Anggaran Banyak Dipakai Atasi COVID-19, Jokowi: Pindah Ibu Kota Tidak Hari Ini

Presiden Joko Widodo bersama Gubernur Kalimantan Timur Isran Noor (kanan) saat meninjau lokasi rencana ibu kota baru di Sepaku, Penajam Paser Utara, Kaltim. Foto: Dok. Biro Pers Sekretariat Presiden

Rencana pemindahan ibu kota negara menjadi salah satu program Presiden Jokowi di periode pemerintah kedua. Tapi program pembangunan ibu kota baru yang ditargetkan terwujud di 2024 itu, terhambat pandemi COVID-19 yang banyak menelan anggaran negara.

Lokasi ibu kota baru sudah diputuskan di Kalimantan Timur, yakni sebagian wilayah Kutai Kartanegara dan Penajam Paser Utara. Gubernur Kalimantan Timur, Isran Noor, bahkan sempat menyatakan ground breaking pembangunan ibu kota baru akan dimulai tahun 2021 ini.

"Insyaallah mudah-mudahan. Mohon doanya semua masyarakat Kaltim. Tahun ini direncanakan dimulainya ground breaking pembangunan Istana Presiden baru di lokasi ibu kota negara (IKN) baru," katanya dikutip dari laman resmi Pemprov Kaltim, Rabu (24/3).

Tapi dalam pertemuan dengan partai-partai koalisi pendukung pemerintah, Presiden Jokowi menyinggung proyek ibu kota baru namun pada sisi lain banyak anggaran yang terserap untuk penanganan COVID-19. Menurutnya, Proyek fantastis itu perlu dipikirkan, sementara Jakarta memiliki tantangan yang tidak mudah.

Desain Istana dari Juara Sayembara desain Ibu Kota Baru. Foto: Dok. PUPR

"Perpindahan ibu kota negara tidak akan berlangsung hari ini," kata Jokowi di Istana Negara, Jakarta, Rabu (25/8). Hal itu dia sampaikan di hadapan para ketua umum dan sekjen partai koalisi pemerintah.

Sekjen Partai Nasdem yang juga Menteri Komunikasi dan Informatika, Johnny G. Plate, mengungkapkan paparan Presiden Jokowi itu direspons baik oleh pimpinan parpol koalisi. Termasuk oleh pimpinan Partai Amanat Nasional (PAN) yang baru bergabung ke dalam koalisi.

Menteri PPN/Kepala Bappenas, Soeharso Monoarfo, sebelumnya pernah mematok target jika upacara HUT Kemerdekaan RI pada 2024 bisa dipimpin Presiden Jokowi langsung dari ibu kota baru.

“Tanggal 17 Agustus 2024 itu Presiden bisa melaksanakan 17 Agustus itu di ibu kota baru,” kata Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) itu.