girang, menyaksikan para petinggi Pemerintah Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka (GAM), yang difasilitasi Crisis Management Initiative (CMI), membubuhkan tanda tangan di dokumen Memorandum of Understanding (MoU) Damai. Perang berhenti di Aceh.
“Mulai hari ini dan seterusnya, masyarakat Aceh akan hidup dalam kedamaian. Jauh dari kesengsaraan yang telah dialami oleh masyarakat Aceh selama 30 tahun,” sebut Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat, Alwi Shihab, dalam pidatonya kala itu. Alwi khusus hadir menemani massa di Masjid Raya.
***
Kisah kesepakatan damai Aceh bukan didapat serta merta. Bencana gempa dan tsunami menjadi pemicu kedua pihak bertikai untuk merancang kembali perundingan. Sudah cukup warga Aceh meninggal akibat bala dahsyat itu.
Tuhan mengirim bencana gempa dan tsunami tepat di Minggu pagi, 26 Desember 2004. Aceh masih konflik kala itu dengan status darurat sipil. Sejarah baru tertoreh di Aceh kemudian. Gempa berkekuatan 8,9 Skala Richter (SR), berpusat sekitar 149 kilometer selatan Meulaboh, ibukota Kabupaten Aceh Barat, dengan kedalaman 20 kilometer.
Seperempat jam selanjutnya, air laut surut. Setengah jam kemudian, air menggunung di tengah laut, menerjang pantai. Kecepatannya diperkirakan 800 kilometer per jam. Suaranya menderu seperti pesawat terbang sedang take off. Radius satu kilometer lebih pesisir pantai barat Aceh rata oleh ombak gergasi yang tinggi maksimalnya mencapai 14 meter.
Panik dan jeritan manusia, jangan ditanya lagi, tak terbendung. Kerusakan terparah yang ditimbulkan akibat bencana alam sepanjang abad modern. Kota-kota pesisir Aceh ‘tenggelam’ dengan puing. Banda Aceh, pesisir Aceh Besar, Calang, Meulaboh, sempat hilang dari peta tergenang air hitam pekat. Bagian pesisir lain Aceh tak separah kota-kota itu.
Sehari setelah bencana, pemerintah menetapkannya sebagai hari berkabung nasional dan darurat kemanusiaan. 30 Desember, Badan Koordinasi Nasional Penanganan Bencana dan Pengungsi (Bakornas PBP) dibentuk dan dipimpin Wakil Presiden oleh Yusuf Kalla. Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat (Menko Kesra), Alwi Shihab ditunjuk sebagai ketua harian dan berkantor di Pendopo Gubernur Aceh.
Seminggu Aceh lumpuh total, gelap-gulita. Informasi tak tentu, pengungsi membludak, mayat-mayat bergelimpangan di mana-mana. Tangis dan air mata tak terbendung. Terlalu panjang menuliskan kisah tragedi nan pilu ini. Relawan dari seluruh pelosok Indonesia dan penjuru dunia berbondong ke Aceh mengirimkan bantuan, tak pernah putus sampai sekarang. Gempa masih sering mengguncang Aceh dalam hitungan ribuan. Terbesar pada 28 Maret 2005, yang membuat Nias dan Pulau Simeulu porak-poranda lagi. Kerusakan bertambah besar dan korban kembali berguguran.
Praktis setelah tsunami, Aceh dikenal di seluruh pelosok dunia, sebagai daerah bencana. Sebagian kecil negara-negara di dunia telah mengenal Aceh lebih dulu lewat kisah konflik antara GAM dan Pemerintah Indonesia.
Tsunami kemudian menjadi pendobrak pintu Aceh yang selama ini tertutup rapi, ketika konflik dilabeli urusan internal dan tak boleh dicampuri asing. Saat akses terbuka, publik dunia pun tercengang. Bukan hanya tsunami, tetapi juga kisah perang teramat panjang.
Yang tercatat, sebanyak 129.775 orang tewas, 36.786 lagi hilang dan setengah juta orang menjadi pengungsi. Mereka hidup di tenda-tenda pengungsian. Dari segi materil, 120.000 rumah rusak atau hancur, 800 kilometer jalan dan 2.260 jembatan rusak atau musnah, 693 fasilitas kesehatan (rumah sakit, Puskesmas, Pos Imunisasi, dan klinik) rusak atau hancur dan 2.224 gedung sekolah rusak atau hancur. Kerugiannya ditaksir sekitar U$ 4,5 milyar.
Tsunami membuka pintu Aceh bagi siapa saja. Status darurat sipil tenggelam sendirinya. Ribuan relawan asing masuk, berlomba-lomba memberi bantuan. Pelan-pelan Aceh mulai membangun kembali kehidupannya. Darurat sipil pun dicabut. Kemudian status Aceh diganti dengan tertib sipil sejak 19 Mei 2005, ketika Aceh sedang membangun pasca-tsunami. Kontak senjata masih terjadi di daerah pedalaman, meski skalanya sudah kecil.
***
Mustahil membangun kembali Aceh tanpa damai. Kondisi inilah yang membuat petinggi Indonesia dan GAM memikirkan lagi perdamaian, agar tak banyak lagi warga Aceh yang menjadi korban sia-sia. Damai pun disenandungkan. Pembahasan mencari damai di Aceh dipikirkan Pemerintah Indonesia dan GAM, disertai desakan masyarakat internasional.
Presiden Indonesia kala itu, Susilo Bambang Yodhoyono yang terpilih pada Oktober 2004 lebih serius. Pemerintah mengajukan sejumlah tawaran kepada GAM untuk berunding. Mereka sepekat duduk semeja, difasilitasi Crisis Management Initiative (CMI), pimpinan mantan Presiden Finlandia, Martti Ahtisaari, sebagai juru penengah. Semua pada tujuan sama, membangun Aceh kembali dari keturpurukan akibat konflik dan bencana.
Akhir Januari 2005, kedua delegasi awal bertemu di Helsinki, Finlandia. Tim Indonesia mengirim sepuluh wakilnya, termasuk tiga petinggi sebagai perunding: Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Hamid Awaluddin, Menteri Komunikasi dan Informasi Sofyan Djalil, dan Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Widodo A.S.
Gerakan Aceh Merdeka dipimpin Perdana Menteri GAM Malik Mahmud, yang datang dari Swedia, negeri tempat para pemimpin pemberontakan itu bermukim selama ini. Bersamanya ada Menteri Luar Negeri GAM Zaini Abdullah, juru bicara GAM Bakhtiar Abdullah, M. Nur Djuli (GAM Malaysia) dan Nurdin Abdul Rahman (GAM Australia).
Dialog resmi ini sebagai yang pertama, setelah sepanjang 1999-2002 mereka berunding tapi tak mencapai titik temu. Saat itu, GAM menghendaki kemerdekaan Aceh, RI menolak dan hanya memberikan opsi otonomi khusus. Selanjutnya, pintu perundingan dikunci dengan operasi militer di Aceh, dalam status Darurat Militer.
Lebih setengah tahun, dialog lima babak di Helsinki sampai pada kesimpulannya. Ketua tim perunding Indonesia, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Hamid Awaluddin dan Ketua perunding GAM, Perdana Menteri, Malik Mahmud, membubuhkan tanda tangan perdamaian.
Tepat 15 tahun lalu, warga bersorak riang di Masjid Raya Baiturrahman, Banda Aceh. Menyaksikan momen sejarah penting mengakhiri jalan perang yang teramat panjang. Aceh memasuki babak baru, damai yang dinanti setelah konflik mendera, setelah rakyat kelewat jera.
Pemerintah Aceh dan warga Aceh selalu memperingati momen itu sepanjang tahun, setiap tanggal 15 Agustus. Selamat Ulang Tahun Perdamaian Aceh ke-15, semoga perang tak terulang. []
Note: Materi tulisan ini, pernah tayang pada saat peringatan 14 Tahun Damai Aceh, atau 15 Agustus 2019. Untuk memperingati 15 Tahun Damai Aceh, kami menayangkan kembali setelah melakukan beberapa penyempurnaan.