Bahlil: Ekonomi RI Dikuasai 1 Persen Kelompok, Konglomerat Itu-itu Aja

Bahlil Lahadalia usai dilantik sebagai Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal, Rabu (28/4). Foto: Rusman/Biro Pers Sekretariat Presiden

Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal, Bahlil Lahadalia, mengatakan perusahaan swasta, besar maupun kecil, merupakan pahlawan ekonomi ketika pandemi saat ini.

Hal itu disebabkan para pelaku usaha, terutama UMKM bisa meningkatkan daya beli masyarakat melalui penciptaan lapangan kerja, sehingga memberikan masyarakat kepastian pendapatan.

"131 juta lapangan pekerjaan di Indonesia itu kontribusi terbesar dari UMKM sebesar 120 juta. Dari total unit usaha kita 99,7 persen itu UMKM yang jumlahnya 64 juta. Tetapi, akses ekonomi kita dikuasai oleh kelompok yang tidak lebih dari 1 persen," tutur Bahlil dalam Prosesi penandatanganan komitmen kerja sama dalam program kolaborasi PMA/PMDN dengan UMKM di Bali, Sabtu (18/12).

Terkait kelompok pengusaha 1 persen tersebut, Bahlil menceritakan kondisi saat krisis moneter tahun 1998-1999 silam. Dia berkata, saat itu pengusaha besar tidak setangguh pengusaha kecil atau UMKM.

"Tahun 1999 terjadi krisis ekonomi. Inflasi kita 88 persen, defisit 13 persen, cadangan devisa USD 17 miliar, mohon maaf pengusaha besar, waktu itu hampir semua pengusaha besar mencoba melarikan diri, tapi yang menjaga pertahanan ekonomi itu UMKM," ucap Bahlil.

"Kemudian terjadi krisis, ada dua krisis, politik dan ekonomi. Terjadilah reformasi, konsensus politik adalah semua pemilihan secara langsung, gubernur, bupati, wali kota, anggota DPR, menteri, semua berganti-ganti, yang enggak berganti-ganti satu yaitu ekonomi. Konglomerat itu-itu aja enggak pernah ganti," sambung dia.

Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia. Foto: Zabur Karuru/ANTARA FOTO

Sehingga, Bahlil mengatakan melalui kolaborasi perusahaan PMA/PMDN dengan UMKM yang telah berjalan sejak awal dia menjabat, merupakan salah satu instrumen untuk memajukan UMKM dan mengurangi ketimpangan sosial yang terlihat dari rasio gini.

"UMKM kalau tidak ditolong, kalau tidak dilakukan kolaborasi dengan perusahaan besar, susah untuk naik kelas kalau tidak diberi kesempatan. Jangan kita mulai berpikir karena kualitas mereka belum mampu, kewajiban kita membina mereka," kata dia.

Dia menuturkan, jumlah pengusaha di Indonesia masih kalah jauh dengan negara-negara di Asia lain seperti Malaysia dan Singapura. Dengan demikian, Bahlil diberi amanat oleh Presiden Jokowi untuk menciptakan pengusaha baru terutama di daerah-daerah.

"Pak presiden menyampaikan, kita harus menciptakan pelaku-pelaku usaha baru di daerah. Kita harus mampu menciptakan dunia usaha baru karena jumlah pengusaha nasional kita baru 3,4 persen, negara maju minimal double digit. Malaysia sudah 6 persen, Singapura 12 persen. Kenapa? karena kesempatan itu yang tidak kita buka," ujarnya.