Warga Pulau Hiri, Ternate Galang Koin untuk Bangun Jembatan Pelabuhan
PerbesarWarga Kecamatan Pulau Hiri, Kota Ternate, Maluku Utara, buat penggalangan koin bangun pelabuhan untuk akses warga ke Kota Ternate.
Aksi penggalangan koin tersebut adalah bentuk kritik warga Pulau Hiri yang kecewa dengan sikap pemerintah Kota Ternate, yang hingga saat ini masih berjanji membangun tambatan labuh.
Padahal, warga Pulau Hiri, hampir setiap hari beraktivitas menyeberangi lautan ke Kota Ternate.
Sebelumnya, para remaja di Pulau Hiri, harus menyeberangi laut untuk aktivitas Sekolah Menengah Atas (SMA) di Kota Ternate, sebab, hanya ada Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Petama (SMP) di pulau mereka. Pada tahun 2015, aktivitas SMA baru dimulai di Pulau Hiri.
Begitu pun soal akses kesehatan. Beberapa kali, ibu hamil harus dirujuk ke RSU di Ternate mengunakan speedboat dari Pulau Hiri. Mereka kesulitan akibat tak ada jembatan penyeberangan yang layak. Harus turun menginjak karang laut untuk sampai ke daratan di Ternate, ketika air laut surut.
Wawan Ilyas, warga Pulau Hiri, kepada cermat, Minggu (23/8) mengatakan, pelabuhan penyeberangan dari Kelurahan Sulamadaha ke Pulau Hiri merupakan kebutuhan vital orang Hiri.
"Sudah lama pelabuhan ini diusulkan ke pemerintah dan DPRD setempat, namun tidak menunjukkan hasil yang memuaskan. Anggota DPRD yang terpilih selama ini pun tidak sepenuhnya memperjuangkan kepentingan bersama Orang Hiri, " kata Wawan, kesal.
Wawan bilang, berkaca dari pengalaman pahit selama ini, yang mereka hadapi, maka, warga Hiri mengambil inisiatif untuk melepaskan ketergantungan pada pemerintah.
"Bahkan setiap kepentingan politik pilwako. Mosi ketidakpercayaan ini kami sampaikan dengan cara menggalang dana dari partisipasi masyarakat Hiri, baik yang bermukim di Hiri maupun yang berdomisili di wilayah-wilayah lain Kota Ternate dan daerah sekitarnya," ungkapnya.
kecamatan Pulau Hiri tidak satu daratan dengan Pulau Ternate, dengan luas 12,96 Km2 dan 6 kelurahan. Badan Pusat Statistik tahun 2018 mencatat, jumlah penduduk Kecamatan Pulau Hiri pada tahun 2017 adalah 2.799 jiwa.
Butuh Ketegasan Pemerintah
Sahrony A Hirto, Dosen Kebijakan Publik, Universitas Muhammadiyah Maluku Utara mengatakan, Pemerintah Kota Ternate, sebelumnya, sekira tahun 2014-2015, telah membuat nomenklatur tambatan labuh untuk akses penyeberangan warga Pulau Hiri ke Kota Ternate.
Dalam nomenklatur itu, tambatan labuh atau pelabuhan penyebarangan, akan dibangun di daerah yang kini disebut sebagai lokasi wisata Pantai Jikomalamo. Lokasi wisata pantai itu kini dikelola oleh salah satu pengusaha ternama di Ternate.
"Äsumsinya adalah, apa pertimbangan pemerintah hingga pemanfaatannya (pembagunan tambatan labuh) belum maksimal. Alasan harus diutamakan, misalnya, pemerintah belum melaksanakan itu karena belum ada terminal pelabuhan--belum ada akses pendukung pelabuhan,"ujar Sahrony.
"jadi, soal pembangunan pelabuhan tersebut butuh ketegasan pemerintah,"tambahnya.
Sahrony, yang juga warga Pulau Hiri bilang, hampir semua rencana membangun tambatan labuh untuk akses warga Pulau Hiri, terbentur dengan lokasi pariwisata.
Sebelumnya, warga Hiri berlabuh di Hol Sulamadaha. Akibat lokasi tersebut menjadi lokasi pariwisata, akses pun menjadi sulit. Bahkan, rencana pemindahan pelabuhan tersebut pun pernah dialihkan ke Pantai Kelurahan Tobololo. Namun, lagi-lagi, lokasi tersebut menjadi tepat wisata pantai.
"Jadi sepertinya orang Hiri pandai memilih lokasi wisata dari pada lokasi untuk dijadikan pelabuhan," Sahrony menyinggung.
Sahrony mengulang, pemerintah Kota Ternate harus tegas, soal nomenklatur yang telah dibuat. Sebab, lokasi tambatan labuh tersebut telah dikelola menjadi lokasi wisata.
"Sekarang sudah menjadi lokasi destinasi wisata, nah itu yang harus menjadi perhatian pemerintah mempertegas karena nomenklatur utama adalah tambat labuh. Kedua, pemerintah harus menunjukan sikap kalau pun itu adalah kawasan tempat wisata, dia harus menjadikan satu asumsi bahwa ada peralihan," ungkapnya.
Kata Sahrony, seharusnya tak ada asumsi liar terkait warga Hiri tak mau di lokasi yang telah ditetapkan dalam nomenklatur tersebut, dengan alasan di lokasi tersebut ombak atau angin laut, dan jauh dari akses jalan utama. Sebab, jika membangun tambatan, seharunya, katanya, fasilitas pendukung lainnya dibangun pula seperti terminal tunggu dan lainnya.
"Dengan memperhatikan hal itu, apakah ini ada indikasi pembiaran? Kalau pemerintah berasumsi harus pindah ya harus dipertegaskan bangun (pelabuhan) baru kapan," tegas Sahrony.
Meski begitu, Sahrony bilang, soal akses pendidikan patut berterima kasih kepada pemerintah karena ada SD, SMP, dan kini baru ada SMA yang juga mulai aktif dari tahun 2015.
"Kalau dulu, SMA harus berjuang dari subuh melawan ombak, menggunakan perahu kayu ke Kota Ternate. Kalau pulang, jika air laut surut, harus buka sepatu, hingga menggulung celana panjang di bagian kaki, karena harus turun ke laut,"ungkapnya.
"Selain itu, hingga kini, warga Pulau Hiri masih mengandalkan air hujan untuk kebutuhan hidup seperti minum hingga mandi,"ungkapnya.