Yusdarita Korban Konflik Aceh, Penjaga Air di Kampung Kedua Jokowi
PerbesarTak ada yang menonjol dalam penampilannya, berbaju batik dipadu jilbab hitam, Yusdarita duduk di depan bersama 5 rekannya. Mereka para perempuan hebat, tampil memaparkan pengalaman menjaga Sumber Daya Alam (SDA) Aceh di wilayah masing-masing, kepada puluhan perempuan lainnya.
Acara bertema ‘Temu Perempuan Penjaga Sumber Daya Alam di Aceh’ adalah forum refleksi dan berbagi pengalaman sesama perempuan, diikuti oleh 50-an perempuan di seluruh Aceh, bersama sejumlah pengambil kebijakan. Pertemuan dua hari di Banda Aceh, berakhir Senin (16/12) difasilitasi oleh The Asia Foundation dan lembaga Hutan, Alam dan Lingkungan Aceh (HAkA).
Yusdarita, salah seorang perempuan hebat yang didapuk sebagai narasumber itu berasal dari Desa Rembele, Kecamatan Bukit, Kabupaten Bener Meriah. Bicaranya lugas, disertai canda-canda saat mengisahkan pengalamannya menjaga sumber air di kampungnya, tempat Presiden Indonesia, Joko Widodo (Jokowi) menghabiskan masa mudanya selama tiga tahun pada 1985-1988, saat bekerja di PT Kertas Kraft Aceh.
“Menjaga sumber daya alam dan sumber air, tak bisa dilakukan sendiri-sendiri, harus berkelompok dan saling mendukung,” kata Yusdarita.
Keinginannya menjaga sumber air mulai dilakukannya sejak konflik Aceh berakhir pada 2005 lalu. Dipicu kekhawatiran banyak lahan perkebunan yang dibuka di wilayahnya, menebang hutan, diganti tanaman palawija dan sayur-sayuran. Wilayah di kaki Gunung Burni Telong memang dikenal subur, bercuaca dingin.
Yusdarita khawatir, kawasan hulu Sungai Redelong (Wih Delong) bakal terganggu, berpotensi ancaman kekurangan air. Sungai ini mengirimkan airnya ke Krueng Peusangan yang menggabungkan beberapa aliran sungai kecil lainnya di kawasan Bener Beriah dan Aceh Tengah. Krueng Peusangan berperan penting sebagai penyedia air bagi beberapa kabupaten di kawasan pesisir seperti Bireuen dan Kota Lhokseumawe.
Ingin kerjanya tak sia-sia, Yusdarita mengajak sejumlah perempuan lainnya berkampanye, lalu membentuk sebuah komunitas. Namanya, Komunitas Rawar Bengi dan Payung Bumi, semua anggotanya perempuan.
Dia kemudian ikut dalam dalam struktur kepemimpinan desa, yaitu pengurus Mukim Simpang Tiga pada 2013. Mukim adalah struktur adat di Aceh yang membawahi beberapa desa. “Saya terus mengawal kegiatan untuk menjaga resapan air, menjaga air agar tidak tercemar bersama pengurus mukim lainnya,” katanya.
Mereka menginisiasi program menanam tanaman alpukat dan nangka di lahan-lahan yang telah kosong. Dua pohon itu bermanfaat, selain hasil buahnya, juga mampu menahan debit air bawah permukaan tanah. “Saat musim kering, air yang ditangkap tanaman ini akan dikeluarkan,” katanya.
“Tantangannya tentu banyak. Karena ada pihak-pihak yang tidak senang atau terganggu kehidupannya dengan penataan sumber daya air itu,” sambung Yusdarita.
Seiring waktu, dukungan datang dari pemerintah, termasuk Badan Pengelola Daerah Aliran Sungai (BPDAS), yang memfasilitasi pembuatan puluhan ribu bibit pohon alpukat dan nangka, untuk ditanam di sepanjang hulu sungai. Pembagian pohon ini kepada masyarakat mendapat tanggapan baik, karena juga bermanfaat secara ekonomi.
Hambatan paling berat datang dari pengusaha galian C illegal di sekitar hulu sungai. Mereka terus berjuang menutup menutup galian illegal tersebut, agar mata air tetap terjaga. Perlahan kampanye meluas sampai ke seluruh desa di Bener Meriah. Gerakan menjaga sumber air juga didukung beberapa Lemnbaga Swadaya Masyarakat (LSM) di Aceh.
“Kami terus mendorong masyarakat untuk menanam alpukat, kopi, dan tanaman yang mampu menyerap air lainnya di lahan-lahan yang telah dibersihkan. Artinya tidak hanya menanam sayur-mayur seperti tomat, wortel dan kol,” katanya.
Kini, kampanye menanam pohon sekaligus menjaga sumber air terus dilakukan Yusdarita dan kelompoknya di kampung kedua Presiden Jokowi.
Saat masih belasan, Yusdarita masih ingat kerap bertemu Jokowi yang tinggal di Desa Bale Atu, berbatasan langsung dengan Desa Rembele. Dulunya sebelum pemekaran, Desa Rembele hanya sebuah dusun di bawah administrasi Desa Bale Atu.
Di benak Yusdarita, sosok Jokowi dulunya sangat akrab dengan warga sekitar. “Suami saya yang selalu bertemu beliau, kerap ngopi sama-sama, karena suami juga bekerja di PT KKA. Kami belum menikah saat itu,” sambungnya.
Presiden Jokowi kembali ke sana, pada 2 Maret 2016 lalu untuk meresmikan Bandara Rembele. Jokowi sempat bernostalgia bertemu dengan sejumlah rekan lamanya di sana.
Pejuang Kaumnya
Yusdarita, perempuan tangguh dari Bener Meriah, telah saya kenal sejak 2010. Saat itu kami bertemu di Banda Aceh, kala dia menjadi nominasi dalam anugerah Perempuan Aceh Award (PAA) 2010. Setelahnya, kami pernah bertemu sekali
Perempuan kelahiran 4 Juni 1974 silam, tahan banting. Dia punya pengalaman lain, merasakan pahitnya masa konflik. Kerap mengalami intimidasi dan kekerasan tak langsung. Ayahnya diculik orang tak dikenal, dan sampai kini tak pernah kembali. Abangnya dan adiknya dianiaya, hartanya dirampok, rumahnya dirusak dan digerebek para pihak dalam konflik Aceh.
“Ayah saya diculik pada Februari 2000,” ujarnya mengenang. Ayahnya adalah kepala Desa Rembele, Kecamatan Bukit, Bener Meriah (dulu masuk dalam Kabupaten Aceh Tengah).
Saat itu konflik Aceh sedang memuncak. Abangnya ikut merasakan penganiayaan, juga adiknya. Beruntung mereka masih hidup hingga kini. “Kadang abang saya diambil, adik saya juga. Pulang-pulang badan mereka memar.”
Konflik Aceh yang bercampur konflik etnis di dataran tengah Aceh, memperparah trauma Yusdarita kala itu. Dia etnis Aceh campur Gayo, suaminya, Listo yang dinikahi pada 1994, etnis Jawa. Saat gelombang pengungsian terjadi akibat kontak senjata dan kecurigaan antar etnis, Yus dan suaminya ikut mengungsi. Ke Bireuen, lalu Pidie dan terakhir ke Banda Aceh.
Otomatis kebunnya tak terurus. Kerjanya sebagai kader Posyandu pun tak penting lagi. Trauma membuatnya terpaksa mengungsi. Dan di pengungsian lah, Yusdarita banyak belajar dan bangkit. Konflik Aceh belum reda.
Dia kerap bolak-balik Banda Aceh- Bener Meriah yang berjarak 350 kilometer, sendiri. Suaminya belum berani. Bersama beberapa ibu di desanya, Yus menginisiasi berdirinya koperasi, membuat kue untuk menghidupi hidup para perempuan bernasib sama.
Dia kemudian diajak bergabung sebagai Relawan Perempuan untuk Kemanusiaan (RPuK) yang berbasis di Aceh. Tujuannya adalah memulihkan trauma para perempuan yang merasakan tindak kekerasan akibat konflik.
Konflik Aceh berakhir kala penandatanganan kesepakatan damai (MoU) Helsinki, 15 Agustus 2005. “Saya senang dan kembali berkumpul terus bersama keluarga di kampung, juga mengabdi bagi kaum perempuan,” ujarnya kepada saya, saat kami bertemu pertama kali.
Semangatnya semakin membara dalam memperjuangkan kaumnya. “Saya melihat, saat konflik perempuan berada di depan, mencari nafkah, mengurus anak, kerjanya ganda. Pascadamai, sepertinya perempuan terpinggirkan,” sambungnya.
Kerjanya sebagai relawan perempuan tak ditinggalkan, sambil mengurus kebun kopinya kembali. Rezekinya bertambah, kebun yang dulunya hanya satu hektar bertambah menjadi dua. Suaminya dapat bekerja kembali dengan leluasa.
Rumah yang dulu dirusak, dibangun kembali menjadi lebih baik. “Sangat layaklah untuk ditempati,” kisahnya.
Kesibukan sebagai pengurus koperasi juga berlanjut setelah berbadan hukum. Jadilah Yusdarita super sibuk, mengikuti berbagai pelatihan di Banda Aceh untuk pengetahuan membela kaumnya. Dukungan datang dari suaminya.
Tapi sindiran tetap ada, dari para tetangga. Kerap dia disapa ibu gender atau dibilang murtad terhadap keluarga. “Tapi itu dulu, sekarang saya sudah berhasil membuktikan mampu membela hak kaum perempuan,” Yusdarita tersenyum.
Salah satunya yang berhasil diinisiasi adalah terciptanya sebuah mekasnisme perlindungan perempuan dan anak berbasis komunitas di Kampung Rembele. Setelah berhasil, mekanisme itu dicoba di beberapa desa lainnya. Sistem itu, perempuan menjadi mediator dalam kasus kaumnya, yang menjadi korban kekerasan, juga pembela hak anak.
Kerjanya semakin nyata dalam membela perempuan. Selain sebagai nominator Perempuan Aceh Award 2010, Ibu tiga anak itu juga menjadi nominator Perdamaian tingkat regional untuk N-Peace Network di Thailand pada Oktober 2011. []