Restitusi: Pengertian, Tujuan, hingga Proses Pengajuannya

Restitusi adalah istilah yang berkaitan dengan hukum. Foto: Pexels.com

Restitusi adalah istilah yang sering digunakan untuk menggambarkan proses pemulihan atau penggantian kerugian. Secara umum, restitusi kerap diartikan sebagai bentuk kompensasi atau pengembalian yang ditujukan untuk menyeimbangkan kembali kondisi yang terdampak oleh suatu kerugian atau peristiwa tertentu.

Restitusi sendiri memiliki makna yang berbeda dalam berbagai konteks, termasuk dalam hukum. Lantas, apa itu restitusi dalam hukum? Simak penjelasan lengkapnya dalam artikel ini.

Pengertian Restitusi

Dalam hukum, restitusi adalah hak yang diberikan kepada korban atau keluarga korban yang menderita kerugian. Foto: Pexels.com

Restitusi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mengandung beberapa arti, yaitu:

Efendi Kurniawan dalam buku Viktimologi dalam Kebijakan Hukum Pidana menjelaskan bahwa restitusi dalam hukum ialah hak yang diberikan kepada korban atau keluarga korban yang menderita kerugian akibat tindak pidana, dan pembayaran ini dilakukan oleh pelaku atau pihak ketiga.

Restitusi diatur dalam sejumlah regulasi, salah satunya Peraturan Pemerintah No. 35 Tahun 2020 dan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 1 Tahun 2022, yang mengatur prosedur pengajuan dan penerimaan restitusi bagi korban tindak pidana.

Baca Juga: Pengertian Badan Hukum dan Tugasnya

Tujuan Restitusi

Restitusi diberikan guna memulihkan kondisi korban dan menegakkan keadilan. Foto: Pexels.com

Tujuan dari pemberian restitusi adalah memulihkan kondisi korban dan menegakkan keadilan. Berikut adalah beberapa tujuan utama restitusi:

Baca Juga: 2 Sumber Hukum Tata Negara di Indonesia

Bentuk Restitusi

Restitusi diberikan dalam beberapa bentuk. Foto: Pexels.com

Merujuk pada Pasal 4 Perma No.1 Tahun 2022, restitusi diberikan dalam beberapa bentuk, sesuai dengan kerugian dan penderitaan yang dialami oleh korban. Berikut adalah beberapa bentuk restitusi:

Perlu diketahui bahwa bentuk restitusi yang beragam ini disesuaikan dengan kebutuhan dan dampak tindak pidana yang dialami oleh korban.

Baca Juga: Prinsip-prinsip HAKI dalam Hukum Indonesia

Proses Pengajuan Restitusi

Restitusi diatur dalam sejumlah regulasi penting, seperti Peraturan Pemerintah No. 35 Tahun 2020 dan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 1 Tahun 2022. Foto: Pexels.com

Proses pengajuan restitusi di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban serta Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 1 Tahun 2022. Permohonan restitusi bisa diajukan oleh korban sebelum keputusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Proses pengajuan ini harus melibatkan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) dan Jaksa Penuntut Umum.

Jika permohonan diajukan setelah putusan pengadilan, prosedur pengajuan akan mengikuti aturan yang ditetapkan oleh pengadilan. Dalam pengajuan restitusi, korban atau perwakilannya dapat berkonsultasi dengan LPSK untuk memastikan dokumen-dokumen yang dibutuhkan sudah lengkap dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Apabila permohonan disetujui, pengadilan akan mengeluarkan perintah kepada pelaku untuk membayar restitusi sesuai dengan jumlah yang telah ditetapkan. Apabila pelaku atau pihak ketiga tidak mampu membayar, maka proses lebih lanjut akan ditentukan oleh peraturan yang ada.

(SAI)