Fakta-fakta Terbaru soal Mati Listrik Massal PLN

Plt Direktur Utama Perusahaan Listrik Negara (PLN) Sripeni Inten Cahyani (tengah) menyampaikan keterangan kepada wartawan usai bertemu dengan pimpinan Komisi VII DPR di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (6/8). Foto: ANTARA FOTO/Puspa Perwitasari

PLN telah menormalkan kembali listrik setelah terjadi pemadaman massal di wilayah DKI Jakarta, Banten, Jawa Barat, dan Jawa Tengah pada Minggu (4/8). Namun, kondisi itu tidak membuat masalah yang dihadapi PLN selesai begitu saja.

Perusahaan listrik milik negara ini harus menerima konsekuensi mulai dipanggil menghadap DPR, dilaporkan ke Ombudsman RI, sampai harus memotong gaji karyawan.

Soal pemotongan gaji, PLN beralasan kebijakan tersebut sesuai dengan aturan merit order di perusahaannya. Kalau bekerja tidak bagus, maka pemotongan gaji bisa dilakukan.

"Kalau begini nih, kemungkinan kena semua pegawai. Enggak ngebul satu semester berikutnya," kata Direktur Pengadaan Strategis 2 PT PLN, Djoko Raharjo Abumanan, saat ditemui di Gedung DPR RI, Jakarta, Selasa (6/8).

Lalu, apa saja fakta-fakta terbaru mengenai padamnya listrik secara massal di sebagian besar wilayah pulau Jawa tersebut?

PLN pastikan listrik sudah normal

PLN terus bergerak memastikan layanan sudah normal kembali. Sampai Selasa (6/8) pagi, pembangkit yang sudah masuk sistem sebesar 12.378 MW. Dengan 23 GITET (Gardu Induk Tegangan Ekstra Tinggi) telah beroperasi.

Untuk pemulihan beban padam Wilayah DKI Jakarta pkl 17.50 WIB, wilayah Banten pukul 21.20 WIB dan wilayah Jawa Barat pukul 23.27 WIB kemarin malam (5/08/2019).

Beban puncak listrik hari ini di DKI Jakarta, Banten dan Jawa Barat sebesar 13.674 MW dengan daya mampu total 15.378 MW.

"Alhamdulillah seluruh sistem sudah normal, dan kami akan terus menjaga kestabilan sistem ini," kata Plt Dirut PLN, Sripeni Inten Cahyani, dalam keterangan tertulis, Selasa (6/8).

Pemeliharaan jaringan listrik SUTET Foto: ANTARA FOTO/Asep Fathulrahman

Bos PLN dipanggil DPR

Komisi VII DPR RI telah memanggil Direksi PT PLN (Persero) untuk meminta penjelasan soal mati listrik massal di Banten, Jabodetabek, dan Jawa Barat pada Minggu (4/8).

Pelaksana Tugas Direktur Utama PLN, Sripeni Inten Cahyani, hadir dalam rapat yang digelar Selasa (6/8). Anggota Komisi VII DPR RI, Kurtubi, mengatakan ingin mengetahui secara detail soal penyebab mati listrik massal.

"(Kami) Ingin tahu apa sih penyebab sebenarnya penyebab gangguan listrik? Kalau di ruang publik penyebabnya karena berhentinya sistem transmisi SUTET (500 kV) di Ungaran. Itu yang kita dengar sejauh ini karena pohon apa begitu," katanya.

DPR juga akan mendorong investigasi lebih lanjut terkait penyebab gangguan yang terjadi lebih dari 10 jam itu. Investigasi ini diharapkan dilakukan secara jujur.

PLN Dilaporkan ke Ombudsman

Masyarakat melalui Forum Advokat Muda Indonesia (FAMI) melaporkan PLN ke Ombudsman Republik Indonesia (ORI), atas dugaan maladministrasi saat peristiwa mati listrik massal yang terjadi pada Minggu (4/8).

Sekjen FAMI, Saiful Anam, menduga PLN melanggar beberapa peraturan karena melakukan pemadaman tanpa peringatan.

"Kami melakukan pengaduan pertama kepada Ombudsman terkait maladministrasinya. Dalam UU itu disebutkan bahwa PLN sebelumnya melakukan pemutusan (listrik) itu diharapkan memberitahukan terlebih dahulu. Tapi ini secara tiba-tiba," ujar Saiful di Ombudsman RI, Kuningan, Jakarta Selatan, Selasa (6/8).

FAMI menduga PLN setidaknya melanggar UU No 30 Tahun 2009 Tentang Ketenagalistrikan, tepatnya pasal 6 dan 28, yang isinya memberikan peringatan kepada masyarakat jika ada pemadaman.

Ombudsman RI akan panggil PLN

Ombudsman akan meminta penjelasan PLN terkait penyebab mati listrik massal. Komisioner Ombudsman Laode Ida mengaku sudah mengirimkan surat pemanggilan kepada PLN agar datang pada Kamis (8/8) nanti.

"Pada Kamis nanti, hari ini kami layangkan surat secara langsung kepada Direksi PLN dan pihak yang terkait, termasuk Dirjen Ketenagalistrikan, YLKI, hingga masyarakat pengguna listrik," kata Laode.

Laode menekankan, insiden mati listrik massal itu merupakan kejadian luar biasa yang sangat masif. Bahkan, Ombudsman sudah menerima laporan kerugian mencapai Rp 200 miliar di satu sektor akibat kejadian itu.

Pekerja memasang instalasi listrik di menara Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET) di arteri Porong, Sidoarjo, Jawa Timur, Senin (15/7/2019). Foto: Antara Foto/Umarul Faruq

PLN akan digugat warga

Ketua Forum Warga Kota Jakarta (Fakta) Azas Tigor Nainggolan berencana menggugat PLN karena padamnya listrik secara massal. Ia meminta ganti rugi Rp 5.000 karena tertahan di Stasiun Bogor saat listrik padam pada Minggu (4/8).

"Saya mau menggugat kerugian saja nanti, hanya Rp 5.000 saya mau minta. Kerugian saya tidak bisa pulang tolong dibayarin ongkos dari Stasiun Bogor ke Stasiun Manggarai cuma Rp 5.000. Itu doang," tutur Azas Tigor Nainggolan di Gedung YLBHI, Jakarta, Senin (6/8) seperti dilansir Antara.

Tigor menyebut manajemen PLN bersalah dan melanggar hukum. Selain PLN, dalam kesempatan ini Fakta juga akan menggugat PT Kereta Commuter Indonesia (KCI).

PLN siapkan ganti rugi yang dibayar September 2019

Sebagai konsekuensi semua persoalan yang ada, PT PLN (Persero) menyiapkan anggaran Rp 865 miliar sebagai kompensasi untuk pelanggan yang terdampak mati listrik di hampir sebagian besar Pulau Jawa yang terjadi pada Minggu (4/8).

Direktur Bisnis Regional Jawa Bagian Barat PLN, Haryanto WS, menyampaikan bahwa kompensasi akan dibayarkan pada September 2019. Adapun jumlah pelanggan yang mendapat kompensasi sebanyak 22 juta orang.

"Jumlah kompensasi total Rp 865 miliar untuk 22 juta pelanggan di Jakarta, Jabar, dan Banten. Kami akan berikan kompensasi di rekening Agustus yang dibayar September," katanya.

Kompensasi diberikan kepada pelanggan industri maupun rumah tangga, baik prabayar maupun pascabayar. Untuk pascabayar, nantinya kompensasi akan mengurangi tagihan. Untuk prabayar, kompensasi akan menambah jumlah saldo.

PLN potong gaji karyawan

Buntut dari padamnya listrik secara massal, PLN akan memotong gaji pegawainya untuk membayar biaya kompensasi kepada 22 juta pelanggan. Adapun biaya kompensasi yang akan dibayarkan ke para pelanggan mencapai Rp 839,88 miliar.

Direktur Pengadaan Strategis 2 PT PLN (Persero), Djoko Raharjo Abumanan mengatakan, pemotongan gaji ini akan dilakukan kepada seluruh pegawai PLN yang berjumlah 40 ribu orang.

Personel Tim Labfor Mabes Polri Cabang Semarang melakukan olah TKP peristiwa ledakan yang diduga akibat loncatan arus jaringan transmisi SUTET 500 kV interkoneksi Jawa-Bali yang melintang di Gunungpati, Semarang. Foto: ANTARA FOTO/Aji Styawan

Polisi anggap pohon sengon penyebab listrik padam dan cari pemiliknya

Polda Jawa Tengah menyampaikan penyebab mati listrik massal di Jabodetabek dan separuh Pulau Jawa diduga disebabkan pohon sengon di daerah Ungaran. Saat ini, polisi masih mencari pemilik pohon tersebut.

Kabid Humas Jawa Tengah, Kombes Pol Agus Triatmaja, mengatakan polisi dan PLN akan membentuk tim investigasi untuk mengungkap insiden tersebut. Polisi juga telah meminta keterangan sejumlah petugas PLN.

"Saudara Yanih Bahir (petugas PLN) sudah memastikan itu penyebabnya. Dia cek ke lapangan,” ujar Agus.

Selain pohon sengon, Indihome juga jadi terduga

Kapolda Jawa Tengah Irjen Pol Rycko Amelza Dahniel mengatakan, sebelum terjadinya blackout massal, tiga petugas PLN sedang bertugas memotong dahan pohon sengon yang menghalangi jaringan SUTET.

Menurut peraturan, tinggi pohon di kawasan jaringan listrik tidak boleh lebih dari 9 meter. Ternyata, di dekat area tersebut juga terdapat kotak jaringan Indihome.

"Petugas PLN itu melakukan pemeriksaan berbagai pohon yang berada di bawah jaringan. Ini petugasnya memang sedang ada di situ, sedang memotong pohon, kemudian ada lompatan listrik ke pohon itu," kata Rycko di Mapolda Jateng, Semarang, Selasa (6/6).

"Ada kotak Indihome, kotak Indihome juga meledak. Ledakannya menyebabkan petugas PLN luka," ujar Rycko.