Dinamika Batas Negara, Kejahatan, dan Ideologi Transnasionalisme

Dosen Prodi HI UKI Jakarta dan Research Fellow di INADIS
Konten dari Pengguna
16 Juni 2022 20:33
·
waktu baca 3 menit
sosmed-whatsapp-whitecopy-link-circlemore-vertical
Tulisan dari Darynaufal Mulyaman tidak mewakili pandangan dari redaksi kumparan
Ilustrasi Batas Negara di Laut (Štefan Štefančík/Unsplash)
zoom-in-whitePerbesar
Ilustrasi Batas Negara di Laut (Štefan Štefančík/Unsplash)
ADVERTISEMENT
Konsep batas negara di masa globalisasi tentu saja berbeda dengan konsep tentang hal yang sama di masa lampau. Batas negara semakin semu di masa kontemporer, sehingga tentu saja transaksi ideologi hingga kejahatan pun dapat dengan mudah lewat begitu saja dan menetap. Lantas dinamika kejahatan lintas batas negara diAsia Tenggara pun beragam dengan segala kompleksitasnya jika dibandingkan dengan masa lalu.
ADVERTISEMENT
Isu seperti penyebaran ideologi, penangkapan ilegal, hingga sengketa geopolitik menghiasi dinamika batas negara secara kontemporer di Asia Tenggara. Kasus batas negara mendapatkan banyak sekali tanggapan dalam diskursus akademik, seperti dalam webinar riset INADIS (Indonesian Institute of Advanced International Studies), Universitas Nahdlatul Ulama Kalimantan Timur, dan Universitas Kristen Indonesia, Juni 2022 yang lalu.
Farhan Julianto (2022), yang juga peneliti INADIS, menjelaskan mengenai pasukan paramiliter Tiongkok yang mencari ikan sejauh-jauhnya dengan mengeklaim traditional fishing ground atau wilayah memancing tradisional. Walaupun bukan merupakan bagian dari militer Tiongkok, kelompok ini diberitakan mendapatkan arahan dari Angkatan Laut (AL) Tiongkok. Hal ini disebabkan oleh kelompok paramiliter yang merupakan kelompok di luar struktur resmi militer dan juga merupakan aktor non-negara, maka negara Tiongkok tidak dapat dituntut menggunakan hukum imtermasional. Negara-negara yang tergabung dalam Perhimpunan Bangsa-bangsa Asia Tenggara (ASEAN) juga tidak dapat merespons secara militer ataupun unilateral karena hanya akan memperburuk keadaan.
ADVERTISEMENT
Dari sini terlihat bahwa Tiongkok mengendalikan narasi atas apa yang terjadi di Laut Cina Selatan (LCS). Situasi ini diperburuk oleh ketidaksepakatan di antara negara-negara ASEAN sendiri dalam menghadapi masalah di LSC. Oleh karena itu, negara-negara ASEAN seharusnya dapat bersatu dan segera menyelesaikan Code of Conduct mengenai LCS serta memasukkan masalah LCS ke dalam ASEAN Plan of Action to Combat Transnational Crime dan meningkatkan kehadiran mereka di LCS.
Kemudian, contoh kasus batas negara yang lain seperti yang diungkapkan Sari Mulyani (2022), dosen HI UNU Kaltim, bahwa kejahatan transnasional berbasis laut seperti perompakan kapal batu bara, sering terjadi. Insiden perompakan dengan anak buah kapal (ABK) Indonesia di Laut Sulu—wilayah perairan yang dianggap tidak aman di Asia Tenggara—pada tahun 2016 merupakan salah satunya.
ADVERTISEMENT
Sektor energi memang merupakan pemasukan besar untuk Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, dan Kalimantan Utara, dengan Laut Sulu menjadi jalur kapal batu bara menuju Tiongkok, Jepang, dan Korea Selatan. Peristiwa perompakan di tahun 2016 tersebut mendorong terjadinya kerja sama antara Indonesia, Filipina, dan Malaysia untuk memastikan kawasan jalur perdagangan, terutama perdagangan batu bara, laut aman. Walaupun demikian, negara-negara ASEAN tetap menghadapi tantangan berupa peningkatan tindak kejahatan lintas batas negara di daerah perairannya. Oleh karena itu, negara-negara ASEAN harus meningkatkan komitmennya dalam menjaga keamanan lautnya.
Terakhir, Angel Damayanti, akademisi HI UKI Jakarta (2022), mencoba menyorot dinamika batas negara dan hubungannya dengan kejahatan melalui dimensi lain, yaitu bagaimana Islamofobia mengancam stabilitas kawasan ASEAN. Contohnya, gerakan separatisme di Pattani memicu ketegangan di antara Thailand dan Malaysia, sementara isu Rohingya memicu ketegangan Myanmar dengan negara-negara ASEAN lainnya sekaligus mendorong gerakan solidaritas umat Islam yang berujung pada aksi terorisme di kawasan ASEAN.
ADVERTISEMENT
Untuk mengatasi masalah tersebut, Damayanti mendorong terjadinya dialog khusus antara negara-negara ASEAN dengan negara mitranya termasuk India dan Korea Selatan yang mengalami krisis kemanusiaan terkait Islamofobia. Ia juga menyarankan penguatan kelembagaan, khususnya Komisi HAM ASEAN.
Penulis: Kanya Damarçanti (Direktur Riset INADIS) & Darynaufal Mulyaman (Dosen HI UKI & Research Fellow INADIS)
Baca Lainnya
Sedang memuat...
S
Sedang memuat...
·
Sedang memuat...
S
Sedang memuat...
·
Sedang memuat...
S
Sedang memuat...
·