Serangan Hoaks Masif ke KPU, Sisa Polarisasi Quick Count Pilpres 2014

Selain membantu masyarakat untuk mengetahui hasil pemilu lebih cepat, metode quick count atau hitung cepat ternyata memicu serangan hoaks masif terhadap sejumlah penyelenggara pemilu khususnya KPU.

Serangan hoaks secara masif ini terjadi setelah quick count pada pemilu 2014 lalu dimulai. Tidak hanya KPU, Mahkamah Konstitusi (MK) pun ikut terkena imbasnya.

"Jadi sebelum pemilu itu, hoaks yang menyerang penyelenggara pemilu dalam hal ini KPU sangat sedikit. Baru muncul sesudah hari H pemilu. Ketika quick count muncul, kemudian beberapa hari setelah itu. Saat itu mulailah serangan kepada KPU sangat masif. Bahkan tidak hanya KPU, MK pun kena serangan," ujar Septiaji Eko Nugroho selaku Ketua Masyarakat Antifitnah Indonesia saat hadir di acara Opini 2 Sisi, baru-baru ini.

Kondisi serupa ternyata kembali terjadi menjelang pelaksanaan Pemilu 2019. Di mana dua kandidat capres pilpres 2019 sama seperti pada 2014 lalu yakni Jokowi dan Prabowo.

"2014 itu kan kontestasinya hampir sama dengan yang sekarang, satu dan dua. Hanya bedanya 2018 dua-duanya sama-sama orang baru," tuturnya.

Septiaji menilai, masifnya serangan hoaks yang terjadi jelang pemilu 2019 ini merupakan sisa-sisa polarisasi sejak quick count pilpres 2014 silam yang dibumbui dengan isu-isu minor. Seperti isu adanya WNI yang masuk dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT).

"Itu kan real, tetapi masyarakat sekarang melihat kacamata negara itu dari jendela medsos di mana masyarakat cenderung melakukan generalisasi," ungkapnya.

Terkait Pilpres 2019, kumparan sendiri menjalin kerja sama dengan empat lembaga quick count. Mereka adalah CSIS, LSI Denny JA, Indobarometer, dan Charta Politika.