Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

Ilustrasi Awasi Dana Desa. Foto: inspektorat.waykanankab.go.id

Agar pemerintahan desa berjalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan tujuan pembangunan desa dapat tercapai maka perlu dilakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pemerintahan desa.

Lalu siapakah yang berwenang melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap jalannya pemerintahan desa?

Sesuai dengan Undang-Undang Desa, yang berwenang melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap jalannya pemerintahan desa adalah pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota. Pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota dapat mendelegasikan pembinaan dan pengawasan kepada perangkat daerah.

Pemerintah, baik pusat, provinsi maupun kabupaten/kota memberdayakan masyarakat desa dengan cara menerapkan hasil pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, teknologi tepat guna dan temuan baru untuk kemajuan ekonomi dan pertanian masyarakat desa. Pemberdayaan masyarakat desa juga dilakukan dengan cara meningkatkan kualitas pemerintahan dan masyarakat desa melalui pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan. Selain itu, hal penting yang dilakukan pemerintah adalah mengakui dan memfungsikan institusi asli atau yang sudah ada di masyarakat desa.

Pemberdayaan masyarakat desa dilaksanakan dengan pendampingan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan pembangunan desa dan kawasan perdesaan.

Ilustrasi penggunaan dana desa Foto: Nunki Lasmaria Pangaribuan/kumparan

Pembinaan dan pengawasan pemerintah pusat

Pembinaan dan pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah pusat meliputi memberikan pedoman dan standar pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan desa; memberikan pedoman tentang dukungan pendanaan dari pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten/kota kepada desa; memberikan penghargaan, pembimbingan dan pembinaan kepada lembaga masyarakat desa; memberikan pedoman penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif; memberikan pedoman standar jabatan bagi perangkat desa; memberikan bimbingan, supervisi dan konsultasi penyelenggaraan pemerintahan desa, badan permusyawaratan desa dan lembaga kemasyarakatan; memberikan penghargaan atas prestasi yang dilaksanakan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, badan permusyawaratan desa dan lembaga kemasyarakatan desa; menetapkan bantuan keuangan langsung kepada desa; melakukan pendidikan dan pelatihan tertentu kepada aparatur pemerintahan desa dan badan permusyawaratan desa; melakukan penelitian tentang penyelenggaraan pemerintahan desa di desa tertentu; mendorong percepatan pembangunan perdesaan; memfasilitasi dan melakukan penelitian dalam rangka penentuan kesatuan masyarakat hukum adat sebagai desa; dan menyusun dan memfasilitasi petunjuk teknis bagi bum desa dan lembaga kerja sama desa.

Pembinaan dan pengawasan pemerintah provinsi

Adapun pembinaan dan pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah provinsi meliputi melakukan pembinaan terhadap kabupaten/kota dalam rangka penyusunan peraturan daerah kabupaten/kota yang mengatur desa; melakukan pembinaan kabupaten/kota dalam rangka pemberian alokasi dana desa; melakukan pembinaan peningkatan kapasitas kepala desa dan perangkat desa, badan permusyawaratan desa, dan lembaga kemasyarakatan; melakukan pembinaan manajemen pemerintahan desa; melakukan pembinaan upaya percepatan pembangunan desa melalui bantuan keuangan, bantuan pendampingan, dan bantuan teknis; melakukan bimbingan teknis bidang tertentu yang tidak mungkin dilakukan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota; melakukan inventarisasi kewenangan provinsi yang dilaksanakan oleh desa; melakukan pembinaan dan pengawasan atas penetapan rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota dalam pembiayaan desa; melakukan pembinaan terhadap kabupaten/kota dalam rangka penataan wilayah desa; membantu pemerintah dalam rangka penentuan kesatuan masyarakat hukum adat sebagai desa; dan membina dan mengawasi penetapan pengaturan BUM Desa kabupaten/kota dan lembaga kerja sama antar desa.

Pembinaan Desa. Foto: glesungrejo.desa.id

Pembinaan dan pengawasan pemerintah kabupaten/kota

Sedangkan pembinaan dan pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah kabupaten/kota meliputi memberikan pedoman pelaksanaan penugasan urusan kabupaten/kota yang dilaksanakan oleh desa; memberikan pedoman penyusunan peraturan desa dan peraturan kepala desa; memberikan pedoman penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif; melakukan fasilitasi penyelenggaraan pemerintahan desa; melakukan evaluasi dan pengawasan peraturan desa; menetapkan pembiayaan alokasi dana perimbangan untuk desa; mengawasi pengelolaan keuangan desa pendayagunaan aset desa; melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa; menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan bagi pemerintah desa, badan permusyawaratan desa, lembaga kemasyarakatan, dan lembaga adat; memberikan penghargaan atas prestasi yang dilaksanakan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, badan permusyawaratan desa, lembaga kemasyarakatan, dan lembaga adat; melakukan upaya percepatan pembangunan perdesaan; melakukan upaya percepatan pembangunan desa melalui bantuan keuangan, bantuan pendampingan dan bantuan teknis; melakukan peningkatan kapasitas BUM Desa dan lembaga kerja sama antar desa; dan memberikan sanksi atas penyimpangan yang dilakukan oleh kepala desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Diharapkan dengan adanya pembinaan dan pengawasan, pelaksanaan pemerintahan desa dapat berjalan efisien dan efektif sesuai dengan norma, standar, prosedur dan kriteria serta sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

***