Beragam Kesulitan Bangun Infrastruktur Perbatasan

Pembangunan di daerah perbatasan tidak semudah membalikan telapak tangan. Berbagai tantangan seperti letak geografis, kultur penduduk hingga minimnya peralatan dan bahan material menjadi kendala yang harus dihadapi.
Indonesia memiliki tiga wilayah yang berbatasan langsung dengan negara tetangga. Yakni Pulau Kalimantan berbatasan dengan Malaysia, Papua dengan Papua Nugini, dan Nusa Tenggara Timur dengan negara Timor Leste.
Direktur Jenderal Bina Marga Kementerian Pembangunan dan Perumahan Rakyat, Arie Setiadi Moerwanto, menceritakan kesulitan yang harus dihadapi dalam membangun infrastruktur di wilayah perbatasan. Persoalan utama adalah masalah data wilayah perbatasan yang sangat sedikit.

Menurut Arie, pemerintah belum memiliki informasi dan data akurat mengenai potensi dan peta wilayah yang ada di wilayah perbatasan. Meskipun sudah 71 tahun merdeka, belantara hutan dan sungai harus dipetakan terlebih dahulu sebelum memulai pembangunan.
“Selanjutnya masalah distribusi. Untuk mengirimkan alat berat saja susah ke sana,” kata Arie kepada kumparan beberapa waktu lalu.
Kementerian PUPR harus membawa alat-alat berat ke perbatasan dengan menggunakan transportasi udara. Sebab hanya cara tersebut yang dianggap paling memungkinkan mengingat belum adanya akses jalan di sana.
"Alat itu sampai rusak memang di situ semuanya. Enggak bisa dibawa lagi karena harganya untuk mengirim bisa lebih mahal," jelas Arie.

Kemudian pembangunan pun membutuhkan tenaga kerja. Menurut Arie, membangun infrastruktur bukan hanya sekadar jalan, jembatan, atau pelabuhan saja. Tapi ada hal penting lainnya yang harud diperhatikan yakni membangun sumber daya manusia asli daerah dengan cara melibatkan mereka dalam pembangunan infrastruktur tersebut
"Kalau mau cepat dan gampang, ambil saja dari Jawa. Tapi kan ini secara keseluruhan enggak bagus, akan menimbulkan kecemburuan. Kami coba berdayakan penduduk lokal, susah memang karena harus mendidik dulu. Tapi dengan itu kita membentuk suatu keluarga dan mereka akan melindungi kita juga buat bekerja," ujarnya.
Selain itu, permasalahan audit dalam rencana anggaran juga kerap menjadi persoalan. Terkadang rencana pembangunan harus meleset akibat fluktiatifnya kondisi di lapangan. Hal itu kerap menjadi temuan dalam audit realisasi anggaran.

“Misalnya dengan Rp 100 juta bisa membangun jalan sekian kilometer. Tapi dengan berbagai kesulitan dan tantangan ternyata tidak bisa. Itu seringkali dikira fiktif, padahal kan tidak,” katanya.
Arie berharap pembangunan infrastruktur di daerah perbatasan bukan hanya bisa memberikan akses jangkauan yang lebih mudah, tapi juga bisa membuka peluang lapangan pekerjaan bagi masyarakat sekitar.
“Jika kawasan di daerah perbatasan bisa tumbuh, maka infrastruktur yang sudah dibangun pemerintah ini bisa benar-benar dirasakan manfaatnya. Masyarakat juga akan merawat infrastruktur tersebut dengan baik,” ujarnya.
Baca juga: Berbenah di Lintas Batas RI Ambisi Jokowi Jalan Perbatasan RI Mulus di 2019 Potensi Wisata Kawasan Perbatasan Harus Dikembangkan Melihat Dua Ikon Jembatan di Daerah Perbatasan Mengintip Video Pembangunan Lintas Batas RI
