Membongkar Kemiskinan Tersembunyi

Seharusnya tidak ada kemiskinan di negeri ini. Foto: Dok. penulis @a.saefuddin

Kemiskinan masih menjadi PR besar bagi bangsa. Jika tidak diperkuat komitmen pengentasannya, maka dapat dipastikan kemiskinan akan melahirkan kemiskinan selanjutnya.

INDEF memproyeksikan angka kemiskinan pada tahun 2023 pada angka 9,3 persen. Artinya, lebih dari 20 juta penduduk Indonesia yang miskin. Sementara itu, hasil Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) 2022 melansir bahwa rata-rata upah buruh (yang didefinisikan juga sebagai karyawan/pegawai) sebesar 3,07 juta rupiah.

Kalau angka pendapatan itu kita konversikan dengan berbagai kebutuhan hidup, tentu banyak yang bertanya tentang kelayakan hidup para buruh itu. Dan ironisnya, masih banyak warga Indonesia yang tidak jelas pendapatannya. Makin 'ngenes' lagi.

Oleh karenanya, harus ada upaya yang serius untuk meningkatkan keberlangsungan hidup masyarakat yang tidak hanya sekedar berpuas diri ketika bisa memenuhi standar ‘untuk hidup’ semata. Upaya ini tentu harus ditopang oleh program-program pemerintah yang tepat sasaran serta berkelanjutan. Bukan sebatas bantuan yang bertujuan meningkatkan daya beli sesaat, misalnya seperti BLT itu. Kesungguhan pemerintah dalam mengentaskan kemiskinan ini jangan sekedar retorika.

Secara umum definisi kemiskinan memang selalu diidentikkan dengan ketidakmampuan dalam memenuhi kebutuhan dasar. Ketidakmampuan ini terjadi karena adanya gap antara pendapatan dan apa yang seharusnya menjadi pengeluaran. Apalagi harga-harga kebutuhan pokok pangan dan energi terus-terusan naik tak terkendali.

Sebagai makhluk sosial, kebutuhan dasar itu tentu tidak sederhana namun sangat kompleks. Bukan sekedar kebutuhan yang berdiri sendiri, tetapi saling kait mengait dengan berbagai faktor kehidupan lainnya. Meskipun demikian, untuk kebutuhan dasar terkait pangan saja kita masih belum mampu memenuhi standar sehatnya. FAO pernah menetapkan rata-rata biaya per hari per orang untuk bisa mengkonsumsi pangan sehat sebesar 3,54 dolar AS.

Jika dikonversikan ke rupiah (1 USD = Rp. 15.000,00), maka satu hari pengeluaran yang ‘hanya’ untuk memenuhi pangan bergizi sekitar 60 ribu rupiah. Belum lagi ada biaya-biaya wajib lainnya, seperti listrik, kompor, ongkos transportasi, dan lain sebagainya. Tentu akan kewalahan. Apalagi bila dikaitkan dengan kebutuhan biaya pendidikan dan kesehatan. Semakin berat kehidupan mereka.

Padahal, kebutuhan-kebutuhan tersebut saling berkaitan. Tidak bisa dipisahkan. Oleh karena itu sinergi program inter dan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, termasuk juga antar kementerian/lembaga terkait perlu diperkuat. Bukan berjalan sendiri-sendiri, yang ujung-ujungnya angka kemiskinan tidak pernah terselesaikan.

Sering masyarakat dibuat pusing dengan tumpang tindihnya program. Bukannya semakin mengentaskan kemiskinan, malahan semakin menyita waktu mereka serta semakin tergantung pada bantuan sesaat. Siklus kemiskinan terus berjalan. Nominal bantuan semakin menjulang, tetapi tidak menyentuh persoalan dasar kemiskinan.

Untuk kelayakan pendidikan misalnya. Benar, pemberian biaya gratis sudah mulai mewarnai pendidikan (negeri) di Indonesia. Akses anak-anak untuk mendapatkan pendidikan, mulai dari dasar sampai menengah semakin terbuka. Secara kasat mata, sudah tidak memungkinkan lagi adanya anak yang tidak bisa sekolah.

Hanya saja persoalannya tidak terhenti hanya dengan status bersekolah saja. Harus ada pemenuhan hak-hak siswa sehingga mereka bisa menjalankan proses belajarnya dengan optimal. Diantaranya yang masih sering terjadi sampai saat ini adalah kelas yang layak serta guru yang memadai. Juga tidak ada lagi program bantuan gizi berupa, misalnya, makan bubur kacang hijau setiap hari atau setidaknya selang sehari.

Program bantuan makanan bergizi bagi anak sekolah ini berdampak juga bagi ekonomi masyarakat. Mereka bisa berjualan kacang hijau atau pangan lokal lainnya yang langsung dibeli oleh Pemda dengan dana APBD. Efek ganda program ini bisa kemana-mana, termasuk menyita korupsi, karena rakyat bisa langsung mengontrol.

Jika pendidikan dianggap sebagai salah satu hak dasar yang harus dipenuhi, maka ketika melihat realitas kemiskinan tidak hanya berpatokan dengan kelayakan tempat tinggal semata. Lihatlah juga kondisi sekolah-sekolah yang ada. Jangan sekedar mereka diwajibkan berpakaian seragam sekolah sambil disuruh menghafal, padahal perut melilit, perih.

Kabar mengenai masih adanya sekolah yang tidak layak ini datang silih berganti. Tidak hanya di pedesaan, di kota-kota besar pun masih ada. Mulai dari ruang kelas sampai fasilitas lainnya, termasuk WC dan kantin sekolah.

Yayasan Penguatan Partisipasi, Inisiatif, dan kemitraan Masyarakat Indonesia (YAPPIKA), pernah membuat ringkasan atas fakta ketidaklayakan sekolah. Menghimpun dari data Kemendikbud, organisasi nirlaba ini memberikan beberapa kesimpulan, diantaranya 1 dari 5 anak SD di Indonesia terancam bahaya.

Penyebabnya tidak lain karena mereka belajar di sekolah yang memiliki ruang kelas yang rusak. Kondisi kelas yang rusak dan tidak layak ditempati akan serta merta memberikan dampak bagi kesehatan siswa.

Tidak cukup dengan kelas yang tidak layak, kondisi pengajarnya juga masih menjadi persoalan. Polemik masih banyaknya guru yang berpendapatan minim dan miris menjadi indikator akses pendidikan yang terbaik itu belum merata.

Jangankan berkemampuan memenuhi asupan sesuai dengan standar pangan sehatnya FAO, dibandingkan dengan pendapatan rata-rata upah buruh yang pernah dirilis BPS itu juga masih jauh. Masih banyak guru yang berstatus honorer dengan akumulasi pendapatan mengajarnya di bawah satu juta rupiah.

Fakta minimnya pendapatan yang tidak mampu menjangkau terpenuhinya asupan gizi pangan serta tempat tinggal yang layak pastilah akan berdampak pada kondisi kesehatan keluarga. Sementara itu, harapan terputusnya rantai kemiskinan melalui penguatan generasi dini sulit terjamah ketika suasana tidak layak itu juga masih bersemayam di satuan pendidikannya. Akhir kata, kemiskinan terus tumbuh dan berputar dengan siklusnya.

Jadi, sudah saatnya bergerak bersama untuk memutus mata rantai kemiskinan ini. Bongkar ruang-ruang kemiskinan yang tersembunyi. Baik yang bersumber dari mentalitas masyarakatnya, maupun yang ‘bersumber’ dari ketidakmampuan kita bersinergi dalam agenda pemberantasan kemiskinan.

Atau, apakah mungkin ada yang memang sedang menikmati di balik hadirnya angka kemiskinan itu? Jika ada, sungguh zalim!