Mengapa Temasek Holdings Tidak Disuntik Anggaran Negara?

Suasana ikon Singapura, Merlion Park. Foto: Anggita Aprilyani/kumparan

Tidak seperti banyak perusahaan investasi milik negara di berbagai negara lain, Temasek Holdings beroperasi tanpa ketergantungan pada 'Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)' Singapura. Hal ini disebabkan oleh model bisnis yang mandiri, struktur kepemilikan yang unik, serta prinsip manajemen keuangan negara yang berorientasi pada efisiensi dan keberlanjutan fiskal.

Dengan pendekatan ini, Temasek tidak hanya menjadi entitas investasi yang berorientasi laba, tetapi juga merupakan bagian dari strategi ekonomi Singapura dalam memisahkan peran negara sebagai regulator dan pelaku pasar.

1. Model Bisnis dan Struktur Kepemilikan

Temasek Holdings merupakan entitas investasi negara yang beroperasi dengan prinsip komersialisasi penuh, yang membedakannya dari model perusahaan milik negara (BUMN) di banyak negara lain. Didirikan pada tahun 1974, Temasek mengambil alih aset-aset yang sebelumnya dikelola langsung oleh pemerintah Singapura.

Namun, setelah itu, Temasek bertransformasi menjadi perusahaan yang berorientasi laba tanpa intervensi langsung dari pemerintah dalam keputusan investasinya. Pendekatan ini sejalan dengan teori agensi (agency theory), di mana pemisahan kepemilikan dan pengelolaan menciptakan tata kelola yang lebih efisien dan mengurangi risiko moral hazard dalam penggunaan dana publik.

2. Sumber Dana Temasek

Tidak seperti banyak perusahaan investasi negara lainnya, Temasek tidak menerima suntikan dana langsung dari APBN Singapura. Modal awalnya berasal dari aset yang dialihkan oleh pemerintah saat pendiriannya. Sejak itu, Temasek sepenuhnya bergantung pada arus kas internal, yang bersumber dari keuntungan investasi, dividen perusahaan portofolio, serta hasil transaksi investasi seperti penjualan aset dan penggalangan dana di pasar modal. Pola pendanaan ini mencerminkan pendekatan pasar bebas dalam pengelolaan aset negara dan mengurangi potensi distorsi ekonomi yang sering muncul akibat subsidi pemerintah terhadap perusahaan milik negara.

3. Perbedaan dengan Sovereign Wealth Fund (SWF) Lain

Singapura memiliki dua entitas utama dalam pengelolaan kekayaan negara, yaitu Temasek Holdings dan Government of Singapore Investment Corporation (GIC). GIC berfokus pada pengelolaan cadangan devisa negara dan menerima dana dari pemerintah, sementara Temasek beroperasi sebagai perusahaan investasi murni dengan sumber pendanaan mandiri. Perbedaan ini menunjukkan dualisme dalam manajemen aset negara Singapura, di mana GIC berperan dalam stabilisasi ekonomi makro, sedangkan Temasek bertindak sebagai investor strategis untuk meningkatkan daya saing global.

4. Prinsip Keuangan Singapura: APBN Tidak Digunakan untuk Bisnis Komersial

5. Kinerja Keuangan yang Kuat

Temasek memiliki rekam jejak kinerja keuangan yang kuat, dengan portofolio global yang mencakup berbagai sektor seperti keuangan, telekomunikasi, teknologi, dan infrastruktur. Karena kinerjanya yang menguntungkan, Temasek tidak memerlukan suntikan modal dari pemerintah dan justru berkontribusi terhadap cadangan fiskal Singapura.

Temasek Holdings tidak mendapatkan suntikan dana dari APBN karena prinsip manajemen keuangan yang diterapkan oleh pemerintah Singapura. Sebagai perusahaan investasi, Temasek didesain untuk beroperasi secara komersial dan mandiri, dengan mengandalkan keuntungan investasinya sendiri daripada menggunakan dana publik. Hal ini mencerminkan model pengelolaan aset negara yang berbeda dengan pendekatan di banyak negara lain yang sering menyuntikkan dana ke BUMN.

Pragmatisme Ekonomi Singapura

Ekonomi Singapura sering disebut sebagai pragmatis karena tidak terpaku pada satu paradigma ekonomi tertentu, tetapi mengadopsi kombinasi berbagai teori yang sesuai dengan kebutuhan negara. Model ekonomi ini menggabungkan prinsip pasar bebas dari ekonomi neoklasik dan monetaris dengan intervensi strategis negara dalam sektor-sektor kunci, sebagaimana terlihat dalam peran Temasek Holdings dan GIC dalam mengelola aset negara. Pemerintah juga menjalankan model "developmental state", di mana mereka aktif mengarahkan pembangunan ekonomi melalui investasi jangka panjang dan kebijakan industri yang terstruktur.

Selain itu, Singapura mengadopsi kebijakan fiskal yang konservatif, tetapi tetap menerapkan stimulus ekonomi selektif dalam situasi krisis, seperti yang terlihat dalam paket kebijakan saat krisis keuangan global 2008 dan pandemi COVID-19. Pendekatan ini berbeda dengan model Keynesian yang lebih sering mengandalkan belanja publik secara langsung sebagai alat utama dalam stabilisasi ekonomi.

Dalam hal kesejahteraan sosial, Singapura juga mengembangkan sistem yang berbasis pada tanggung jawab individu dengan intervensi minimum dari negara, seperti melalui Central Provident Fund (CPF) untuk jaminan pensiun dan perumahan bersubsidi berbasis kepemilikan. Dengan kombinasi kebijakan ini, Singapura menunjukkan bahwa pragmatisme ekonomi adalah kunci keberhasilannya dalam menjaga keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, stabilitas keuangan, dan daya saing global.