Bisnis
·
6 Juli 2021 10:56
·
waktu baca 1 menit

Ada PPKM Darurat: Luhut Telepon Menaker soal Pekerja, Menaker Imbau Gubernur

Konten ini diproduksi oleh kumparan
Ada PPKM Darurat: Luhut Telepon Menaker soal Pekerja, Menaker Imbau Gubernur (1200031)
searchPerbesar
Menko Marves Luhut B. Pandjaitan sebagai Wakil Ketua Komite Kebijakan Pengendalian Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional. Foto: Maritim.go.id
Terkait pembatasan aktivitas pekerja dan aturan WFH di masa PPKM Darurat, Luhut Binsar Pandjaitan telah menelepon Menaker Ida Fauziyah agar tak memecat pegawai yang WFH. Sebelum itu, Menaker ternyata telah menerbitkan edaran yang mengimbau gubernur agar mengawasi pelaksanaan PPKM Darurat.
ADVERTISEMENT
Imbauan Menaker agar perusahaan-perusahaan mematuhi aturan pembatasan kerja di kantor dan menerapkan WFH (Work From Home), dituangkan dalam Surat Edaran Menaker Nomor M/9/HK.04/VII/2021, diterbitkan 3 Juli 2021.
Dalam surat edaran itu, Menaker meminta para gubernur untuk menyampaikan imbauan kepada pemimpin perusahaan agar mengoptimalkan pelaksanaan edaran nomor M/7/AS.02.02/V/2020 tentang Rencana Keberlangsungan Usaha dalam Menghadapi Pandemi COVID-19 dan Protokol Pencegahan Penularan COVID-19 di Perusahaan yang telah diterbitkan sebelumnya.
"Mematuhi pelaksanaan pengetatan aktivitas sesuai dengan kebijakan PPKM Darurat," tegas Menaker Ida Fauziyah dalam edaran tersebut.
Ada PPKM Darurat: Luhut Telepon Menaker soal Pekerja, Menaker Imbau Gubernur (1200032)
searchPerbesar
Suasana kemacetan kedua arah tol lingkar dalam saat kebijakan PPKM Darurat. Foto: Aditia Noviansyah/kumparan
Ida juga meminta agar dunia usaha mendukung kebijakan pemerintah terkait program vaksinasi COVID-19 dengan mendorong dan memberikan kesempatan atau memfasilitasi pekerja untuk mengikuti vaksinasi.
Sebelumnya, Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan, telah menelepon Menaker untuk meminta perusahaan tak memecat pegawai mereka yang bekerja dari rumah. Sesuai aturan PPKM Darurat, pegawai di sektor esensial separuhnya harus WFH. Sementara pegawai sektor non-esensial seluruhnya harus bekerja dari rumah.
ADVERTISEMENT
"Saya barusan telepon Ibu Menteri Tenaga Kerja (Menaker) untuk juga memberi tahu perusahaan-perusahaan untuk tidak memecat pegawainya dalam konteks ini (imbauan bekerja di rumah)," jelas Luhut saat konferensi pers, Senin (5/7).
Penegasan ini disampaikan, karena Luhut yang juga Koordinator PPKM Darurat, melihat masih banyak pegawai yang diminta bekerja dari kantor. Hal ini ditandai dengan macetnya sejumlah akses jalan menuju ke Jakarta pada Senin (5/7), hari kerja pertama di masa PPKM Darurat.