Dasbor Peta Monitoring Kepatuhan Protokol Kesehatan di https://covid19.go.id

Sebagai seorang pemerhati peta, saya termasuk orang yang iseng melihat perkembangan pandemi COVID-19 ini dari situs web Pemerintah (https://covid19.go.id/). Terutama pada bagian yang menyajikan data dalam bentuk visualisasi berupa Peta.

Malam ini (22/07), saya kembali iseng pantau situs web tersebut dan melihat ada bagian baru berjudul Monitoring Kepatuhan Protokol Kesehatan. Wah, apa ya isinya?

ilustrasi tertib menggunakan masker. Photo by Visual Karsa on Unsplash

Langsung seketika saya klik, dan ternyata berupa dasbor peta. Konsep tampilan berupa dasbor peta memanfaatkan teknologi data-driven dan visualisasi data.

Serupa dengan 2 dasbor peta sebelumnya yang sudah ada di situs web tersebut. Ternyata monitoring kepatuhan tersebut juga dikembangkan menggunakan platform dari Highchart (https://www.highcharts.com/).

Penggunaan platform tersebut mempercepat proses penyajian data, bahasa sederhananya tidak dibutuhkan keahlian seorang kartografer handal untuk penyajian datanya secara kartografis.

Dasbor peta yang berisi informasi pemantauan kepatuhan terhadap protokol kesehatan di tengah pandemi ini memuat 2 indikator yaitu (1) kepatuhan memakai masker dan (2) kepatuhan menjaga jarak & menghindari kerumunan.

ilustrasi poster jaga jarak. Photo by Andy Holmes on Unsplash

Data tampaknya dikumpulkan oleh petugas di lapangan karena dalam dasbor tersebut memuat informasi mengenai jumlah orang dipantau dan jumlah titik dipantau.

Saya membayangkan bahwa petugas lapangan sepertinya tidak sekedar mengumpulkan jumlah orang tetapi, titik pantau tersebut juga memiliki informasi lokasi berkoordinat yang dapat diolah lebih lanjut oleh Satgas COVID-19 untuk keperluan analisis.

Misalnya, terkait perluasan sebaran atau penambahan titik pantau, sehingga dapat semakin representatif menggambarkan kondisi di lapangan.

Jika mencermati kemampuan filter data yang disediakan hingga level kelurahan/desa. Semoga data masukannya (memang) merupakan hasil pengumpulan langsung di lapangan pada unit terkecilnya yaitu kelurahan/desa.

Tentunya peran satgas COVID-19 pada tingkat desa atau bahkan RW/RT dapat dioptimalkan untuk meningkatkan kuantitas dan menjamin kualitas data, serta menertibkan warga agar patuh protokol kesehatan.

Kembali ke dasbor peta tersebut, maka saya pun langsung melakukan filter data. Kemudian, terlihat batas wilayah administrasi unit kelurahan/desa dengan warnanya. Warna wilayah tersebut sesuai dengan kriteria persentasenya pada daerah tersebut. Kemudian, datanya dapat difilter berdasarkan waktu per periode mingguan.

Data per hari ini (22/07) yang saya akses dapat memperlihatkan informasi data periode minggu lalu yaitu dari tanggal 12-18 Juli 2021. Menariknya lagi, datanya dapat diunduh dalam bentuk tabel di Ms. Excel.

Kolom tabel berisi keterangan kode BPS, sehingga saya pun menebak bahwa data spasial wilayah administrasi yang digunakan dalam sajian dasbor peta ini berasal dari data spasial BPS. Tapi, bisa jadi tebakan saya meleset karena misalnya mereka hanya menggunakan data kode BPS tersebut untuk memudahkan proses normalisasi data.

Secara umum, tatkala situs web COVID-19 ini menyediakan data yang dapat diunduh, sehingga dapat diolah kembali dengan platform lain maka pertanyaan mengenai keterbukaan data perlahan mulai dijawab.

Tahap berikutnya adalah membuka dengan jelas (dan transparan) data tiap layer yang digunakan dalam analisis penentuan zonasi, atau bahkan jika perlu menyajikan data dinamis dari parameter yang digunakan dalam penentuan PPKM Level 3-4.

Bahkan, saya sempat menulis jika situasi pandemi COVID-19 semakin mengganas dan di luar kendali kita, maka Indonesia memerlukan Peta Darurat Kesehatan Pandemi COVID-19. WHO sendiri memiliki Peta Darurat Kesehatan yang berisi kejadian pandemi COVID-19 ini sebagai situasi darurat global.

Di sisi lain, isu kian kritisnya pasokan oksigen atau sejumlah warga yang meninggal karena kekurangan oksigen di rumah sakit juga perlu menjadi perhatian perlunya data keberadaan dan distribusi oksigen yang terpadu.

Melihat sejumlah situasi sporadis data dan informasi, kemudian berita tentang Ketua DPR RI, Puan Maharani yang menuntut kejujuran dan keterbukaan dari Pemerintah tentang data pandemi ini. Memantik saya untuk mencoba menulis bahan untuk mengkritisi soal keterbukaan data pandemi COVID-19.

Namun, keberadaan dasbor peta monitoring kepatuhan protokol kesehatan ini menjadi pintu masuk perbaikan penanganan pandemi COVID-19.

Langkah selanjutnya adalah bagaimana peta yang ada pada situs web COVID-19 dapat dikomunikasikan ke publik. Saya masih melihat peta-peta, data, hingga grafik yang ada di situs web COVID-19 belum terkomunikasikan dengan baik ke publik.

Peta seyogyanya dapat dioptimalkan untuk menggugah kesadaran sosial masyarakat melalui kecerdasan spasial tiap individu.

Itulah sekedar telisik singkat dan sederhana saya sebagai pemerhati peta, silahkan langsung kunjungi dan pelajari kondisi daerah kita masing-masing.