IPO Janggal Hotel Nara dan Berita Populer Bisnis Lainnya

Ilustrasi Bursa Efek Indonesia. Foto: Helmi Afandi Abdullah/kumparan

Sejumlah berita populer bisnis terjadi pada Kamis (6/2) kemarin. Di antaranya mantan Menteri Keuangan era Presiden Soeharto, JB Sumarlin yang meninggal dunia. Sementara dari bursa, dikejutkan dengan permintaan pembatalan IPO Hotel Nara Internasional.

Apa penyebabnya? Berikut rangkuman berita populer bisnis sepanjang hari kemarin.

BEI Batalkan IPO Nara Hotel

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) meminta Bursa Efek Indonesia (BEI) menunda penawaran publik perdana atau initial public offering (IPO) saham Nara Hotel International ditunda. IPO semula dijadwalkan berlangsung Jumat (7/2).

Penundaan dipicu oleh sejumlah kejanggalan yang mengindikasikan adanya permainan harga. Dalam kondisi normal, calon pembeli yang telah memesan sejumlah saham, biasanya mendapatkan lebih sedikit dari yang dia pesan. Apalagi pemesan saham calon emiten ini dinyatakan kelebihan atau over-subscribed.

Tapi kenyataannya, para calon pembeli mendapat jatah sesuai dengan yang mereka inginkan. Curiga dengan hal ini, sejumlah calon investor pun protes dan meminta pembatalan.

PT Nara Hotel Internasional Tbk merupakan perusahaan yang bergerak di bidang konsultasi pariwisata, hotel, restoran, dan taman rekreasi dan wisata. Perseroan melepas 2 miliar saham atau setara 20 persen saham dari modal ditempatkan dan disetor penuh. Adapun harga pelaksanaan IPO Rp 101 per saham. Perseroan meraup dana Rp 202 miliar.

Mantan Menkeu JB Sumarlin Meninggal

Mantan Menteri Keuangan era Presiden Soeharto, Johannes Baptista Sumarlin atau JB Sumarlin meninggal dunia dalam usia ke-87 tahun pada Kamis (6/2).

Menteri Keuangan J.B. Sumarlin saat rapat kerja bersama komisi APBN DPR untuk penyusunan RAPBN tahun anggaran 1991-92 di Jakarta, Senin (8/10/1990) Foto: ANTARA/ARSIP

Sumarlin menjabat Menkeu di era Kabinet Pembangunan V, periode 1988 hingga 1993. Selama menjabat sebagai Menkeu era Soeharto, Sumarlin dikenal dengan sejumlah kebijakannya untuk mendongkrak ekonomi Indonesia.

Gebrakan Sumarlin I merupakan kebijakan pengetatan moneter dengan menaikkan suku bunga Sertifikat Bank Indonesia (SBI). Di masanya, juga diterbitkan kebijakan liberalisasi perbankan bernama Pakto 27. Hanya dengan modal Rp 10 miliar, bank bisa didirikan.

Jokowi Minta Produksi Massal Drone Militer

Presiden Joko Widodo atau Jokowi meminta drone militer yang sudah bisa dibuat PT Dirgantara Indonesia (PT DI) diproduksi massal mulai tahun 2022. Hal ini lebih cepat dua tahun dari rencana semula. Hal itu diungkapkan Jokowi dalam rapat terbatas membahas industri strategis nasional.

Pesawat Udara Nir Awak (PUNA) jenis Medium Altitude Long Endurance (MALE) di hanggar PT Dirgantara Indonesia (Persero), Bandung, Jawa Barat, Senin (30/12). Foto: ANTARA FOTO/M Agung Rajasa

Drone yang diberi nama Elang Hitam itu, sudah diproduksi terbatas 5 unit. Produksi massal itu ditujukan terutama untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri, sebagai fungsi kombatan dan pengintaian.

Drone ini didesain sejumlah lembaga seperti BPPT, Lapan dan Balitbang Kemenhan. Nantinya, produksi drone Elang Hitam akan dilakukan 2 BUMN yaitu PT Dirgantara Indonesia (PT DI) dan PT LEN