Janji Mentan Syahrul Yasin Limpo Bereskan Persoalan Data Pertanian
PerbesarMenteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo mulai bergerak membereskan persoalan data pertanian di awal masa kerjanya. Selama 100 hari masa kerja, Ia berkomitmen merampungkan sinkronisasi data pertanian padi.
Dalam upaya itu, Syahrul merencanakan berbagai hal yang akan dilakukan. Berikut kumparan merangkumnya:
1. Mentan Bakal Ikuti Data BPS
Syahrul Yasin Limpo pada Selasa kemarin telah bertemu Kepala BPS, Suhariyanto, di Kantor BPS, Jakarta Pusat. Pertemuan itu membahas data pertanian yang kerap menjadi polemik.
Sebab, Kementerian Pertanian dan Kementerian Perdagangan kerap membuat data sendiri-sendiri dan berbeda hitungan dengan BPS.
"Mulai hari ini saya yakin penyesuaian data kita yang ada. Kemungkinan terjadinya perbedaan bisa terselesaikan dan seperti janji saya, 100 hari saya kerja Insyaallah semua akan rampung," ujar Syahrul ketika ditemui di Kantor BPS, Jakarta, Selasa (29/10).
Selama masa itu pula, Syahrul Yasin Limpo mengaku akan mendukung hal-hal terkait penyesuaian. Salah satunya klarifikasi data yang selama ini dinilai bermasalah.
"Kan ada data yang sangat clear, katakan lah sudah hijau, ada data yang masih perlu klarifikasi kuning, ada data yang merah dan mesti turun lagi ke lapangan. Tinggal itu penyesuaiannya dan ini akan selesai dalam waktu singkat," ujarnya.
2. Mentan Percaya Data BPS karena Sudah Pakai Satelit
Menurut Syahrul data pertanian yang diproduksi BPS obyektif dan sesuai potret di lapangan. Apalagi, otoritas statistik sudah menggunakan citra satelit.
"Sekarang dengan teknologi pencitraan satelit juga memberikan gambaran, sehingga daerah-daerah merah (tidak produksi beras) itu aja yang kita liat. Dengan teknologi kan bisa kebaca, yang jelas mulai hari ini saya tidak bisa jalan tanpa BPS," ujarnya.
Pihaknya meyakini BPS dengan metode penghitungannya, sudah cukup mumpuni untuk menjadi rujukan. Tingkat eror data juga cukup minim.
"Kalau ada margin error 1 sampai 2 persen kita selesaikan di lapangan," ujarnya.
Kepala BPS Suhariyanto pun meyakinkan bahwa lembaganya selama ini telah menggunakan data yang sahih dengan teknologi citra satelit. Pembaruan dilakukan secara berkala tiap bulan.
"Sekarang dengan menggunakan satelit dan HP datanya bisa (update) bulanan," kata dia.
Meski tak sempurna keakuratannya, tapi ia menjamin margin error-nya tak lebih dari 2 persen.
"Kita ngomongin statistik enggak ada kebenaran mutlak 100 persen, selalu ada margin error 1 persen 2 persen, jadi itu yang akan kita benahi,” ungkapnya.
3. Data Rampung, SK Turun dan Pengaplikasian Program
Dari kesepakatan pertemuan Mentan dan BPS tersebut, proses penyusunan data, terutama untuk padi akan dilakukan selama 100 hari kerja.
Setelah itu, kata Suhariyanto, akan dikeluarkan surat keputusan sehingga bisa dijadikan rujukan pertanian ke depan. Ia berharap pada Januari tahun 2020 data itu sudah bisa diaplikasikan.
"Nanti kalau itu sudah jadi, Pak Menteri ATR (Agraria dan Tata Ruang) akan mengeluarkan SK baru, yang nanti saya akan duduk dengan Pak Mentan dan Pak ATR, intinya kita menyatukan kekuatan saling mengisi, supaya menyatukan data sehingga kebijakan tepat," ujarnya.
4. Cek Luas Sawah, Mentan Akan Temui Menteri Agraria
Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo akan memastikan luasan sawah secara nasional. Untuk itu, dia berencana menemui Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional.
Selama ini, luas lahan baku sawah memang jadi persoalan dalam bidang pertanian. Lagi-lagi, menurut Mentan, soal datanya yang tidak sinkron.
BPS melalui metode Kerangka Sample Area (KSA) yang didesain Badan Pengkajian dan Pengembangan Teknologi (BPPT), mengungkap luas baku sawah Indonesia hanya seluas 7,1 juta hektare (ha). Sedangkan klaim Kementan mencapai 8,1 juta ha.
"Lebih banyak membahas definisi yang dipakai ATR/ BPN seperti apa dalam melihat lahan baku sawah dan seperti apa definisi sawah yang dipakai Kementan," kata Syahrul.
Ke depan, Kementan dipastikan akan merujuk data BPS. Termasuk terkait penyempurnaan lahan baku sawah hingga mencapai 34 provinsi. Sementara saat ini masih ada 16 provinsi.
"Kalau kita sudah duduk seperti ini, satu data itu harus dari BPS, tidak boleh data Kementan, ATR. Itulah mengapa BPS harus jadi leading. Namun dalam kolaborasinya, tentu mengikutsertakan kita semua," ujarnya.