Berbenah di Lintas Batas RI

Kunjungan Presiden Joko Widodo ke Entikong, Kalimantan Barat, pada Januari 2015 membuat dia heran. Musababnya, kondisi kawasan perbatasan yang timpang dari kota, apalagi pulau Jawa. Jalanan butut, pos lintas batas yang tidak layak, dan kemiskinan.
Jokowi melihat adanya kesenjangan pembangunan di tapal batas antara Indonesia dan Malaysia. Negeri Jiran memiliki pos lintas batas negara yang tertata rapi, jalanan yang mulus, dan kondisi masyarakat yang cukup baik.
“Malu. Kita mampu membangun etalase negara yang jauh lebih baik,” kata Jokowi saat itu.
Indonesia memiliki tiga wilayah perbatasan, yakni di Kalimantan yang berbatasan dengan Serawak Malaysia, wilayah perbatasan Papua-Papua Nugini, dan perbatasan Nusa Tenggaran Timur dengan Timor Leste. Kondisinya juga serupa, jauh dari pembangunan.
Kini, jalan perbatasan dan pos lintas batas negara sudah dibangun. Untuk tahap satu, ada tujuh yang sudah selesai yakni Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Entikong, PLBN Badau, Aruk (di Kalimantan Barat), Motaain, Matamasin, Wini (di Nusa Tenggara Timur), dan Skouw (Papua).

Pembangunan tahap tersebut meliputi bangunan utama PLBN, bangunan pemeriksaan terpadu, rumah pompa, bangunan gudang sita, car wash, check point, serta Hardscape dan ,Kawasan.
Sementara untuk tahap II dengan kontrak multiyears atau anggaran tahun jamak 2017-2018 akan dibangun perumahan petugas kepabeanan, keimigrasian, karantina, pengamanan, rumah ibadah, tempat makan, Wisma Indonesia, gedung serbaguna, kantor pengelola, serta pekerjaan pendukung lainnya.
Pembangunan jalan perbatasan juga terus dilakukan. Untuk kawasan perbatasan Kalimantan-Malaysia yang memiliki total panjang 1.900 kilometer, kini jalan sudah tersambung mencapai 1.454 kilometer dan ditargetkan bisa mencapai 1.633,9 kilometer pada tahun ini.

Sementara jalan perbatasan Papua memiliki panjang 1.111,15 kilometer dan ditargetkan bisa tersambung 901,1 kilometer pada tahun ini. Sedangkan jalan perbatasan NTT-Timor Leste sepanjang 176,19 kilometer ditargetkan bisa rampung seluruhnya.
Direktur Jenderal Bina Marga Arie Setiadi mengatakan, pembangunan jalan ditargetkan bisa rampung seluruhnya pada 2019. Menurut dia, kini aksesibilitas arus barang maupun orang di wilayah tersebut menjadi lebih mudah.
“Yang menyebabkan kita tidak bisa bersaing dengan negara pesaing kita seperti Malaysia dan lainnya adalah biaya logistik mahal karena infrastruktur jelek. Program presiden ini membuka jalan dulu. Pengembangan kawasan pasti mengikuti,” kata Arie saat ditemui kumparan (kumparan.com) di Kantornya, Kebayoran, Jakarta Selatan, beberapa waktu lalu.

Arie mengatakan, kulitas jalan yang dibangun beragam. Ada yang hanya pengerasan batu saja, ada yang diaspal biasa hingga aspal hotmix. Menurut dia, pembangunan disesuaikan dengan kontur wilayah di perbatasan tersebut.
“Kami berpikir sebaiknya dibuka saja dulu. Kualitas jalan meskipun baru pengerasan batu, yang penting bisa dilewati,” ujarnya.
Bukan hanya permasalahan biaya logistik, kedaulatan negara juga terancam apabila terus dibiarkan seperti tersebut, Bina Marga di bawah Kementerian Pembangunan Umum dan Perumahan Rakyat sesuai arahan Presiden mulai membangun perbatasan mulai dari Papua, Kalimantan, dan Nusa Tenggara Timur.
“Kalau enggak bangun Papua, we are losing our Papua, jangan tanya IRR berapa dan lain lain. Tapi dengan membangun perbatasan, nanti akan generate bukan hanya ekonomi, tapi society di sana akan terbangun, itu basic prinsipnya," kata Arie.
Baca juga Berbenah di Lintas Batas RI Ambisi Jokowi Jalan Perbatasan RI Mulus di 2019 Beragam Kesulitan Bangun Infrastruktur Perbatasan Potensi Wisata Kawasan Perbatasan Harus Dikembangkan Melihat Dua Ikon Jembatan di Daerah Perbatasan Mengintip Video Pembangunan Lintas Batas RI
