Melawan Stunting di Tanah Seulanga

Deklarasi Gerakan Pencegahan dan Penanganan Stunting (Geunting), di Lapangan Blang Padang, Banda Aceh, Minggu (3/3). Foto: Humas Aceh

"Dulu saya membayangkan andaikata ada satu dokter di satu puskesmas, semua masyarakat akan terlayani. Penyakit di masyarakat akan terobati," kata Taqwallah mengenang masa-masa muda, saat ia ditugaskan menjadi Kepala Puskesmas di Seunudon, 25 tahun silam.

Ternyata apa yang Taqwallah pikirkan di tahun 1993 silam itu berbeda jauh dengan kenyataan hari ini. Di puskesmas, dokter umum ditugaskan lebih dari satu. Anggaran negara digelontorkan ratusan juta tiap tahunnya untuk gampong/desa. Kini di setiap gampong juga sudah ada bidan desa. Pemerintah gampong pun mengelola uang mencapai satu miliar.

"Tidak pernah kita bayangkan puskesmas mengelola uang ratusan juta dan gampong mengelola satu miliar tapi kasus hari ini adalah stunting," kata Taqwallah, miris.

Angka stunting di Aceh memang masih tinggi. Prevalensi stunting di Aceh hampir mencapai 37,9 persen, lebih tinggi dari angka rata-rata nasional yang hanya 30,8 persen. Artinya 4 dari 10 bayi yang lahir di Aceh menderita stunting.

Data sebaran angka stunting di 23 kabupaten/kota se-Aceh. Foto: Husaini/acehkini

Data Dinas Kesehatan Aceh mencatat, 51.496 anak-anak Aceh menderita stunting. Data tertinggi adalah di Aceh Timur. Di mana, 8.583 masyarakat di sana mengalami stunting. Angka terendah adalah di Sabang, 476 anak yang menderita stunting.

Stunting adalah masalah gizi kronis atau fenomena pertumbuhan anak yang tidak sesuai dengan pertumbuhan yang semestinya. Penyebabnya adalah tidak tercukupinya asupan gizi sejak dari dalam kandungan.

Namun demikian, tidak semua anak yang bertubuh pendek mengalami stunting. Ada ciri lain yang bisa memastikan anak terkena stunting, yaitu melambatnya pertumbuhan gigi dan wajah tampak lebih muda dari anak seusianya. Mereka yang terkena stunting, akan susah untuk fokus dan kemampuan menangkap otaknya yang lemah.

Faktor akhir inilah yang amat berbahaya. Otak anak yang masa kecil terserang stunting akan mengalami pertumbuhan yang amat lambat. Risiko lain, mereka sangat rentan terkena penyakit.

"Bayangkan akan lahir anak-anak yang tidak sempurna otaknya. Mereka nanti akan memimpin kita di masa depan," kata Sekretaris Daerah (Sekda) Aceh, Taqwallah.

Lantas apa yang membuat stunting di Aceh begitu tinggi, padahal peluang mengentaskan penyakit tersebut seharusnya sangat besar? Taqwallah mengira, keikhlasan dari petugas medis dan kesadaran dari pemerintahan hingga ke tingkat gampong yang mulai memudar. Ia mengibaratkan banyak pekerja layaknya telepon umum.

"Kita tidak mau bekerja lebih. Kerja kita tak lebih seperti telepon umum. Dimasukkan koin baru bekerja," kata Taqwallah. Seharusnya, kata dia, sebagai insan penerima amanah, seluruh pimpinan haruslah menjalankan dengan penuh tanggung jawab.

Sebagai upaya kampanye pengentasan stunting di Tanah Seulanga ini, Taqwallah melakukan roadshow ke kabupaten/kota mengumpulkan seluruh bidan desa, kepala desa, kepala puskesmas hingga seluruh kepala rumah sakit se-Aceh. Kepada mereka Taqwallah meminta agar bergerak bersama, menjadikan upaya pengentasan stunting sebagai pekerjaan dan tanggung jawab bersama.

"Hidup kita ini adalah untuk memudahkan orang dan dengan itu kita dijamin masuk surga," kata Taqwallah di Kabupaten Bener Meriah, Selasa (15/10).

Upaya yang dilakukan Sekda Taqwallah sebagai bentuk dukungan atas Peraturan Gubernur Aceh (Pergub) Nomor 14 Tahun 2019 Tentang Pencegahan dan Penanganan Stunting Terintegrisi di Aceh. Pada 3 Maret lalu, Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Aceh Nova Iriansyah beserta pimpinan PKK Aceh bersama para perwakilan pemerintah kabupaten/kota se-Aceh juga sudah mendeklarasikan Gerakan Pencegahan dan Penanganan Stunting (Geunting) sebagai upaya melawan stunting di bumi Serambi Makkah.

Saat mendeklarasikan Geunting, Nova Iriansyah menyatakan bahwa penanganan stunting sangat penting karena berkaitan dengan masa depan bangsa. Untuk itu, kata Nova, Pemerintah Aceh menargetkan angka stunting di Aceh turun minimal di bawah angka nasional.

Menurutnya, salah satu cara mewujudkan target penanganan stunting di Aceh adalah dengan melakukan gerakan bersama. “Semua pihak dan semua sektor harus turut berperan dalam upaya pencegahan dan penanganan stunting di Aceh, karena sangat berimbas bagi pembangunan karakter sumber daya manusia dan mental generasi penerus bangsa. Karena itu, sangat penting untuk mengikat dan mengingatkan, bahwa gerakan ini adalah kewajiban semua pihak,” tegas Nova.

Organisasi kemasyarakatan yang memberdayakan perempuan yakni Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) Aceh pun kini giat melakukan berbagai upaya menyebarkan pemahaman pada masyarakat akan pentingnya menanggulangi stunting. Salah satu terobosan TP PKK Aceh yang dilakukan untuk melawan stunting di Tanah Rencong dengan meluncurkan program Rumoh Gizi Gampong di tingkat desa.

Peluncuran Rumoh Gizi Gampong pertama dilakukan Wakil Ketua TP PKK Aceh, Dyah Erty Idawati, di Desa Bandar Lampahan, Kecamatan Timang Gajah, Kabupaten Bener Meriah, pada Jumat (12/7). Kemudian diikuti peluncuran Rumoh Gizi Gampong lainnya, di antaranya di Meunasah Gampong Ara, Pidie; dan pada Selasa (15/10) diluncurkan di Gampong Sungai Lueng, Kota Langsa.

Dyah mengatakan, PKK bisa menjadi mitra strategis pemerintah untuk bisa menurunkan serta membebaskan Aceh dari stunting pada tahun 2022. Ini akan terus dilakukan pihaknya seiring mempersiapkan generasi terbaik dalam menyongsong bonus demografi Indonesia di tahun 2025 hingga 2036 mendatang. Untuk itu, dia mengharapkan agar pada tahun 2020 mendatang Rumoh Gizi Gampong bisa operasional di seluruh Aceh.

Rumoh Gizi Gampong merupakan bentuk pemberdayaan masyarakat di tingkat gampong/desa dalam upaya pencegahan stunting. Kegiatannya mencakup kombinasi program-program spesifik dan sensitif untuk pencegahan dan penanganan stunting di Aceh.

Setidaknya ada empat kegiatan utama Rumoh Gizi Gampong, di antaranya memberikan edukasi gizi dan memantau pertumbuhan dan konsumsi secara terstruktur pada kelompok risiko (bumil, ibu balita, remaja putri); dan memberikan pelayanan gizi dan memastikan kelompok risiko mendapatkan layanan kesehatan dan gizi.

Menurut Taufik Riswan, Direktur Koalisi Advokasi Pemantau Hak Anak (KAPHA) Aceh, peluncuran Rumoh Gizi Aceh yang telah dilakukan di beberapa gampong tersebut menjadi sebuah inovasi dan unggulan dalam menanggulangi stunting di Tanah Seulanga. "Program ini sebenarnya inovasi dan menjadi unggulan, cuma harus dipastikan di dalam pengelolaan rumah tersebut. Jadi nantinya Rumoh Gizi ini tidak hanya menjadi program sesaat," ujarnya, Selasa (15/10).

Menanggapi tingginya angka penderita stunting di Aceh, Kepala Dinas Kesehatan Aceh, dr. Hanif, menginstruksikan seluruh petugas kesehatan di seluruh Aceh, khususnya bidan desa untuk senantiasa memantau setiap ibu hamil di gampong-gampong. "Semua lapisan masyarakat, kasus ini tanggung jawab bersama," sebutnya.

Sesuai dengan instruksi Sekda Aceh, kata Hanif, ada beberapa titik pantau yang harus dilakukan oleh bidan desa. Selain mendata dan memantau ibu hamil, para bidan harus memastikan status ibu hamil, apa akan melahirkan secara normal atau pun masuk dalam kelompok risiko tinggi atau risti.

Menurutnya, kelompok risti tersebut dapat ditandai dari beberapa hal. Di antaranya melihat usia ibu hamil. Jika ia hamil anak pertama di usia 35 tahun atau di bawah 15 tahun maka ibu tersebut masuk dalam kelompok risti. Jika rentang anak pertama dengan anak kedua berselang hingga 5 tahun, juga masuk dalam kelompok risti. "Jika ibu hamil masuk kelompok risti, tenaga kesehatan harus memastikan pasien tertangani dengan baik," ujar Hanif.

Tingginya angka stunting di Aceh juga mendorong pihak perguruan tinggi untuk terlibat dalam pencegahan stunting. Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry mulai memfokuskan Kuliah Pengabdian Masyarakat (KPM) bagi mahasiswanya pada semester ganjil ini pada permasalahan gizi kronis atau stunting.

“Menyikapi tingginya angka stunting Aceh yang menduduki peringkat tiga nasional untuk angka stunting balita, di bawah Nusa Tenggara Timur (NTT) dan Sulawesi Barat (Sulbar), maka pimpinan UIN Ar-Raniry menyepakati bahwa perguruan tinggi harus ikut terlibat dalam gerakan pencegahan stunting yang terjadi di Aceh,” ujar Maimun, Kepala Pusat Pengabdian Masyarakat (P2M) UIN Ar-Raniry.

Sementara itu, Direktur KAPHA Aceh Taufik Riswan menilai perlu ada update data yang serius oleh tenaga ahli yang profesional terkait angka stunting di Aceh. Menurutnya kalau hanya mengandalkan data yang dikirim relawan desa tanpa didampingi tenaga ahli, maka akan ada yang tidak valid.

Taufik Riswan mencontohkan apa yang dialami pihaknya sekitar tiga bulan yang lalu. Mereka menerima 16 data stunting dari pedalaman Pidie, namun dari 7 yang dikunjungi terdapat satu data yang keliru.

"Dari 16 data, ada 7 yang kami kunjungi di pedalaman Tiro. Kami mendapatkan satu data yang keliru. Setelah ditinjau ternyata kondisinya tidak seperti yang dilaporkan oleh relawan. Ada kerancuan di pendataan," ujarnya.

"Jadi ke depan perlu di-update ulang situasi stunting yang ada di Aceh yang benar-benar dikelola oleh tenaga profesional di bidangnya, sehingga kita mengetahui persis strategi penanggulangannya," kata Taufik.

Angka stunting di Aceh yang bersumber dari Dinas Kesehatan Aceh, Oktober 2019. Foto: Dok. acehkini

Di sisi lain, aparatur gampong juga perlu ditingkatkan pemahamannya tentang stunting. Sehingga nantinya diharapkan mereka bisa melaporkan kalau seandainya menemukan kasus stunting di gampong.

Taufik menyebut karena ada gampong yang mereka kunjungi dimana di situ banyak angka stunting. Namun masyarakatnya menganggap itu hal yang biasa karena mereka melihat kondisi tubuhnya saja, tanpa melihat asupan gizinya yang kurang.

"Artinya sangat penting keterlibatan seluruh perangkat desa, tapi harus didampingi oleh tenaga profesional," ujar Taufik.

Menurut Taufik, perlu ada keseriusan dari kepala daerah mulai Gubernur hingga ke tingkat kabupaten/kota dalam mengatasi stunting di Aceh. Bentuk keseriusan itu menurutnya dapat berupa bentuk kebijakan, program dan anggaran terkait penguatan isu stunting di masyarakat.

"Karena penanganan stunting di level kabupaten/kota bekerjanya masih sektoral masih di bawah dinas kesehatan saja, sebenarnya ini harus menjadi multisektor. Mungkin hal ini perlu ada surat edaran dari gubernur," kata Taufik.

Ia menyebut yang dibutuhkan sekarang untuk menanggulangi angka stunting yang tinggi di Aceh bukan program sesaat, melainkan program jangka panjang yang berkelanjutan. "Oleh karena itu strateginya memperkuat stakeholder daerah setempat," ujarnya.

Sekretaris Daerah (Sekda) Aceh, Taqwallah, saat memberikan pembekalan Program BEREH dan penanganan stunting kepada petugas kesehatan dan kepala desa di Aceh Tengah. Foto: Humas Aceh

Pada pembekalan petugas kesehatan kabupaten/kota di Aceh, Taqwallah meminta supaya mereka harus memastikan agar bayi yang lahir mendapatkan inisiasi menyusui dini (IMD), atau menghisap air susu ibu (ASI) perdana atau eksklusif begitu lahir. "Jika anak mendapatkan itu, anak biasanya akan terhindar dari sakit sampai usia 3 bulan pertama," kata dia.

Usai melahirkan, sambung Takwallah, para bidan harus memberikan pemahaman bagi ibu bayi untuk memberikan asi eksklusif hingga bayi berusia 24 bulan atau 1.000 hari pertama kehidupan.

"Jika kita bisa melakukan itu, insya Allah anak akan terhindar dari stunting," kata Taqwallah.[]